Banprov 2014 Diduga Bermasalah, Kinerja BPK dan Inspektorat Disoal
A
A
A
BOGOR - Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Kabupaten Bogor dipersoalkan terkait adanya dugaan mark up pada sejumlah proyek Bantuan Provinsi Jawa Barat tahun 2014 di Disdik Kabupaten Bogor.
Karena diduga baik inspektorat maupun BPK tidak jeli dalam memantau dan mengaudit pengadaan proyek-proyek Bantuan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2014 tersebut.
Ketua Forum Mahasiswa Bogor (FMB) Rahmatullah mempertanyakan, kinerja Inspektorat Kabupaten Bogor karena ada sejumlah proyek bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Disdik Kabupaten Bogor tahun 2014 yang diduga diselewengkan. Namun nyatanya hasil pemeriksaan inspektorat pada tahun tersebut dinyatakan tidak ada masalah.
"Jangan sampai pejabat inspektorat main mata dari Proyek Banprov itu. Seharusnya hal ini bisa ditarik dalam ranah pidana karena ada unsur dugaan mark up dalam proyek tersebut, " kata Rahmatullah.
Dia menambahkan, BPK saat itu juga harus lebih jeli dan teliti dalam mengaudit proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
"Jadi jangan hanya menggugurkan kewajiban dalam mengaudit saja. Karena kenyataannya di lapangan hanya meneliti dalam hal administrasinya saja. Padahal ada dugaan kerugian negara dalam proyek-proyek tersebut," timpalnya.
Berdasarkan penelusuran Sindonews beberapa waktu lalu untuk beberapa proyek bantuan Provinsi Jawa Barat tersebut terdapat beberapa kejanggalan.
Di mana ada beberapa item barang yang diduga di-mark up harganya seperti pengadaan media pembelajaran IPA untuk sekolah dasar diantaranya LCD proyektor, layar proyektor dan mikroskop eletrik. Karena terdapat perbedaan harga pasaran dengan harga barang yang disalurkan.
Sementara itu hingga berita ini diturunkan, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK, R Yudi Ramdan Budiman belum menjawab pesan whatsapp yang dikirimkan oleh Sindonews.
Karena diduga baik inspektorat maupun BPK tidak jeli dalam memantau dan mengaudit pengadaan proyek-proyek Bantuan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2014 tersebut.
Ketua Forum Mahasiswa Bogor (FMB) Rahmatullah mempertanyakan, kinerja Inspektorat Kabupaten Bogor karena ada sejumlah proyek bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Disdik Kabupaten Bogor tahun 2014 yang diduga diselewengkan. Namun nyatanya hasil pemeriksaan inspektorat pada tahun tersebut dinyatakan tidak ada masalah.
"Jangan sampai pejabat inspektorat main mata dari Proyek Banprov itu. Seharusnya hal ini bisa ditarik dalam ranah pidana karena ada unsur dugaan mark up dalam proyek tersebut, " kata Rahmatullah.
Dia menambahkan, BPK saat itu juga harus lebih jeli dan teliti dalam mengaudit proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
"Jadi jangan hanya menggugurkan kewajiban dalam mengaudit saja. Karena kenyataannya di lapangan hanya meneliti dalam hal administrasinya saja. Padahal ada dugaan kerugian negara dalam proyek-proyek tersebut," timpalnya.
Berdasarkan penelusuran Sindonews beberapa waktu lalu untuk beberapa proyek bantuan Provinsi Jawa Barat tersebut terdapat beberapa kejanggalan.
Di mana ada beberapa item barang yang diduga di-mark up harganya seperti pengadaan media pembelajaran IPA untuk sekolah dasar diantaranya LCD proyektor, layar proyektor dan mikroskop eletrik. Karena terdapat perbedaan harga pasaran dengan harga barang yang disalurkan.
Sementara itu hingga berita ini diturunkan, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK, R Yudi Ramdan Budiman belum menjawab pesan whatsapp yang dikirimkan oleh Sindonews.
(sms)