Komnas HAM Segera Tanyai Warga Terkait Penolakan Autopsi Siyono

KLATEN - Penolakan autopsi jenazah Siyono yang mengatasnamakan warga Desa Pogung mendapat perhatian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Komnas HAM siap turun langsung ke lapangan melakukan dialog ke pemerintah desa dan warga untuk klarifikasi ihwal penolakan Autopsi.

"Kami akan coba untuk mengajak dialog masyarakat dan siapa saja, lihat ke lokasi. Kami akan bertemu dan diskusi. Jelaskan apa yang sudah kami lakukan, apa hak keluarga Siyono dan hak warga setempat. Sehingga tahu apa yang menjadi kekhawatiran," ungkap Koordinator Sub Kondisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Siane Indriani saat dihubungi wartawan, Jumat (1/4/2016).

Klarifikasi tersebut mencakup penelusuran surat pernyataan keluarga Siyono perihal permintaan perlindungan keamanan dan surat kesepakatan bersama yang dibuat perangkat desa tentang penolakan autopsi.

Siane menegaskan, klarifikasi tersebut meminimalisir potensi konflik horizontal antar masyarakat dan intervensi pihak lain terkait rencana Autopsi jenazah Siyono. Guna validasi data, Komnas HAM siap mengklarifikasi seluruh warga.

"Kami ingin tahu warga mana yang keberatan. Kalau perlu kami datangi satu per satu. Termasuk surat keterangan yang ditandatangani bapaknya Siyono itu akan kami cari tahu. Kepada siapa? Apakah surat itu memang ada yang meminta (paksa) supaya meneken itu mana, dari perangkat desa atau darimana," katanya.

Dengan adanya autopsi ini apakah ada pihak-pihak yang merasa takut, terganggu." Jadi jangan hanya asumsi-asumsi saja lalu bentrok di lapangan," sebutnya.

Namun begitu, Siane belum dapat memastikan kapan klarifikasi ke pemerintah desa dan warga dilakukan. Komnas HAM masih menunggu hasil koordinasi dengan tim teknis forensik.

"Sekarang masih tahap teknis tim, tim ini belum kumpul. Nanti kalau sudah kumpul baru kami bicarakan teknis lalu disampaikan kondisi lapangan seperti apa," pungkasnya.