Persoalan Taksi Online, Pemerintahan Jokowi-JK Dinilai Tidak Cerdas
Selasa, 22 Maret 2016 - 20:07 WIB
Persoalan Taksi Online, Pemerintahan Jokowi-JK Dinilai Tidak Cerdas
A
A
A
JAKARTA - Kecerdasan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) dikritik DPR atas aksi demonstrasi para sopir taksi konvensional yang berujung anarkis hari ini.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berpendapat persoalan taksi online hari ini bukan terletak pada ketegasan pemerintah. "Bukan ketegasan, tapi kecerdasan. Sekarang jangan bicara tegas, tapi cerdas, harus melampaui cara berpikir dari kreativitas sektor swasta kita sekarang ini," kata Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/3/2016).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun menilai sistem negara saat ini sedang kacau, karena persoalan transportasi berbasis online yang menyebabkan aksi demonstrasi besar-besaran dari para sopir taksi konvensional hari ini.
"Saya melihat di negara-negara yang tidak kacau, tidak ada monopoli kepemilikan taksi. Tapi semua sopir taksi menjadi pemilik taksi, meski begitu," tuturnya.
Menurut Fahri Hamzah, setiap orang yang ingin menjadi sopir taksi seharusnya tak perlu mendaftar ke pengusaha. Setiap sopir taksi diharapkannya dapat memperoleh fasilitas online tanpa harus terikat kepada perusahaan tertentu.
"Negara harus cerdas memantau jangan sampai perkembangan sektor modern mematikan sektor tradisional. Bluebird dan kawan-kawan itu sektor tradisional, mereka sudah bisnis itu berpuluh-puluh tahun. Sekarang ada komando dengan aplikasi, dia punya mobil, pakai aplikasi, dia verifikasi jadi pengusaha atau pelaku transportasi itu tidak boleh dimatikan," pungkasnya.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berpendapat persoalan taksi online hari ini bukan terletak pada ketegasan pemerintah. "Bukan ketegasan, tapi kecerdasan. Sekarang jangan bicara tegas, tapi cerdas, harus melampaui cara berpikir dari kreativitas sektor swasta kita sekarang ini," kata Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/3/2016).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun menilai sistem negara saat ini sedang kacau, karena persoalan transportasi berbasis online yang menyebabkan aksi demonstrasi besar-besaran dari para sopir taksi konvensional hari ini.
"Saya melihat di negara-negara yang tidak kacau, tidak ada monopoli kepemilikan taksi. Tapi semua sopir taksi menjadi pemilik taksi, meski begitu," tuturnya.
Menurut Fahri Hamzah, setiap orang yang ingin menjadi sopir taksi seharusnya tak perlu mendaftar ke pengusaha. Setiap sopir taksi diharapkannya dapat memperoleh fasilitas online tanpa harus terikat kepada perusahaan tertentu.
"Negara harus cerdas memantau jangan sampai perkembangan sektor modern mematikan sektor tradisional. Bluebird dan kawan-kawan itu sektor tradisional, mereka sudah bisnis itu berpuluh-puluh tahun. Sekarang ada komando dengan aplikasi, dia punya mobil, pakai aplikasi, dia verifikasi jadi pengusaha atau pelaku transportasi itu tidak boleh dimatikan," pungkasnya.
(whb)
