Pemkab Bekasi Desak Pemerintah Pusat Tuntaskan Underpass Tambun
Minggu, 20 Maret 2016 - 21:11 WIB
Pemkab Bekasi Desak Pemerintah Pusat Tuntaskan Underpass Tambun
A
A
A
BEKASI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mendesak agar pembangunan underpass di simpang Pasar Tambun Jalan Mekarsari-Mangunjaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi segera dirampungkan. Pasalnya, proyek underpas itu mangkrak sejak Mei 2015.
"Hampir satu tahun mangkrak, bulan depan pembangunanya akan dilanjutkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat," ujar Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi, Evi Mutia di Bekasi, Minggu (20/3/2016).
Evi menjelaskan, terhentinya proyek pembangunan underpass tersebut, karena pemerintah pusat gagal melakukan lelang. Sejauh ini, progresnya sudah hampir 50%, karena jalan di bawahnya sudah selesai dibuat, namun belum bisa dilalui kendaraan lantaran belum sempurna.
Sehingga, kata dia, pemerintah setempat tak bisa berbuat banyak, karena pembangunannya dilakukan oleh pemerintah pusat. "Kami hanya bisa mendesak segera diselesaikan secepatnya, karena kemacetan di wilayah itu belum bisa dikurangi dan tambah parah akibat underpass mangkrak," katanya.
Menurut dia, kewajiban pemerintah daerah sudah dipenuhi, dengan membebaskan lahan seluas 1,2 hektar untuk membangun underpass itu dengan anggaran sekitar Rp15 miliar dari APBD Kabupaten Bekasi 2014. Makanya sangat disayangkan bila terhenti, underpass itu sangat penting.
Dia berharap, pemerintah pusat konsisten melakukan pembangunan underpass tersebut selesai tepat waktu pada akhir 2016. Sebab, jalur tersebut merupakan akses warga di Mangunjaya hingga ke utara menuju jalur utama di Kabupaten Bekasi. "Sekarang warga harus berputar cukup jauh," ujarnya.
Sementara, Sekretaris Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air (DBMPSDA) Kabupaten Bekasi, Ted Heraldi menambahkan, pembangunan sudah berlangsung mulai pintu perlintasan samping Stasiun KA Tambun dan anggaran pembangunanya dari APBN sebesar Rp103 miliar.
Ted menjelaskan, underpass itu merupakan program dari pemerintah pusat dengan usulan dari pemerintah daerah untuk memecah kemacetan di wilayah Tambun-Cibitung. Selain kemacetan di Tambun, underpas ini untuk mendukung megaproyek Double-Double Track (DDT).
"DDT itu untuk jalur dwiganda kereta api Manggarai-Bekasi-Cikarang yang saat ini dikerjakan PT Kereta Api Indonesia," tambahnya.
Untuk pembangunanya, dikerjakan dalam dua tahap dengan dua tahun anggaran. Untuk tahap pertama dianggarkan Rp45 miliar.
Sedangkan tahap kedua dianggarkan sebesar Rp58 miliar dan menurut Detail Enggenering Desigen (DED), Underpas Tambun itu dibangun sepanjang 200 meter dengan lebar sekitar 38 meter. "Tahun 2016 mendatang ditarget Underpas Tambun sudah bisa digunakan," katanya.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Jejen Sayuti mendesak, pembangunan proyek tersebut segera dilanjutkan. Menurut dia, pembangunan underpass ini merupakan program dari pemerintah pusat atas rekomendasi pemerintah daerah. "Harus segera dituntaskan, kasihan warga Tambun," tegasnya.
Selain untuk mengentas kemacetan, kata dia, di bagian atas underpass itu bisa digunakan untuk trayek DDT Kereta Rel Listrik. Misalnya, jika kereta rel listrik telah dioperasikan, akan menambah intensitas perjalanan kereta dan dibutuhkan underpass ini. (Baca: Underpass Tambun Mulai Dibangun)
Dengan adanya underpass tersebut, lanjut dia, tak akan mengganggu perjalanan warga dari dari Jalan Raya Mekarsari-Mangunjaya dan sebaliknya. "Kalau sebelumnya perlintasan sebidang, sekarang tidak ada lagi, karena diganti underpass," imbuhnya kepada Koran SINDO.
Warga Mangunjaya, Tambun Selatan, Saban JR menyayangkan, proyek underpass yang berada di bawah rel kereta ini terhenti, karena diyakini bisa memecah kemacetan di wilayah Mangunjaya, Tambun. Apalagi, sebelum ada underpass, kondisi jalan di Mangun Jaya carut marut setiap harinya. "Intensitas kendaraan yang lewat sini sangat banyak," katanya.
Namun, lamanya proyek tersebut warga harus mencari jalan alternatif, yakni lewat pintu rel Indoporlen Setamekar, samping swalayan Naga Tambun, Sekolah Yayasan Islan dan Perumahan Kompas. Jalur yang ditempuh itu memakan waktu cukup lama.
"Hampir satu tahun mangkrak, bulan depan pembangunanya akan dilanjutkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat," ujar Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi, Evi Mutia di Bekasi, Minggu (20/3/2016).
Evi menjelaskan, terhentinya proyek pembangunan underpass tersebut, karena pemerintah pusat gagal melakukan lelang. Sejauh ini, progresnya sudah hampir 50%, karena jalan di bawahnya sudah selesai dibuat, namun belum bisa dilalui kendaraan lantaran belum sempurna.
Sehingga, kata dia, pemerintah setempat tak bisa berbuat banyak, karena pembangunannya dilakukan oleh pemerintah pusat. "Kami hanya bisa mendesak segera diselesaikan secepatnya, karena kemacetan di wilayah itu belum bisa dikurangi dan tambah parah akibat underpass mangkrak," katanya.
Menurut dia, kewajiban pemerintah daerah sudah dipenuhi, dengan membebaskan lahan seluas 1,2 hektar untuk membangun underpass itu dengan anggaran sekitar Rp15 miliar dari APBD Kabupaten Bekasi 2014. Makanya sangat disayangkan bila terhenti, underpass itu sangat penting.
Dia berharap, pemerintah pusat konsisten melakukan pembangunan underpass tersebut selesai tepat waktu pada akhir 2016. Sebab, jalur tersebut merupakan akses warga di Mangunjaya hingga ke utara menuju jalur utama di Kabupaten Bekasi. "Sekarang warga harus berputar cukup jauh," ujarnya.
Sementara, Sekretaris Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air (DBMPSDA) Kabupaten Bekasi, Ted Heraldi menambahkan, pembangunan sudah berlangsung mulai pintu perlintasan samping Stasiun KA Tambun dan anggaran pembangunanya dari APBN sebesar Rp103 miliar.
Ted menjelaskan, underpass itu merupakan program dari pemerintah pusat dengan usulan dari pemerintah daerah untuk memecah kemacetan di wilayah Tambun-Cibitung. Selain kemacetan di Tambun, underpas ini untuk mendukung megaproyek Double-Double Track (DDT).
"DDT itu untuk jalur dwiganda kereta api Manggarai-Bekasi-Cikarang yang saat ini dikerjakan PT Kereta Api Indonesia," tambahnya.
Untuk pembangunanya, dikerjakan dalam dua tahap dengan dua tahun anggaran. Untuk tahap pertama dianggarkan Rp45 miliar.
Sedangkan tahap kedua dianggarkan sebesar Rp58 miliar dan menurut Detail Enggenering Desigen (DED), Underpas Tambun itu dibangun sepanjang 200 meter dengan lebar sekitar 38 meter. "Tahun 2016 mendatang ditarget Underpas Tambun sudah bisa digunakan," katanya.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Jejen Sayuti mendesak, pembangunan proyek tersebut segera dilanjutkan. Menurut dia, pembangunan underpass ini merupakan program dari pemerintah pusat atas rekomendasi pemerintah daerah. "Harus segera dituntaskan, kasihan warga Tambun," tegasnya.
Selain untuk mengentas kemacetan, kata dia, di bagian atas underpass itu bisa digunakan untuk trayek DDT Kereta Rel Listrik. Misalnya, jika kereta rel listrik telah dioperasikan, akan menambah intensitas perjalanan kereta dan dibutuhkan underpass ini. (Baca: Underpass Tambun Mulai Dibangun)
Dengan adanya underpass tersebut, lanjut dia, tak akan mengganggu perjalanan warga dari dari Jalan Raya Mekarsari-Mangunjaya dan sebaliknya. "Kalau sebelumnya perlintasan sebidang, sekarang tidak ada lagi, karena diganti underpass," imbuhnya kepada Koran SINDO.
Warga Mangunjaya, Tambun Selatan, Saban JR menyayangkan, proyek underpass yang berada di bawah rel kereta ini terhenti, karena diyakini bisa memecah kemacetan di wilayah Mangunjaya, Tambun. Apalagi, sebelum ada underpass, kondisi jalan di Mangun Jaya carut marut setiap harinya. "Intensitas kendaraan yang lewat sini sangat banyak," katanya.
Namun, lamanya proyek tersebut warga harus mencari jalan alternatif, yakni lewat pintu rel Indoporlen Setamekar, samping swalayan Naga Tambun, Sekolah Yayasan Islan dan Perumahan Kompas. Jalur yang ditempuh itu memakan waktu cukup lama.
(ysw)
