97 Bangunan di Bukit Duri Dibongkar
Selasa, 12 Januari 2016 - 13:54 WIB
97 Bangunan di Bukit Duri Dibongkar
A
A
A
JAKARTA - Sebanyak 97 bangunan di tiga RT dan satu RW di Kelurahan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan dibongkar. Ketiga RT itu adalah RT11, 12, dan 15 di RW 10.
"Kegiatan hari ini memang penertiban 97 bidang yang diprioritaskan pemerintah. Sedangkan sisanya kami menunggu penyediaan rusun dahulu, tidak mungkin kami tertibkan tapi rusunnya tidak ada. Nanti warga mau tinggal di mana," kata Camat Tebet Mahludin di lokasi penggusuran, Selasa (12/1/2016).
Mahludin menambahkan, target penertiban tersebut yakni 460 bidang. Terkait sejumlah warga yang menggugat Surat Perintah Bongkar (SPB), dia menilai, hal itu adalah hak warga, namun pihaknya tetap harus melakukan penertiban.
"Ya gugatan silakan saja berjalan. Kami menjalankan kewajiban, kalau mereka menuntut ganti rugi ya tidak bisa ini kan tanah negara," jelasnya.
Mahludin juga menilai, warga yang menolak itu justru bukan yang rumahnya terkena penertiban. Namun mereka yang statusnya hanya mengontrak atau peran serta dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang membantu warga.
"Kami sudah sosialisasi, pada warga dan menjelaskan bahwa penertiban bukan dilakukan untuk pengadaan lahan. Kami ingin mengembalikan fungsi sungai, supaya warga juga tidak kebanjiran tiap tahun," katanya.
Mahludin mengatakan, hingga saat ini 85 warga telah direlokasi ke Rusun Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur. "Sisanya yang 12 memilih tetap di sini karena tidak semua lahannya terkena penertiban," tutupnya.
"Kegiatan hari ini memang penertiban 97 bidang yang diprioritaskan pemerintah. Sedangkan sisanya kami menunggu penyediaan rusun dahulu, tidak mungkin kami tertibkan tapi rusunnya tidak ada. Nanti warga mau tinggal di mana," kata Camat Tebet Mahludin di lokasi penggusuran, Selasa (12/1/2016).
Mahludin menambahkan, target penertiban tersebut yakni 460 bidang. Terkait sejumlah warga yang menggugat Surat Perintah Bongkar (SPB), dia menilai, hal itu adalah hak warga, namun pihaknya tetap harus melakukan penertiban.
"Ya gugatan silakan saja berjalan. Kami menjalankan kewajiban, kalau mereka menuntut ganti rugi ya tidak bisa ini kan tanah negara," jelasnya.
Mahludin juga menilai, warga yang menolak itu justru bukan yang rumahnya terkena penertiban. Namun mereka yang statusnya hanya mengontrak atau peran serta dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang membantu warga.
"Kami sudah sosialisasi, pada warga dan menjelaskan bahwa penertiban bukan dilakukan untuk pengadaan lahan. Kami ingin mengembalikan fungsi sungai, supaya warga juga tidak kebanjiran tiap tahun," katanya.
Mahludin mengatakan, hingga saat ini 85 warga telah direlokasi ke Rusun Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur. "Sisanya yang 12 memilih tetap di sini karena tidak semua lahannya terkena penertiban," tutupnya.
(mhd)
