Seluruh Bupati Harus Serius Benahi Danau Toba

TOBA SAMOSIR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mengharapkan peran maksimal dari seluruh kepala daerah di kawasan Danau Toba. Peran tersebut sangat dibutuhkan untuk mendukung upaya pemerintah pusat dalam membangun destinasi pariwisata tersebut.

Plt Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi mengatakan, dia telah memerintahkan seluruh bupati di kawasan Danau Toba agar memberikan peran dan serius mendukung seluruh program pemerintah.

Menurutnya, apa yang dilakukan pemerintah pusat melalui pembentukan Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba adalah hal luar biasa dan harus didukung.

"Kita harus mendorong dan mendukung, apa yang dilakukan pemerintah pusat sudah sangat baik," ujarnya kepada KORAN SINDO MEDAN, Minggu (10/1/2016).

Erry memaparkan, dia telah memerintahkan seluruh bupati di kawasan Danau Toba untuk bersinergi. Apa yang menjadi kendala di daerah harus segera diselesaikan dengan baik, termasuk dalam pembebasan lahan untuk mendukung seluruh program Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba.

"Masyarakat juga kita harapkan mendukung program tersebut, karena itu untuk kita semua."

Terkait dengan pernyataan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli tentang adanya dua perusahaan besar di kawasan Danau Toba yang harus menghentikan aktivitas, Erry mengatakan bahwa pihaknya juga akan mempertimbangkan itu.

Erry menegaskan bahwa pihak Kementerian Maritim dan Sumber Daya telah memberikan waktu satu tahun untuk merelokasi perusahaan tersebut.

Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli sebelumnya memaparkan bahwa Danau Toba merupakan danau yang indah. Dalam rapat koordinasi tindak lanjut Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwsiata Danau Toba di Kampus DEL, Laguboti, Sabtu (9/1/2016), Rizal mengharapkan pembangunan tersebut harus terwujud. Karena itu, dibutuhkan kerja sama yang baik untuk membangun Danau Toba.

Rizal juga mengatakan bahwa Danau Toba merupakan danau yang jorok dan bau. Dirinya menegaskan, ada dua perusahaan di Danau Toba yang harus menghentikan aktivitasnya. Pihaknya memberikan waktu dalam satu tahun bagi kedua perusahaan tersebut.

Jika dalam satu tahun dua perusahaan tersebut masih membandel, pihaknya akan meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengambil sikap.