KH Hasyim: Presiden Jangan Minta Maaf ke PKI
Kamis, 07 Januari 2016 - 17:57 WIB
KH Hasyim: Presiden Jangan Minta Maaf ke PKI
A
A
A
PASURUAN - Anggota Dewan Pertimbangan (Wantimbang) Presiden RI KH Hasyim Muzadi menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak membuat pernyataan permintaan maaf kepada Partai Komunis Indonesia (PKI).
Menurut mantan Ketua Umum PBNU, permintaan maaf itu justru akan mendatangkan problem baru dalam perjalanan Bangsa Indonesia dimasa mendatang.
"Jangan dituruti tuntutan itu, karena akan menjadi problem baru. Apalagi disaat ekonomi lagi sulit, politik ruwet dan jalannya pemerintahan gaduh," kata KH Hasyim Muzadi, di Pasuruan, Kamis (7/1/2016).
Menurut KH Hasyim, kebangkitan neokomunisme yang dipelopori ratusan intelektual di Indonesia menjadikan semakin kebablasan. Anak cucu PKI yang telah menikmati kebebasan ini justru menuntut diperlakukan secara lebih.
"Nikmati saja kebebasan yang sudah diperoleh. Mereka sudah bisa berkiprah di mana-mana dan menempati posisi penting. Jangan lagi minta-minta yang berlebihan. Kalau mendesak meminta lebih, seperti Presiden meminta maaf justru akan membuka luka lama," tandas KH Hasyim Muzadi.
Dia mengingatkan, saat ini banyak tekanan dari sejumlah pihak yang didukung negara-negara asing, untuk menimbulkan kebencian terhadap Islam. Negara Indonesia yang merupakan mayoritas Muslim, menjadi salah satu sasarannya.
"Partai politik yang berbasis Islam ini harus sering melakukan komunikasi untuk membendung bangkitnya paham komunis baru. Partai Islam yang berada dalam parlemen merupakan benteng pertama. Tapi sayangnya, anggota DPR ini tidak pernah cocok dengan pemerintah," tegasnya.
Sementara itu, Imam Besar FPI Habib M Rizieq Shihab menyerukan agar jajarannya mewaspadai setiap upaya untuk membangkitkan kekuatan PKI dan penyebaran paham komunis. FPI akan berada di belakang pemerintah untuk melawan tekanan-tekanan yang mendesak agar Presiden RI meminta maaf kepada PKI.
"Tekanan terhadap Presiden untuk meminta maaf kepada PKI sangat kuat. FPI harus melakukan tekanan lebih kuat agar Presiden tidak melakukannya. Karena implikasi permintaan maaf itu akan sangat panjang. PKI tidak bisa disalahkan dan berhak direhabilitasi nama baiknya," tegas Habib Rizieq.
Menurutnya, kebangkitan para penerus PKI tersebut sudah menyusup pada kekuatan partai politik lainnya yang saat ini ada. Mereka berupaya mempengaruhi kebijakan pemerintah agar dosa-dosa masa lalu dihapuskan. Sehingga PKI hanya dianggap sebagai korban kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh para ulama dan TNI.
Menurut mantan Ketua Umum PBNU, permintaan maaf itu justru akan mendatangkan problem baru dalam perjalanan Bangsa Indonesia dimasa mendatang.
"Jangan dituruti tuntutan itu, karena akan menjadi problem baru. Apalagi disaat ekonomi lagi sulit, politik ruwet dan jalannya pemerintahan gaduh," kata KH Hasyim Muzadi, di Pasuruan, Kamis (7/1/2016).
Menurut KH Hasyim, kebangkitan neokomunisme yang dipelopori ratusan intelektual di Indonesia menjadikan semakin kebablasan. Anak cucu PKI yang telah menikmati kebebasan ini justru menuntut diperlakukan secara lebih.
"Nikmati saja kebebasan yang sudah diperoleh. Mereka sudah bisa berkiprah di mana-mana dan menempati posisi penting. Jangan lagi minta-minta yang berlebihan. Kalau mendesak meminta lebih, seperti Presiden meminta maaf justru akan membuka luka lama," tandas KH Hasyim Muzadi.
Dia mengingatkan, saat ini banyak tekanan dari sejumlah pihak yang didukung negara-negara asing, untuk menimbulkan kebencian terhadap Islam. Negara Indonesia yang merupakan mayoritas Muslim, menjadi salah satu sasarannya.
"Partai politik yang berbasis Islam ini harus sering melakukan komunikasi untuk membendung bangkitnya paham komunis baru. Partai Islam yang berada dalam parlemen merupakan benteng pertama. Tapi sayangnya, anggota DPR ini tidak pernah cocok dengan pemerintah," tegasnya.
Sementara itu, Imam Besar FPI Habib M Rizieq Shihab menyerukan agar jajarannya mewaspadai setiap upaya untuk membangkitkan kekuatan PKI dan penyebaran paham komunis. FPI akan berada di belakang pemerintah untuk melawan tekanan-tekanan yang mendesak agar Presiden RI meminta maaf kepada PKI.
"Tekanan terhadap Presiden untuk meminta maaf kepada PKI sangat kuat. FPI harus melakukan tekanan lebih kuat agar Presiden tidak melakukannya. Karena implikasi permintaan maaf itu akan sangat panjang. PKI tidak bisa disalahkan dan berhak direhabilitasi nama baiknya," tegas Habib Rizieq.
Menurutnya, kebangkitan para penerus PKI tersebut sudah menyusup pada kekuatan partai politik lainnya yang saat ini ada. Mereka berupaya mempengaruhi kebijakan pemerintah agar dosa-dosa masa lalu dihapuskan. Sehingga PKI hanya dianggap sebagai korban kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh para ulama dan TNI.
(san)
