Ketua Komisi II Sebut Sumut Layak jadi Tiga Provinsi
Selasa, 05 Januari 2016 - 16:42 WIB
Ketua Komisi II Sebut Sumut Layak jadi Tiga Provinsi
A
A
A
MEDAN - Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarulzaman menegaskan, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) layak dipecah jadi tiga provinsi baru.
"Hasil kajian komisi, untuk Sumut, dapat dibentuk 3 daerah baru dan daerah lain yang dianggap sudah layak menjadi daerah baru seperti, Madura yang akan dipasah dari Jawa Timur," ungkapnya di kantor Wali Kota Medan, Selasa (05/01/2015).
Menurutnya, pembagian tiga daerah baru tersebut harus masuk dalam desain besar peraturan pemerintah (PP) tentang, penataan otonomi daerah, sehingga pembahasan demi percepatan pemekaran itu dapat segeta terwujud.
Dia mengatakan, dari 87 calon Daerah Otonomi Baru (DOB) yang sudah memiliki ampres, ada 35 daerah yang belum dilakukan peninjauan. Namun, dia menegaskan, 87 daerah yang sudah memiliki ampres tersebut akan menjadi data awal.
Menurutnya, komisi II dan fraksi-fraksi baik itu Golkar, PDIP, Demokrat sudah setuju dengan rencana tersebut.
Namun, tentunya harus menunggu PP tersebut ditanda tangani oleh presiden. "Untuk itu, saya meminta agar semuanya saling mendukung, sehingga apa yang diinginkan segera terwujud," ujar politisi Golkar tersebut.
Selanjutnya, sejumlah DOB kabupaten yang ada di Sumut juga sudah masukan dalam data awal untuk PP yang akan ditandatangani oleh presiden nanti.
Dia mengingatkan, daerah-daerah yang ada di Sumatera Tenggara agar tidak terlena, sehingga tidak ketinggalan dalam pembahasan nanti. "Seluruh daerah jangan ada yang terlena, karena saat ini sudah ada peluang," pungkasnya.
"Hasil kajian komisi, untuk Sumut, dapat dibentuk 3 daerah baru dan daerah lain yang dianggap sudah layak menjadi daerah baru seperti, Madura yang akan dipasah dari Jawa Timur," ungkapnya di kantor Wali Kota Medan, Selasa (05/01/2015).
Menurutnya, pembagian tiga daerah baru tersebut harus masuk dalam desain besar peraturan pemerintah (PP) tentang, penataan otonomi daerah, sehingga pembahasan demi percepatan pemekaran itu dapat segeta terwujud.
Dia mengatakan, dari 87 calon Daerah Otonomi Baru (DOB) yang sudah memiliki ampres, ada 35 daerah yang belum dilakukan peninjauan. Namun, dia menegaskan, 87 daerah yang sudah memiliki ampres tersebut akan menjadi data awal.
Menurutnya, komisi II dan fraksi-fraksi baik itu Golkar, PDIP, Demokrat sudah setuju dengan rencana tersebut.
Namun, tentunya harus menunggu PP tersebut ditanda tangani oleh presiden. "Untuk itu, saya meminta agar semuanya saling mendukung, sehingga apa yang diinginkan segera terwujud," ujar politisi Golkar tersebut.
Selanjutnya, sejumlah DOB kabupaten yang ada di Sumut juga sudah masukan dalam data awal untuk PP yang akan ditandatangani oleh presiden nanti.
Dia mengingatkan, daerah-daerah yang ada di Sumatera Tenggara agar tidak terlena, sehingga tidak ketinggalan dalam pembahasan nanti. "Seluruh daerah jangan ada yang terlena, karena saat ini sudah ada peluang," pungkasnya.
(nag)
