DPRD DKI Nilai Dishubtrans Lemah Awasi Angkutan Massal
Rabu, 23 Desember 2015 - 00:20 WIB
DPRD DKI Nilai Dishubtrans Lemah Awasi Angkutan Massal
A
A
A
JAKARTA - Masalah angkutan umum yang saat ini terjadi, terutama pada Metro Mini dinilai akibat pengawasan yang lemah dari Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta. Kalau masa lalu Dishubtrans bekerja profesional dan jujur, maka kondisi angkutan massal seperti Metro Mini maupun Kopaja diyakini akan lebih baik.
"Saat ini kan Metro Mini sangat buruk, mereka lalu mengandangkan, tapi yang rugi malah masyarakat, angkutan itu masih cukup diminati," kata Anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono saat ditemui di Gedung DPRD Jalan kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa 22 Desember 2015.
Sebagai pengawas angkutan massal, kata Gembong, Dishubtrans tidak dapat berperan aktif. Salah satunya adalah melakukan kongkalikong dengan pemilik Metro Mini saat melakukan uji kir. Hal itu terungkap, manakala operasi di jalanan banyak menemukan kondisi angkutan yang bobrok sekalipun mengantongi izin kir.
Selain itu, Gembong menilai, upaya pengandangan yang dilakukan pemprov tidak diimbangin dengan peningkatan sarana dan fasilitas yang ada, seperti mempercepat angkutan feeder busway untuk mengakut masyarakat dari pinggiran kota.
Terlebih lemahnya pengawasan yang dilakukan Dishub juga banyak terjadi dengan menjamurnya sejumlah terminal bayangan di Jakarta. Hal ini seharusnya bisa diantisipasi bila Dishub mampu memperketat pengawasan dan membasmi oknum yang mengambil keuntungan itu.
PILIHAN:
Joki 3 in 1 Diperkosa WNA di Lippo Mall Kemang
"Saat ini kan Metro Mini sangat buruk, mereka lalu mengandangkan, tapi yang rugi malah masyarakat, angkutan itu masih cukup diminati," kata Anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono saat ditemui di Gedung DPRD Jalan kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa 22 Desember 2015.
Sebagai pengawas angkutan massal, kata Gembong, Dishubtrans tidak dapat berperan aktif. Salah satunya adalah melakukan kongkalikong dengan pemilik Metro Mini saat melakukan uji kir. Hal itu terungkap, manakala operasi di jalanan banyak menemukan kondisi angkutan yang bobrok sekalipun mengantongi izin kir.
Selain itu, Gembong menilai, upaya pengandangan yang dilakukan pemprov tidak diimbangin dengan peningkatan sarana dan fasilitas yang ada, seperti mempercepat angkutan feeder busway untuk mengakut masyarakat dari pinggiran kota.
Terlebih lemahnya pengawasan yang dilakukan Dishub juga banyak terjadi dengan menjamurnya sejumlah terminal bayangan di Jakarta. Hal ini seharusnya bisa diantisipasi bila Dishub mampu memperketat pengawasan dan membasmi oknum yang mengambil keuntungan itu.
PILIHAN:
Joki 3 in 1 Diperkosa WNA di Lippo Mall Kemang
(mhd)
