Dibantu TNI dan Polisi, DKI Terus Tertibkan Angkutan Umum
Jum'at, 18 Desember 2015 - 02:16 WIB
Dibantu TNI dan Polisi, DKI Terus Tertibkan Angkutan Umum
A
A
A
JAKARTA - Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta mengklaim sejauh ini tidak ada kendala dalam menertibkan angkutan umum untuk meningkatkan kualitas transportasi di Jakarta.
Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan, selain telah dibantu dengan aparat penegak hukum dari TNI dan Polisi, saat ini Dishubtrans telah berhasil menerapkan sistem rupiah per kilometer untuk bus sedang dan bus besar di luar jalur Bus TransJakarta. Artinya, revitalisasi angkutan umum akan berjalan cepat dengan sendirinya.
"Saya yakin sampai akhir tahun ini tidak ada lagi angkutan umum yang jelek. Sejak agustus kami sudah mengandangkan 189 Metro Mini. Kami akan terus lakukan penertiban dengan 580 personel bantuan polisi dan TNI," ujarnya di Jakarta, Kamis 17 Desember 2015.
Sementara itu, Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, Antonius Kosasih mengatakan, belum bisa dilakukanya pengadaan bus lantaran Penyertaan Modal Pemerintah dan pemberian subsidi dari Dishubtrans tahun ini belum dapat dicairkan.
"Ada temuan BPK terkait penyerahan aset dari BLU menjadi BUMD pada 2014 lalu, itu mempengaruhi pencairan anggaran," katanya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, saat ini Pemprov DKI tengah mencari dasar untuk membekukan angkutan umum yang sangat mengkhawatirkan, seperti Metro Mini. Sebab, untuk menghapus wadah Metro Mini itu merupakan kewenangan Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham).
Sembari menunggu hal tersebut, kata Ahok, Pemprov DKI saat ini bermain dalam tempat Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) dan peneriban angkutan yang kembali beroperasi setelah lolos sidang pelanggaran.
"Saya sudah minta Dinas Perhubungan dan Transportasi agar mengkandngkan angkutan umum yang jelek-jelek. Kita juga dibantu dirlantas, kita mau tangkapin. Lebih baik orang Jakarta enggak ada bus daripada bus yang bunuh orang," katanya.
PILIHAN:
Bos Mucikari Akan Laporkan Nikita Mirzani
Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan, selain telah dibantu dengan aparat penegak hukum dari TNI dan Polisi, saat ini Dishubtrans telah berhasil menerapkan sistem rupiah per kilometer untuk bus sedang dan bus besar di luar jalur Bus TransJakarta. Artinya, revitalisasi angkutan umum akan berjalan cepat dengan sendirinya.
"Saya yakin sampai akhir tahun ini tidak ada lagi angkutan umum yang jelek. Sejak agustus kami sudah mengandangkan 189 Metro Mini. Kami akan terus lakukan penertiban dengan 580 personel bantuan polisi dan TNI," ujarnya di Jakarta, Kamis 17 Desember 2015.
Sementara itu, Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, Antonius Kosasih mengatakan, belum bisa dilakukanya pengadaan bus lantaran Penyertaan Modal Pemerintah dan pemberian subsidi dari Dishubtrans tahun ini belum dapat dicairkan.
"Ada temuan BPK terkait penyerahan aset dari BLU menjadi BUMD pada 2014 lalu, itu mempengaruhi pencairan anggaran," katanya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, saat ini Pemprov DKI tengah mencari dasar untuk membekukan angkutan umum yang sangat mengkhawatirkan, seperti Metro Mini. Sebab, untuk menghapus wadah Metro Mini itu merupakan kewenangan Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham).
Sembari menunggu hal tersebut, kata Ahok, Pemprov DKI saat ini bermain dalam tempat Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) dan peneriban angkutan yang kembali beroperasi setelah lolos sidang pelanggaran.
"Saya sudah minta Dinas Perhubungan dan Transportasi agar mengkandngkan angkutan umum yang jelek-jelek. Kita juga dibantu dirlantas, kita mau tangkapin. Lebih baik orang Jakarta enggak ada bus daripada bus yang bunuh orang," katanya.
PILIHAN:
Bos Mucikari Akan Laporkan Nikita Mirzani
(mhd)
