Nada Tinggi, Taufik Tegur Ahok soal Anggaran Rp700 Miliar
Kamis, 10 Desember 2015 - 14:26 WIB
Nada Tinggi, Taufik Tegur Ahok soal Anggaran Rp700 Miliar
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku salah paham soal anggaran siluman Rp700 miliar di Suku Dinas (Sudin) Tata Air. Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik dengan nada tinggi mengingatkan Ahok untuk tidak selalu curiga dengan bawahannya.
"Jadi ini kegiatan Sudin Tata Air dikembalikan lagi seperti semula ya, bukan dihilangin (anggarannya). Nanti bisa banjir terus Jakarta kalau anggarannya dihilangin terus‎, Pak Gubernur juga jangan salah sangka terus," kata Taufik dengan nada meninggi saat Rapat Banggar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (10/12/2015).
Setelah mendapat penjelasan yang benar, Ahok baru tahu kalau anggaran Rp700 miliar itu untuk pembangunan sheetpile atau dinding turap yang ada pada tiap Suku Dinas (Sudin) Tata Air. (Baca: Masukkan Anggaran Siluman Rp700 M, Ahok: Berani Banget!)
Ahok melihat pembangunan ini agar dapat digabung menjadi lelang konsolidasi. Lelang konsolidasi yang dimaksud Ahok yaitu lelang digabung namun pada kontrak tetap satu-satu tidak digabung.
Namun, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mempersepsikan lain dengan penggabungan anggaran membuat nomenklatur baru.
Sehingga seperti anggaran Rp700 miliar tersebut adalah anggaran siluman yang diduga Ahok dan Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Bestari Barus yang melaporkan kepada mantan politikus Gerindra itu.
"Saya suudzon (berpikiran negatif) saja nih, Pak Taufik. DPRD menginformasikan ada kecurigaan anggaran bertambah, padahal kami sepakat tidak boleh ada anggaran di luar RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)," kata Ahok.
Lebih lanjut, Ahok saat mengikuti rapat Banggar DPRD DKI menemukan anggaran pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi anak-anak di pos Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KUA-PPAS 2016.
Namun setelah mendapat penjelasan, bahwa kegiatan itu merupakan instruksi Kementerian Dalam Negeri, Ahok akhirnya menerimanya.
"Untuk yang lain, enggak ada toleransi. Pembahasan Banggar ini, saya jadi tahu mana (pejabat) yang agak pintar atau agak bodoh dan bisa jadi evaluasi untuk ganti pejabat DKI," kata Ahok.
PILIHAN:
Ini Kronologi Driver Go-Jek Ditikam di Sunter Mall
Dua Kota Tetangga Ini Kembalikan Dana Hibah dari Ahok
"Jadi ini kegiatan Sudin Tata Air dikembalikan lagi seperti semula ya, bukan dihilangin (anggarannya). Nanti bisa banjir terus Jakarta kalau anggarannya dihilangin terus‎, Pak Gubernur juga jangan salah sangka terus," kata Taufik dengan nada meninggi saat Rapat Banggar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (10/12/2015).
Setelah mendapat penjelasan yang benar, Ahok baru tahu kalau anggaran Rp700 miliar itu untuk pembangunan sheetpile atau dinding turap yang ada pada tiap Suku Dinas (Sudin) Tata Air. (Baca: Masukkan Anggaran Siluman Rp700 M, Ahok: Berani Banget!)
Ahok melihat pembangunan ini agar dapat digabung menjadi lelang konsolidasi. Lelang konsolidasi yang dimaksud Ahok yaitu lelang digabung namun pada kontrak tetap satu-satu tidak digabung.
Namun, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mempersepsikan lain dengan penggabungan anggaran membuat nomenklatur baru.
Sehingga seperti anggaran Rp700 miliar tersebut adalah anggaran siluman yang diduga Ahok dan Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Bestari Barus yang melaporkan kepada mantan politikus Gerindra itu.
"Saya suudzon (berpikiran negatif) saja nih, Pak Taufik. DPRD menginformasikan ada kecurigaan anggaran bertambah, padahal kami sepakat tidak boleh ada anggaran di luar RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)," kata Ahok.
Lebih lanjut, Ahok saat mengikuti rapat Banggar DPRD DKI menemukan anggaran pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi anak-anak di pos Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KUA-PPAS 2016.
Namun setelah mendapat penjelasan, bahwa kegiatan itu merupakan instruksi Kementerian Dalam Negeri, Ahok akhirnya menerimanya.
"Untuk yang lain, enggak ada toleransi. Pembahasan Banggar ini, saya jadi tahu mana (pejabat) yang agak pintar atau agak bodoh dan bisa jadi evaluasi untuk ganti pejabat DKI," kata Ahok.
PILIHAN:
Ini Kronologi Driver Go-Jek Ditikam di Sunter Mall
Dua Kota Tetangga Ini Kembalikan Dana Hibah dari Ahok
(ysw)
