Terbongkar! Banyak PNS Karo Beli Ijazah S1 Kejar Sertifikasi
Senin, 07 Desember 2015 - 00:08 WIB
Terbongkar! Banyak PNS Karo Beli Ijazah S1 Kejar Sertifikasi
A
A
A
KARO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo kecolongan besar. Ternyata banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungannya yang diduga menggunakan ijazah palsu untuk dapat dana sertifikasi.
Namun begitu, belum ada tindakan apa-apa dari Pemkab Karo, seperti penertiban PNS yang berijazah palsu hingga pemecatan.
Seperti diketahui, sebelumnya Kementerian Ristek Pendidikan Tinggi telah membekukan 27 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) bermasalah di Sumut. Para alumni PTS itulah yang kini banyak menjadi PNS di Pemkab Karo.
Dari informasi yang diperoleh, sejumlah PNS khususnya dari kalangan guru, memperoleh ijazah dengan cara membeli tanpa mengikuti perkuliahan.
Nominal angka yang dikeluarkan untuk memperoleh ijazah S1 Rp15-18 juta (Transfer dari D2 atau D3). Hal ini dilakukan untuk mengejar sertifikasi, karena salah satu persyaratan sertifikasi adalah S-1.
Salah satu PTS yang mengeluarkan ijazah palsu dan mewisuda sejumlah PNS asal Tanah Karo adalah Universitas Setia Budi Mandiri Medan. Para PNS yang sebelumnya menyandang gelar D2 atau D3, bulan September 2014 langsung menjadi sarjana S1.
Dari salinan ijazah dan transkrip nilai milik wisudawan tertanggal 08 September 2014, diketahui nilai yang diciptakan sangat memuaskan dengan Indeks Prestasi Komulatif (IPK) di atas angka 3 (tiga).
Info yang diperoleh dari sumber yang sangat layak dipercaya, sarjana tempaan Universitas Setia Budi Mandiri itu sama sekali tidak pernah menempuh jalur pendidikan formal di kampus.
“Mereka itu hanya bayar dan ikut wisuda. Jika ditanya siapa dosennya atau teman satu perkuliahan (jurusan) pasti tidak tahu," ungkap salah seorang PNS yang minta namanya dirahasiakan, Minggu (6/12/2015).
Dia menambahkan, sebagai PNS yang kuliah reguler dan berasal dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dirinya sangat keberataan. Apalagi banyak lulusan PTS aspal yang lulus sertifikasi, sementara mereka yang benar-benar kuliah masuk daftar tunggu.
Namun, mereka khawatir jika melakukan pelaporan langsung akan menjadi boomerang buat diri sendiri, seperti contoh kasus Freefort dengan Menteri ESDM sebagai pelapornya. Apalagi hal ini akan berdampak sangat besar bagi Pemprov Karo.
“Kami khawatir oknum di Diknas dan BKD Kab Karo ikut terlibat. Bahkan sampai petinggi Pemkab Karo lainnya. Karena mustahil rasanya data ijazah palsu tidak terungkap," terangnya.
Dia melanjutkan, baru-baru ini pihaknya melengkapi berkas ijazah SD sampai perguruan tinggi para PNS. Dalam pelengkapan berkas itu, pihaknya banyak menemukan kejanggalan pada ijazah para PNS.
"Dalam hal ini tentunya mudah mengungkap. Tetapi mengapa tidak dilakukan? Dasar itulah yang membuat kami minta nama kami jangan dimasukkan. Bisa-bisa kami pula yang dipanggil Diknas atau BKD,” sambung PNS lainnya.
Namun begitu, pihaknya berharap kasus dugaan ijazah palsu PNS Karo ini dapat diselidii oleh pihak kepolisian, terutama Polres Tanah Karo dan Poldasu agar terjadi keadilan bagi mereka yang benar-benar mengikuti perkulihan.
“Kami harap bupati yang terpilih 9 Desember 2015 mendatang adalah orang yang bijaksana dan mengerti sistem tata kelola pemerintahan. Bukan yang hanya lips service dan pencitraan saja," jelasnya.
Terpisah, Kadis Pendidikan Nasional Saroha Ginting dan Kepala BKD Benyamin Sukatendel tidak dapat dihubungi saat akan dikonfirmasi perihal kasus ijazah palsu itu. Telepon selular keduanya dalam posisi dialihkan.
Sementara Kabid Humas Pemkab Karo Marlon Barus saat dihubungi menyatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Diknas dan BKD. “Hari Senin kami tanyakan. Itu kan ranah mereka,” pungkasnya.
Namun begitu, belum ada tindakan apa-apa dari Pemkab Karo, seperti penertiban PNS yang berijazah palsu hingga pemecatan.
Seperti diketahui, sebelumnya Kementerian Ristek Pendidikan Tinggi telah membekukan 27 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) bermasalah di Sumut. Para alumni PTS itulah yang kini banyak menjadi PNS di Pemkab Karo.
Dari informasi yang diperoleh, sejumlah PNS khususnya dari kalangan guru, memperoleh ijazah dengan cara membeli tanpa mengikuti perkuliahan.
Nominal angka yang dikeluarkan untuk memperoleh ijazah S1 Rp15-18 juta (Transfer dari D2 atau D3). Hal ini dilakukan untuk mengejar sertifikasi, karena salah satu persyaratan sertifikasi adalah S-1.
Salah satu PTS yang mengeluarkan ijazah palsu dan mewisuda sejumlah PNS asal Tanah Karo adalah Universitas Setia Budi Mandiri Medan. Para PNS yang sebelumnya menyandang gelar D2 atau D3, bulan September 2014 langsung menjadi sarjana S1.
Dari salinan ijazah dan transkrip nilai milik wisudawan tertanggal 08 September 2014, diketahui nilai yang diciptakan sangat memuaskan dengan Indeks Prestasi Komulatif (IPK) di atas angka 3 (tiga).
Info yang diperoleh dari sumber yang sangat layak dipercaya, sarjana tempaan Universitas Setia Budi Mandiri itu sama sekali tidak pernah menempuh jalur pendidikan formal di kampus.
“Mereka itu hanya bayar dan ikut wisuda. Jika ditanya siapa dosennya atau teman satu perkuliahan (jurusan) pasti tidak tahu," ungkap salah seorang PNS yang minta namanya dirahasiakan, Minggu (6/12/2015).
Dia menambahkan, sebagai PNS yang kuliah reguler dan berasal dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dirinya sangat keberataan. Apalagi banyak lulusan PTS aspal yang lulus sertifikasi, sementara mereka yang benar-benar kuliah masuk daftar tunggu.
Namun, mereka khawatir jika melakukan pelaporan langsung akan menjadi boomerang buat diri sendiri, seperti contoh kasus Freefort dengan Menteri ESDM sebagai pelapornya. Apalagi hal ini akan berdampak sangat besar bagi Pemprov Karo.
“Kami khawatir oknum di Diknas dan BKD Kab Karo ikut terlibat. Bahkan sampai petinggi Pemkab Karo lainnya. Karena mustahil rasanya data ijazah palsu tidak terungkap," terangnya.
Dia melanjutkan, baru-baru ini pihaknya melengkapi berkas ijazah SD sampai perguruan tinggi para PNS. Dalam pelengkapan berkas itu, pihaknya banyak menemukan kejanggalan pada ijazah para PNS.
"Dalam hal ini tentunya mudah mengungkap. Tetapi mengapa tidak dilakukan? Dasar itulah yang membuat kami minta nama kami jangan dimasukkan. Bisa-bisa kami pula yang dipanggil Diknas atau BKD,” sambung PNS lainnya.
Namun begitu, pihaknya berharap kasus dugaan ijazah palsu PNS Karo ini dapat diselidii oleh pihak kepolisian, terutama Polres Tanah Karo dan Poldasu agar terjadi keadilan bagi mereka yang benar-benar mengikuti perkulihan.
“Kami harap bupati yang terpilih 9 Desember 2015 mendatang adalah orang yang bijaksana dan mengerti sistem tata kelola pemerintahan. Bukan yang hanya lips service dan pencitraan saja," jelasnya.
Terpisah, Kadis Pendidikan Nasional Saroha Ginting dan Kepala BKD Benyamin Sukatendel tidak dapat dihubungi saat akan dikonfirmasi perihal kasus ijazah palsu itu. Telepon selular keduanya dalam posisi dialihkan.
Sementara Kabid Humas Pemkab Karo Marlon Barus saat dihubungi menyatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Diknas dan BKD. “Hari Senin kami tanyakan. Itu kan ranah mereka,” pungkasnya.
(san)
