Komunikasi Buruk, Ahok Kerap Jadi Sasaran Demonstrasi
Selasa, 10 November 2015 - 21:01 WIB
Komunikasi Buruk, Ahok Kerap Jadi Sasaran Demonstrasi
A
A
A
JAKARTA - DPRD DKI Jakarta menilai komunikasi buruk menjadi penyebab Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kerap di demo oleh sejumlah elemen masyarakat.
Juru bicara fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Steven Setiabudi Musa mengatakan, sebagai pemimpin wajar apabila segala kebijakan yang dikeluarkan menimbulkan pro-kontra di masyarakat hingga akhirnya berujung pada aksi demonstrasi. Namun, melihat demonstrasi yang sering terjadi terhadap kepemimpinan Ahok selama ini, kemungkinan diakibatkan karena buruknya komunikasi sang Gubernur terhadap masyarakat.
"Kami ini wakil rakyat yang menyerap aspirasi masyarakat, tetapi tidak pernah diajak berkomunikasi dalam membuat kebijakan. Kami tidak pernah mempersulit, tapi kami ingin kebijakan Ahok tidak merugikan masyarakat," kata Steven di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (10/11/2015).
Hal sama dikatakan Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta William Yani. Menurut William, Ahok dapat memperbaiki caranya berkomunikasi apabila ingin tetap menjadi Gubernur DKI pada 2017-2022. Sebagai pemimpin seharusnya Ahok tidak perlu panik hingga mengeluarkan peraturan seperti Pergub No 228/2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum yang hanya memperbolehkan di tiga lokasi.
"PDIP tidak akan menghalangi Ahok untuk kembali mencalonkan diri sebagai Gubernur. Kami harap, Ahok dapat membangun komunikasi lebih baik kepada masyarakat," ujar William.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik malah berdoa agar Ahok segera ditangkap KPK perihal pembelian lahan RS Sumber Waras yang terindikasi merugikan keuangan negara sebesar Rp191 Miliar. Hal itu disebabkan Ahok tidak mau memperbaiki komunikasinya meski sudah berkali-kali didemonstrasi dan ditegur oDPRD DKI Jakarta.
"Tegas boleh, tapi kalau semua aturan ditabrak, ya sudah. Kami ini rekanan Pemda, masa tidak pernah diajak berkomunikasi," ujarnya.
Juru bicara fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Steven Setiabudi Musa mengatakan, sebagai pemimpin wajar apabila segala kebijakan yang dikeluarkan menimbulkan pro-kontra di masyarakat hingga akhirnya berujung pada aksi demonstrasi. Namun, melihat demonstrasi yang sering terjadi terhadap kepemimpinan Ahok selama ini, kemungkinan diakibatkan karena buruknya komunikasi sang Gubernur terhadap masyarakat.
"Kami ini wakil rakyat yang menyerap aspirasi masyarakat, tetapi tidak pernah diajak berkomunikasi dalam membuat kebijakan. Kami tidak pernah mempersulit, tapi kami ingin kebijakan Ahok tidak merugikan masyarakat," kata Steven di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (10/11/2015).
Hal sama dikatakan Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta William Yani. Menurut William, Ahok dapat memperbaiki caranya berkomunikasi apabila ingin tetap menjadi Gubernur DKI pada 2017-2022. Sebagai pemimpin seharusnya Ahok tidak perlu panik hingga mengeluarkan peraturan seperti Pergub No 228/2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum yang hanya memperbolehkan di tiga lokasi.
"PDIP tidak akan menghalangi Ahok untuk kembali mencalonkan diri sebagai Gubernur. Kami harap, Ahok dapat membangun komunikasi lebih baik kepada masyarakat," ujar William.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik malah berdoa agar Ahok segera ditangkap KPK perihal pembelian lahan RS Sumber Waras yang terindikasi merugikan keuangan negara sebesar Rp191 Miliar. Hal itu disebabkan Ahok tidak mau memperbaiki komunikasinya meski sudah berkali-kali didemonstrasi dan ditegur oDPRD DKI Jakarta.
"Tegas boleh, tapi kalau semua aturan ditabrak, ya sudah. Kami ini rekanan Pemda, masa tidak pernah diajak berkomunikasi," ujarnya.
(whb)
