Ahok Kritik Menteri Perdagangan Soal Label SNI
Kamis, 29 Oktober 2015 - 10:32 WIB
Ahok Kritik Menteri Perdagangan Soal Label SNI
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengkritisi kebijakan Kementerian Perdagangan yang akan menarik barang-barang impor tidak sesuai standar nasional indonesia (SNI).
"Tanya sama Menteri Perdagangan (Thomas Lembong) deh. Kalau menurut saya juga enggak tepat, mereka sudah beli langsung ditarik lagi," ungkap Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2015).
Menurut Ahok, seharusnya Kemendag memberikan kesempatan agar pedagang bisa berdagang hingga batas waktu selesai. "Kamu mesti selesai jual dulu. Kalau enggak, pedagang usaha mikro kecil menengah (UMKM) kita bisa anjlok. Rata-rata yang jadi korban bukan pedagang besar loh, tapi pedagang kecil," ujarnya.
Untuk diketahui Kementerian Perdagangan telah menyelesaikan 15 aturan dari paket deregulasi dan debirokratisasi yang merupakan hasil atau langkah lanjutan dari dikeluarkannya Paket Kebijakan Ekonomi tahap pertama oleh pemerintah beberapa waktu lalu.
Salah satunya adalah mewajibkan produk barang berstandar yang memiliki label SNI. Menurut Basuki, seharusnya Kemendag memberi kesempatan pedagang berdagang hingga batas waktu selesai.
Ahok mengaku telah membicarakan permasalahan ini dengan Menko Kemaritiman Rizal Ramli. Ahok berharap juga dapat menyampaikan sarannya kepada Mendag Thomas Lembong.
"Tanya sama Menteri Perdagangan (Thomas Lembong) deh. Kalau menurut saya juga enggak tepat, mereka sudah beli langsung ditarik lagi," ungkap Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2015).
Menurut Ahok, seharusnya Kemendag memberikan kesempatan agar pedagang bisa berdagang hingga batas waktu selesai. "Kamu mesti selesai jual dulu. Kalau enggak, pedagang usaha mikro kecil menengah (UMKM) kita bisa anjlok. Rata-rata yang jadi korban bukan pedagang besar loh, tapi pedagang kecil," ujarnya.
Untuk diketahui Kementerian Perdagangan telah menyelesaikan 15 aturan dari paket deregulasi dan debirokratisasi yang merupakan hasil atau langkah lanjutan dari dikeluarkannya Paket Kebijakan Ekonomi tahap pertama oleh pemerintah beberapa waktu lalu.
Salah satunya adalah mewajibkan produk barang berstandar yang memiliki label SNI. Menurut Basuki, seharusnya Kemendag memberi kesempatan pedagang berdagang hingga batas waktu selesai.
Ahok mengaku telah membicarakan permasalahan ini dengan Menko Kemaritiman Rizal Ramli. Ahok berharap juga dapat menyampaikan sarannya kepada Mendag Thomas Lembong.
(whb)
