Soal KJP Dicabut, Disdik DKI Masih Tunggu Laporan Polisi
Senin, 19 Oktober 2015 - 15:40 WIB
Soal KJP Dicabut, Disdik DKI Masih Tunggu Laporan Polisi
A
A
A
JAKARTA - Untuk mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) pelajar yang terlibat kerusuhan suporter semalam, Dinas Pendidikan DKI Jakarta masih menunggu laporan pasti polisi. Sejauh ini, Disdik DKI belum bertindak terkait sanksi bagi pelajar yang ikut-ikutan.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Arie Budhiman mengaku belum mendapat data resmi dan lengkap terkait pelajar yang terlibat bentrok suporter kemarin. Menurut Arie dirinya masih menunggu data dan baru bisa bekerja.
"Belum dapat datanya, kita nunggu datanya, jika sudah dapat baru kita coba cek apakah pelajar DKI atau bukan, dan juga dicek apakah mereka pemegang kartu jakarta pintar (KJP) atau tidak," ujar Arie saat dihubungi Sindonews, Senin (19/10/2015).
Saat ditanya mengenai adanya 8 suporter yang salah satunya berasal dari SMP di Jakarta Barat, Arie mengaku belum bisa bertindak. Meski dirinya mengaku, untuk setingkat SMP/MTs juga mendapatkan KJP meski tidak semuanya. (Baca: Jakmania dan Polisi Bentrok di Cawang)
"Kalau MTs dapat KJP tapi kan tidak semuanya otomatis dapat KJP, sabar saja dulu, kita harus dapat resmi keterangan dari kepolisian, dan pasti lebih terinci dari mereka (polisi)," tukasnya.
Mengenai sanksi yang akan diterima, mantan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta menyebut sanksi pasti ada selain dicabut KJP. Arie mengaku akan menyerahkan kepada pihak sekolah.
"Ya sanksi dari sekolah pasti ada, tapi kalau sampai dikeluarkan dari sekolah ya dilihat dulu pelanggarannya seperti apa, kalau ternyata pelajarnya hanya ikut-ikutan saja ya nanti dilihat," tutupnya.
PILIHAN:
Sorot Kekerasan Polsi Terhadap Jakmania, Jurnalis Diintimidasi
Beredar Pesan Berantai, Bobotoh Tewas di Jalan Tol
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Arie Budhiman mengaku belum mendapat data resmi dan lengkap terkait pelajar yang terlibat bentrok suporter kemarin. Menurut Arie dirinya masih menunggu data dan baru bisa bekerja.
"Belum dapat datanya, kita nunggu datanya, jika sudah dapat baru kita coba cek apakah pelajar DKI atau bukan, dan juga dicek apakah mereka pemegang kartu jakarta pintar (KJP) atau tidak," ujar Arie saat dihubungi Sindonews, Senin (19/10/2015).
Saat ditanya mengenai adanya 8 suporter yang salah satunya berasal dari SMP di Jakarta Barat, Arie mengaku belum bisa bertindak. Meski dirinya mengaku, untuk setingkat SMP/MTs juga mendapatkan KJP meski tidak semuanya. (Baca: Jakmania dan Polisi Bentrok di Cawang)
"Kalau MTs dapat KJP tapi kan tidak semuanya otomatis dapat KJP, sabar saja dulu, kita harus dapat resmi keterangan dari kepolisian, dan pasti lebih terinci dari mereka (polisi)," tukasnya.
Mengenai sanksi yang akan diterima, mantan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta menyebut sanksi pasti ada selain dicabut KJP. Arie mengaku akan menyerahkan kepada pihak sekolah.
"Ya sanksi dari sekolah pasti ada, tapi kalau sampai dikeluarkan dari sekolah ya dilihat dulu pelanggarannya seperti apa, kalau ternyata pelajarnya hanya ikut-ikutan saja ya nanti dilihat," tutupnya.
PILIHAN:
Sorot Kekerasan Polsi Terhadap Jakmania, Jurnalis Diintimidasi
Beredar Pesan Berantai, Bobotoh Tewas di Jalan Tol
(ysw)
