Pemerintah Harus Segera Ambil Langkah Tentramkan Warga Singkil
Rabu, 14 Oktober 2015 - 10:48 WIB
Pemerintah Harus Segera Ambil Langkah Tentramkan Warga Singkil
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah segera mengambil langkah yang diperlukan untuk menentramkan warga singkil.
Menurutnya, langkah-langkah itu diperlukan, agar isu SARA di seputar kejadian bisa disingkirkan. Di tengah suasana seperti ini, pemerintah tidak boleh sedikitpun lengah. Apalagi, isu-isu SARA seperti ini sangat efektif untuk menyulut konflik berkepanjangan.
"Aparat keamanan perlu menelusuri duduk persoalan sesungguhnya dibalik kasus itu. Dengan begitu, pemerintah bisa mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada," ujar Saleh dalam siaran pers yang diterima Sindonews, Rabu (14/10/2015).
Selain itu, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menilai pemerintah perlu memfasilitasi pertemuan antara kelompok-kelompok yang bersengketa.
Seharusnya setiap persoalan yang ada bisa diselesaikan dengan dialog. Sejalan dengan itu, aturan hukum yang berlaku harus ditegakkan secara konsisten.
"Negara mesti hadir sebagai perekat kohesivitas sosial. Karena itu, dalam menangani kasus-kasus seperti ini perlu keseriusan dan kehati-hatian," sebutnya.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu menyebutkan, aturan perijinan pendirian rumah ibadah sudah ada aturannya.
Semua pihak diharapkan mengikuti aturan tersebut. Jika semua persyaratan yang dibutuhkan sudah terpenuhi, semestinya tidak ada hal yang sulit.
"Itulah yang perlu dicermati secara baik. Kalau tidak memenuhi syarat, warga tidak boleh memaksakan. Sebaliknya, jika memenuhi syarat, pemerintah harus memberikan ijin. Karena itu, aturan tentang pendirian rumah ibadah itulah yang perlu ditegakkan," pungkasnya.
Menurutnya, langkah-langkah itu diperlukan, agar isu SARA di seputar kejadian bisa disingkirkan. Di tengah suasana seperti ini, pemerintah tidak boleh sedikitpun lengah. Apalagi, isu-isu SARA seperti ini sangat efektif untuk menyulut konflik berkepanjangan.
"Aparat keamanan perlu menelusuri duduk persoalan sesungguhnya dibalik kasus itu. Dengan begitu, pemerintah bisa mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada," ujar Saleh dalam siaran pers yang diterima Sindonews, Rabu (14/10/2015).
Selain itu, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menilai pemerintah perlu memfasilitasi pertemuan antara kelompok-kelompok yang bersengketa.
Seharusnya setiap persoalan yang ada bisa diselesaikan dengan dialog. Sejalan dengan itu, aturan hukum yang berlaku harus ditegakkan secara konsisten.
"Negara mesti hadir sebagai perekat kohesivitas sosial. Karena itu, dalam menangani kasus-kasus seperti ini perlu keseriusan dan kehati-hatian," sebutnya.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu menyebutkan, aturan perijinan pendirian rumah ibadah sudah ada aturannya.
Semua pihak diharapkan mengikuti aturan tersebut. Jika semua persyaratan yang dibutuhkan sudah terpenuhi, semestinya tidak ada hal yang sulit.
"Itulah yang perlu dicermati secara baik. Kalau tidak memenuhi syarat, warga tidak boleh memaksakan. Sebaliknya, jika memenuhi syarat, pemerintah harus memberikan ijin. Karena itu, aturan tentang pendirian rumah ibadah itulah yang perlu ditegakkan," pungkasnya.
(nag)
