Ahok Dituding Jadi Penyebab Rendahnya Penyerapan APBD
Rabu, 14 Oktober 2015 - 01:31 WIB
Ahok Dituding Jadi Penyebab Rendahnya Penyerapan APBD
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhamad Taufik menilai rendahnya penyerapan APBD DKI Jakarta 2015 disebabkan karena manajemen kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang tidak becus.
"Kalau hanya satu SKPD saja, berarti kepala dinas atau kepala badan-nya yang bermasalah. Tapi kalau menyangkut semuanya, berarti kepemimpinannya bermasalah," ujar Taufik Selasa 13 Oktober 2015.
Taufik menilai, manajemen yang buruk itu menyebabkan pola kerja Ahok telah menyebabkan iklim kerja menjadi tidak stabil. Program rotasi per tiga bulan, menyebabkan sejumlah pegawai di DKI Jakarta sekarang mengalami ketakutan.
Politikus Partai Gerinda melanjutkan, sekali pun pada akhirnya penyerapan APBD bisa mencapai sekitar 70%, namun hal itu patut dicurigakan. "Impossible kalau bisa sampai segitu (70%), lelang aja paling cepat butuh 45 hari, kecuali kalo kamu beli barang-barang yang enggak berguna, baru bisa sampai 70%," jelas Taufik.
Terlebih saat ini, lanjut Taufik, persentase penyerapan DKI yang mencapai 30% belum sepenuhnya untuk pembangunan. Karena Taufik meyakini dari persantase itu, 20% di antaranya habis untuk gaji dan pembayaran TKD.
Sementara sisanya, sebanyak 10% baru merupakan belanja barang dan jasa. "Yah Anda bisa nilai sendiri," tutupnya.
"Kalau hanya satu SKPD saja, berarti kepala dinas atau kepala badan-nya yang bermasalah. Tapi kalau menyangkut semuanya, berarti kepemimpinannya bermasalah," ujar Taufik Selasa 13 Oktober 2015.
Taufik menilai, manajemen yang buruk itu menyebabkan pola kerja Ahok telah menyebabkan iklim kerja menjadi tidak stabil. Program rotasi per tiga bulan, menyebabkan sejumlah pegawai di DKI Jakarta sekarang mengalami ketakutan.
Politikus Partai Gerinda melanjutkan, sekali pun pada akhirnya penyerapan APBD bisa mencapai sekitar 70%, namun hal itu patut dicurigakan. "Impossible kalau bisa sampai segitu (70%), lelang aja paling cepat butuh 45 hari, kecuali kalo kamu beli barang-barang yang enggak berguna, baru bisa sampai 70%," jelas Taufik.
Terlebih saat ini, lanjut Taufik, persentase penyerapan DKI yang mencapai 30% belum sepenuhnya untuk pembangunan. Karena Taufik meyakini dari persantase itu, 20% di antaranya habis untuk gaji dan pembayaran TKD.
Sementara sisanya, sebanyak 10% baru merupakan belanja barang dan jasa. "Yah Anda bisa nilai sendiri," tutupnya.
(whb)
