Ahok Cuek Penyerapan APBD DKI Rendah
Selasa, 06 Oktober 2015 - 13:17 WIB
Ahok Cuek Penyerapan APBD DKI Rendah
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak mempermasalahkan penyerapan anggaran DKI rendah. Karena, Ahok masih menunggu APBD Perubahan 2015 yang juga belum disahkan oleh Kemendagri.
"Enggak apa-apa, habis kami tunggu APBD Perubahan. Harga satuan banyak yang tidak benar. Lelangnya tidak benar juga, anggaran 2016 kami kejar," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (6/10/2015).
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi akan berkoordinasi dengan eksekutif terkait penyebab rendahnya penyerapan anggaran tahun ini. (Baca: Ini Penyebab Penyerapan Anggaran Rendah Versi Ahok)
"Mudah-mudahan ke depan menjadi baik. Kami (DPRD) akan berkoordinasi antara eksekutif (Pemprov) dan DPRD DKI Jakarta berapa sih anggaran APBD yang layak? Agar disesuaikan dalam APBD 2016 nanti supaya bisa terserap baik," ujar Prasetio di tempat yang berbeda.
Sekadar diketahui, berdasarkan data Dirjen Bina Keuangan Daerah, lima daerah dengan tingkat penyerapan anggaran tertinggi adalah Gorontalo (63,1%), Maluku Utara (63%), Kalimantan Tengah (62,9%), Nusa Tenggara Timur (57,6%), dan Sulawesi Tenggara (56,9%).‬
‪Sementara itu, lima daerah dengan penyerapan anggaran terburuk adalah DKI Jakarta (19,39%), Papua (21,74%), Kalimantan Utara (23,7%), Papua Barat (28,86%), dan Riau (29,8%). Pada bulan Juli lalu, DKI Jakarta juga menjadi daerah terburuk dalam hal penyerapan anggaran.
PILIHAN:
Soal APBD P 2015, Ahok Merasa Dipingpong Kemendagri
"Enggak apa-apa, habis kami tunggu APBD Perubahan. Harga satuan banyak yang tidak benar. Lelangnya tidak benar juga, anggaran 2016 kami kejar," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (6/10/2015).
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi akan berkoordinasi dengan eksekutif terkait penyebab rendahnya penyerapan anggaran tahun ini. (Baca: Ini Penyebab Penyerapan Anggaran Rendah Versi Ahok)
"Mudah-mudahan ke depan menjadi baik. Kami (DPRD) akan berkoordinasi antara eksekutif (Pemprov) dan DPRD DKI Jakarta berapa sih anggaran APBD yang layak? Agar disesuaikan dalam APBD 2016 nanti supaya bisa terserap baik," ujar Prasetio di tempat yang berbeda.
Sekadar diketahui, berdasarkan data Dirjen Bina Keuangan Daerah, lima daerah dengan tingkat penyerapan anggaran tertinggi adalah Gorontalo (63,1%), Maluku Utara (63%), Kalimantan Tengah (62,9%), Nusa Tenggara Timur (57,6%), dan Sulawesi Tenggara (56,9%).‬
‪Sementara itu, lima daerah dengan penyerapan anggaran terburuk adalah DKI Jakarta (19,39%), Papua (21,74%), Kalimantan Utara (23,7%), Papua Barat (28,86%), dan Riau (29,8%). Pada bulan Juli lalu, DKI Jakarta juga menjadi daerah terburuk dalam hal penyerapan anggaran.
PILIHAN:
Soal APBD P 2015, Ahok Merasa Dipingpong Kemendagri
(mhd)
