Tahun Ini, 7 TKI asal Blitar Tewas di Hongkong dan Malaysia
Tahun Ini, 7 TKI asal Blitar Tewas di Hongkong dan Malaysia
A
A
A
BLITAR - Tujuh warga Kabupaten Blitar dikabarkan tewas di luar negeri sebagai buruh migran (TKI/TKW). Satu di antaranya menjadi korban tindak kejahatan, bernama Siti Maesaroh, warga Desa/Kecamatan Talun. Dia dibunuh di Malaysia.
"Lima diantaranya teridentifikasi sebagai TKI ilegal," ujar Kepala Bidang Penempatan dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar Yudi Priyono, kepada wartawan, Kamis (1/10/2015).
Yang meninggal dunia karena sakit adalah Sulikah, warga Desa Pojok, Kecamatan Garum. Yang bersangkutan bekerja di negara Malaysia. Kemudian Hermiyuningsih, warga Desa Plumpungrejo, Kecamatan Kademangan. Sisika warga Desa Suru, Kecamatan Doko, dan Nurlaila Badriah, warga Desa Kebonduren, Kecamatan Ponggok.
Ketiga pahlawan devisa ini tutup usia di negara Hongkong. Dua buruh migran yang terakhir adalah Suyanti, warga Desa/Kecamatan Ponggok dan Maliki Eko Suseno.
Suyanti buruh migran Malaysia yang menjadi korban insiden kapal tenggelam di perairan selat Malaka. Sedangkan Maliki Eko mengalami kecelakaan kerja di negara Korea.
"Data kematian buruh migran ini terhitung mulai bulan Januari-September 2015," terang Yudi.
Pemkab Blitar tidak kesulitan mengurus pemulangan jenazah buruh migran legal. Pemkab, kata Yudi juga mudah menangani segala hal terkait hak korban, termasuk bantuan tali asih kematian.
Namun, untuk buruh migran berstatus ilegal, menurut dia, pemerintah tidak bisa membantu maksimal. "Apalagi kalau tidak ada sanak keluarga bersangkutan yang melaporkan. Kami sulit memantau perkembanganya," pungkasnya.
Sesuai data disnakertrans, jumlah buruh migran legal di Kabupaten Blitar pada tahun 2015 mencapai 2.000 orang. Sebagian besar bekerja di negara Hongkong, Taiwan, Korea, Timur Tengah, dan Malaysia.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Masykur justru meminta dinas terkait untuk lebih proaktif lagi. Dinas diharapkan lebih optimal dalam mencari tahu soal buruh migran yang mengalami persoalan di tempat kerja.
"Terkait masih adanya buruh migran ilegal dan informasinya jumlahnya tak kalah besar dengan yang legal, harus dicari solusinya. Sebab ini persoalan ketenagakerjaan yang tidak bisa didiamkan," pungkasnya.
"Lima diantaranya teridentifikasi sebagai TKI ilegal," ujar Kepala Bidang Penempatan dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar Yudi Priyono, kepada wartawan, Kamis (1/10/2015).
Yang meninggal dunia karena sakit adalah Sulikah, warga Desa Pojok, Kecamatan Garum. Yang bersangkutan bekerja di negara Malaysia. Kemudian Hermiyuningsih, warga Desa Plumpungrejo, Kecamatan Kademangan. Sisika warga Desa Suru, Kecamatan Doko, dan Nurlaila Badriah, warga Desa Kebonduren, Kecamatan Ponggok.
Ketiga pahlawan devisa ini tutup usia di negara Hongkong. Dua buruh migran yang terakhir adalah Suyanti, warga Desa/Kecamatan Ponggok dan Maliki Eko Suseno.
Suyanti buruh migran Malaysia yang menjadi korban insiden kapal tenggelam di perairan selat Malaka. Sedangkan Maliki Eko mengalami kecelakaan kerja di negara Korea.
"Data kematian buruh migran ini terhitung mulai bulan Januari-September 2015," terang Yudi.
Pemkab Blitar tidak kesulitan mengurus pemulangan jenazah buruh migran legal. Pemkab, kata Yudi juga mudah menangani segala hal terkait hak korban, termasuk bantuan tali asih kematian.
Namun, untuk buruh migran berstatus ilegal, menurut dia, pemerintah tidak bisa membantu maksimal. "Apalagi kalau tidak ada sanak keluarga bersangkutan yang melaporkan. Kami sulit memantau perkembanganya," pungkasnya.
Sesuai data disnakertrans, jumlah buruh migran legal di Kabupaten Blitar pada tahun 2015 mencapai 2.000 orang. Sebagian besar bekerja di negara Hongkong, Taiwan, Korea, Timur Tengah, dan Malaysia.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Masykur justru meminta dinas terkait untuk lebih proaktif lagi. Dinas diharapkan lebih optimal dalam mencari tahu soal buruh migran yang mengalami persoalan di tempat kerja.
"Terkait masih adanya buruh migran ilegal dan informasinya jumlahnya tak kalah besar dengan yang legal, harus dicari solusinya. Sebab ini persoalan ketenagakerjaan yang tidak bisa didiamkan," pungkasnya.
(san)
Explore More