Kisah Perjuangan Panglima Hizbullah KH Zainul Arifin
Kisah Perjuangan Panglima Hizbullah KH Zainul Arifin
A
A
A
KH Zainul Arifin sangat berjasa bagi negara ini. Dia tertembak saat percobaan pembunuhan terhadap Soekarno. Berikut kisahnya.
Pria bernama lengkap Zainul Arifin Pohan ini adalah anak tunggal dari pasangan keturunan Raja Barus, Sultan Ramali bin Tuangku Raja Barus Sultan Sahi Alam Pohan (ayah) dengan bangsawan asal Kotanopan, Mandailing Natal, Siti Baiyah br. Nasution.
Saat Zainul masih balita, kedua orangtuanya bercerai dan ia dibawa pindah oleh ibunya ke Kotanopan, kemudian ke Kerinci, Jambi. Di sana, dia menyelesaikan Hollands Indische School (HIS) dan sekolah menengah calon guru, Normal School.
Selain itu, Arifin juga memperdalam pengetahuan agama di madrasah dan surau saat menjalani pelatihan seni bela diri pencak silat.
Di usia 16 tahun, Zainul merantau ke Batavia (Jakarta). Berbekal ijazah HIS, dia diterima bekerja di pemerintahan kotapraja kolonial (Gemeente) sebagai pegawai di Perusahaan Air Minum (PAM) di Pejompongan, Jakarta Pusat.
"Tidak gampang untuk bisa diterima menjadi pegawai Gemeente seperti Zainul Arifin," ungkap Hamid Baidlowi yang pernah menjadi sekretaris KH Wahid Hasyim seperti dikutip dari khzainularifin.blogspot.co.id.
Di sana, Zainul sempat bekerja selama lima tahun, sebelum akhirnya terkena PHK saat resesi global yang bermula di Amerika Serikat dan berdampak hingga ke wilayah Hindia-Belanda.
Keluar dari Gemeente, dia kemudian memilih bekerja sebagai guru sekolah dasar dan mendirikan pula balai pendidikan untuk orang dewasa, Perguruan Rakyat, di kawasan Meester Cornelis (Jatinegara).
Zainul juga sering memberi bantuan hukum bagi masyarakat Betawi yang membutuhkan, sebagai tenaga Pokrol Bambu, pengacara tanpa latar belakang pendidikan hukum namun menguasai Bahasa Belanda.
Bersama dengan tokoh perfilman nasional, Djamaluddin Malik, Zainul bergabung dengan Gerakan Pemuda Ansor.
Selama menjadi anggota GP Ansor inilah Zainul Arifin kemudian semakin meningkatkan pengetahuan agama dan keterampilan berdakwahnya sebagai mubaligh muda lewat pelatihan-pelatihan khas Ansor.
Kepiawaian Zainul dalam berpidato, berdebat, dan berdakwah ternyata menarik perhatian tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama (NU), organisasi induk Ansor, termasuk: Wahid Hasyim, Mahfudz Shiddiq, Muhammad Ilyas, dan Abdullah Ubaid.
Hanya dalam beberapa tahun, Zainul Arifin sudah menjadi Ketua Cabang NU Jatinegara dan berikutnya sebagai Ketua Majelis Konsul NU Batavia hingga datangnya tentara Jepang tahun 1942.
Selama era pendudukan militer Jepang, Zainul Arifin ikut mewakili NU dalam kepengurusan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dan terlibat dalam pembentukan pasukan semi militer Hizbullah.
Untuk menarik simpati warga hingga ke pedesaan, organisasi-organisasi Islam (utamanya NU) diberi kesempatan lebih aktif terlibat dalam pemerintahan di bawah pendudukan militer Jepang. Zainul Arifin ditugaskan untuk membentuk model kepengurusan tonarigumi, cikal bakal Rukun Tetangga, di Jatinegara yang kemudian dibentuk pula hingga ke pelosok-pelosok desa di Pulau Jawa.
Ketika Perang Asia Pasifik semakin memanas, Jepang mengizinkan dibentuknya laskar-laskar semi militer rakyat. Pemuda-pemuda Islam direkrut lewat jalur tonarigumi membentuk Hizbullah (Tentara Allah). Zainul Arifin dipercaya sebagai Panglima Hizbullah dengan tugas utama mengoordinasi pelatihan-pelatihan semi militer di Cibarusa, dekat Bogor.
Dalam puncak kesibukan latihan perang guna mengantisipasi terjadinya Perang Asia Pasifik, Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945 di Jakarta.
Zainul kemudian bertugas mewakili Partai Masyumi di Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP), cikal bakal DPR-MPR, sambil terus memegang tampuk pimpinan Hizbullah yang sudah menjelma menjadi pasukan bersenjata.
Selama masa revolusi, selain mengikuti sidang-sidang BP KNIP yang berpindah-pindah tempat karena kegawatan situasi, dia juga memimpin gerakan-gerakan gerilya Laskar Hizbullah di Jawa Tengah dan Jawa Timur selama Agresi Militer I dan II.
Dalam memimpin Laskar Hizbullah, Zainul menggunakan jalur tonarigumi atau Rukun Tetangga yang dulu dibinanya hingga meliputi desa-desa terpencil di Jawa.
Saat terjadi Agresi Militer II pada Desember 1948, Belanda berhasil menjatuhkan Yogyakarta dan menawan Soekarno-Hatta. Dalam keadaan darurat, BP KNIP praktis tidak berfungsi.
Zainul Arifin lantas terlibat sebagai anggota Komisariat Pemerintah Pusat di Jawa (KPPD), bagian dari Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang berkedudukan di Bukittinggi, Sumatera Barat.
Tugas utamanya melakukan konsolidasi atas badan-badan perjuangan yang melancarkan taktik gerilya di bawah komando Jenderal Sudirman. Saat pemerintah melebur, segenap pasukan bersenjata ke dalam satu wadah Tentara Nasional Indonesia,
Zainul Arifin sempat dipercaya sebagai Sekretaris Pucuk Pimpinan TNI. Namun, ketika banyak mantan anggota laskar Hizbullah yang dinyatakan tidak bisa diterima menjadi anggota TNI karena tidak berpendidikan "modern" dan hanya lulusan madrasah, Zainul memilih mengundurkan diri dan berkonsentrasi meneruskan perjuangan sipil di jalur politik.
Setelah Belanda mengakui kedaulatan RI akhir tahun 1949, Zainul Arifin kembali ke parlemen sebagai wakil Partai Masyumi di DPRS dan kemudian wakil Partai NU ketika akhirnya partai kiai tradisionalis ini memisahkan diri dari Masyumi tahun 1952.
Setahun setelahnya, dia berkiprah di lembaga eksekutif dengan menjabat sebagai wakil perdana menteri (waperdam) dalam Kabinet Ali Sastroamijoyo I yang memerintah dua tahun 1953-1955.
Kabinet itu sukses menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung. Dalam tahun 1955 itu pula Zainul berangkat haji untuk pertama dan terakhir kali ke Tanah Suci bersama Presiden Soekarno. Di sana ia dihadiahi sebilah pedang berlapis emas oleh Raja Arab Saudi, Raja Saud.
Sekembalinya dari sana, Zainul merupakan salah satu tokoh penting yang berhasil menempatkan partai NU ke dalam tiga besar pemenang Pemilu 1955. Jumlah kursi NU di DPR meningkat dari hanya delapan menjadi 45 kursi.
Selain kembali ke parlemen sebagai wakil ketua I DPR RI, setelah Pemilu 1955 dia juga mewakili NU dalam Majelis Konstituante hingga lembaga ini dibubarkan Soekarno lewat Dekrit 5 Juli 1959 karena dipandang gagal merumuskan UUD baru.
Setelah Dekrit, Indonesia dinyatakan kembali ke UUD 1945 dan memasuki era Demokrasi Terpimpin. Pada masa itu terjadi pemusatan kekuasaan pada diri Presiden Soekarno yang berkeras untuk menerapkan paham NASAKOM (Nasionalis, Agama, dan Komunis) yang menyudutkan partai-partai agama yang tidak ingin Partai Komunis Indonesia (PKI) berkembang di Indonesia.
Memasuki era Demokrasi Terpimpin itu, Zainul Arifin bersedia mengetuai Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR) sebagai upaya Partai NU membendung kekuatan Partai Komunis Indonesia (PKI) di parlemen.
Di tengah meningkatnya suhu politik, pada 14 Mei 1962, saat Salat Idul Adha di barisan terdepan bersama Soekarno, Zainul tertembak peluru yang diarahkan seorang pemberontak yang mencoba membunuh Presiden Soekarno.
Zainul Arifin wafat pada Sabtu, 2 Maret 1963 di RSPAD Gatot Subroto setelah menderita luka bekas tembakan di bahunya selama sepuluh bulan.
Di hari wafatnya, Zainul Arifin langsung dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Ada yang menarik saat Zainul Arifin dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Sebab, gelar tersebut ditetapkan saat Presiden Soekarno sebelum melepas jenazah Zainul ke Kalibata.
"Saya tetapkan Zainul Arifin sebagai Pahlawan Nasional dan jasadnya untuk dikuburkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata," kata Soekarno.
Sang Ibu meminta kepada Presiden Soekarno agar anaknya tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta.
Menyikapi hal itu, Jenderal Besar AH Nasution harus ikut membantu Presiden membujuk Baiyah agar mengikhlaskan putranya dikebumikan di Kalibata. Akhirnya, Baiyah mengalah dan berpidato mewakili keluarga besar mengucap terima kasih kepada pemerintah.
Secara resmi, SK pengangkatan Zainul Arifin sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional diteken oleh Presiden Soekarno pada 4 Maret 1963. SK yang dimaksud, SK Presiden No 35/Tahun 1963.
Sumber: Wikipedia dan khzainularifin.blogspot.co.id
Pria bernama lengkap Zainul Arifin Pohan ini adalah anak tunggal dari pasangan keturunan Raja Barus, Sultan Ramali bin Tuangku Raja Barus Sultan Sahi Alam Pohan (ayah) dengan bangsawan asal Kotanopan, Mandailing Natal, Siti Baiyah br. Nasution.
Saat Zainul masih balita, kedua orangtuanya bercerai dan ia dibawa pindah oleh ibunya ke Kotanopan, kemudian ke Kerinci, Jambi. Di sana, dia menyelesaikan Hollands Indische School (HIS) dan sekolah menengah calon guru, Normal School.
Selain itu, Arifin juga memperdalam pengetahuan agama di madrasah dan surau saat menjalani pelatihan seni bela diri pencak silat.
Di usia 16 tahun, Zainul merantau ke Batavia (Jakarta). Berbekal ijazah HIS, dia diterima bekerja di pemerintahan kotapraja kolonial (Gemeente) sebagai pegawai di Perusahaan Air Minum (PAM) di Pejompongan, Jakarta Pusat.
"Tidak gampang untuk bisa diterima menjadi pegawai Gemeente seperti Zainul Arifin," ungkap Hamid Baidlowi yang pernah menjadi sekretaris KH Wahid Hasyim seperti dikutip dari khzainularifin.blogspot.co.id.
Di sana, Zainul sempat bekerja selama lima tahun, sebelum akhirnya terkena PHK saat resesi global yang bermula di Amerika Serikat dan berdampak hingga ke wilayah Hindia-Belanda.
Keluar dari Gemeente, dia kemudian memilih bekerja sebagai guru sekolah dasar dan mendirikan pula balai pendidikan untuk orang dewasa, Perguruan Rakyat, di kawasan Meester Cornelis (Jatinegara).
Zainul juga sering memberi bantuan hukum bagi masyarakat Betawi yang membutuhkan, sebagai tenaga Pokrol Bambu, pengacara tanpa latar belakang pendidikan hukum namun menguasai Bahasa Belanda.
Bersama dengan tokoh perfilman nasional, Djamaluddin Malik, Zainul bergabung dengan Gerakan Pemuda Ansor.
Selama menjadi anggota GP Ansor inilah Zainul Arifin kemudian semakin meningkatkan pengetahuan agama dan keterampilan berdakwahnya sebagai mubaligh muda lewat pelatihan-pelatihan khas Ansor.
Kepiawaian Zainul dalam berpidato, berdebat, dan berdakwah ternyata menarik perhatian tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama (NU), organisasi induk Ansor, termasuk: Wahid Hasyim, Mahfudz Shiddiq, Muhammad Ilyas, dan Abdullah Ubaid.
Hanya dalam beberapa tahun, Zainul Arifin sudah menjadi Ketua Cabang NU Jatinegara dan berikutnya sebagai Ketua Majelis Konsul NU Batavia hingga datangnya tentara Jepang tahun 1942.
Selama era pendudukan militer Jepang, Zainul Arifin ikut mewakili NU dalam kepengurusan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dan terlibat dalam pembentukan pasukan semi militer Hizbullah.
Untuk menarik simpati warga hingga ke pedesaan, organisasi-organisasi Islam (utamanya NU) diberi kesempatan lebih aktif terlibat dalam pemerintahan di bawah pendudukan militer Jepang. Zainul Arifin ditugaskan untuk membentuk model kepengurusan tonarigumi, cikal bakal Rukun Tetangga, di Jatinegara yang kemudian dibentuk pula hingga ke pelosok-pelosok desa di Pulau Jawa.
Ketika Perang Asia Pasifik semakin memanas, Jepang mengizinkan dibentuknya laskar-laskar semi militer rakyat. Pemuda-pemuda Islam direkrut lewat jalur tonarigumi membentuk Hizbullah (Tentara Allah). Zainul Arifin dipercaya sebagai Panglima Hizbullah dengan tugas utama mengoordinasi pelatihan-pelatihan semi militer di Cibarusa, dekat Bogor.
Dalam puncak kesibukan latihan perang guna mengantisipasi terjadinya Perang Asia Pasifik, Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945 di Jakarta.
Zainul kemudian bertugas mewakili Partai Masyumi di Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP), cikal bakal DPR-MPR, sambil terus memegang tampuk pimpinan Hizbullah yang sudah menjelma menjadi pasukan bersenjata.
Selama masa revolusi, selain mengikuti sidang-sidang BP KNIP yang berpindah-pindah tempat karena kegawatan situasi, dia juga memimpin gerakan-gerakan gerilya Laskar Hizbullah di Jawa Tengah dan Jawa Timur selama Agresi Militer I dan II.
Dalam memimpin Laskar Hizbullah, Zainul menggunakan jalur tonarigumi atau Rukun Tetangga yang dulu dibinanya hingga meliputi desa-desa terpencil di Jawa.
Saat terjadi Agresi Militer II pada Desember 1948, Belanda berhasil menjatuhkan Yogyakarta dan menawan Soekarno-Hatta. Dalam keadaan darurat, BP KNIP praktis tidak berfungsi.
Zainul Arifin lantas terlibat sebagai anggota Komisariat Pemerintah Pusat di Jawa (KPPD), bagian dari Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang berkedudukan di Bukittinggi, Sumatera Barat.
Tugas utamanya melakukan konsolidasi atas badan-badan perjuangan yang melancarkan taktik gerilya di bawah komando Jenderal Sudirman. Saat pemerintah melebur, segenap pasukan bersenjata ke dalam satu wadah Tentara Nasional Indonesia,
Zainul Arifin sempat dipercaya sebagai Sekretaris Pucuk Pimpinan TNI. Namun, ketika banyak mantan anggota laskar Hizbullah yang dinyatakan tidak bisa diterima menjadi anggota TNI karena tidak berpendidikan "modern" dan hanya lulusan madrasah, Zainul memilih mengundurkan diri dan berkonsentrasi meneruskan perjuangan sipil di jalur politik.
Setelah Belanda mengakui kedaulatan RI akhir tahun 1949, Zainul Arifin kembali ke parlemen sebagai wakil Partai Masyumi di DPRS dan kemudian wakil Partai NU ketika akhirnya partai kiai tradisionalis ini memisahkan diri dari Masyumi tahun 1952.
Setahun setelahnya, dia berkiprah di lembaga eksekutif dengan menjabat sebagai wakil perdana menteri (waperdam) dalam Kabinet Ali Sastroamijoyo I yang memerintah dua tahun 1953-1955.
Kabinet itu sukses menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung. Dalam tahun 1955 itu pula Zainul berangkat haji untuk pertama dan terakhir kali ke Tanah Suci bersama Presiden Soekarno. Di sana ia dihadiahi sebilah pedang berlapis emas oleh Raja Arab Saudi, Raja Saud.
Sekembalinya dari sana, Zainul merupakan salah satu tokoh penting yang berhasil menempatkan partai NU ke dalam tiga besar pemenang Pemilu 1955. Jumlah kursi NU di DPR meningkat dari hanya delapan menjadi 45 kursi.
Selain kembali ke parlemen sebagai wakil ketua I DPR RI, setelah Pemilu 1955 dia juga mewakili NU dalam Majelis Konstituante hingga lembaga ini dibubarkan Soekarno lewat Dekrit 5 Juli 1959 karena dipandang gagal merumuskan UUD baru.
Setelah Dekrit, Indonesia dinyatakan kembali ke UUD 1945 dan memasuki era Demokrasi Terpimpin. Pada masa itu terjadi pemusatan kekuasaan pada diri Presiden Soekarno yang berkeras untuk menerapkan paham NASAKOM (Nasionalis, Agama, dan Komunis) yang menyudutkan partai-partai agama yang tidak ingin Partai Komunis Indonesia (PKI) berkembang di Indonesia.
Memasuki era Demokrasi Terpimpin itu, Zainul Arifin bersedia mengetuai Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR) sebagai upaya Partai NU membendung kekuatan Partai Komunis Indonesia (PKI) di parlemen.
Di tengah meningkatnya suhu politik, pada 14 Mei 1962, saat Salat Idul Adha di barisan terdepan bersama Soekarno, Zainul tertembak peluru yang diarahkan seorang pemberontak yang mencoba membunuh Presiden Soekarno.
Zainul Arifin wafat pada Sabtu, 2 Maret 1963 di RSPAD Gatot Subroto setelah menderita luka bekas tembakan di bahunya selama sepuluh bulan.
Di hari wafatnya, Zainul Arifin langsung dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Ada yang menarik saat Zainul Arifin dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Sebab, gelar tersebut ditetapkan saat Presiden Soekarno sebelum melepas jenazah Zainul ke Kalibata.
"Saya tetapkan Zainul Arifin sebagai Pahlawan Nasional dan jasadnya untuk dikuburkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata," kata Soekarno.
Sang Ibu meminta kepada Presiden Soekarno agar anaknya tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta.
Menyikapi hal itu, Jenderal Besar AH Nasution harus ikut membantu Presiden membujuk Baiyah agar mengikhlaskan putranya dikebumikan di Kalibata. Akhirnya, Baiyah mengalah dan berpidato mewakili keluarga besar mengucap terima kasih kepada pemerintah.
Secara resmi, SK pengangkatan Zainul Arifin sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional diteken oleh Presiden Soekarno pada 4 Maret 1963. SK yang dimaksud, SK Presiden No 35/Tahun 1963.
Sumber: Wikipedia dan khzainularifin.blogspot.co.id
(zik)
Explore More