Bloger Pekanbaru Tweetmob Kabut Asap ke Jokowi

PEKANBARU - Kabut asap akibat pembakaran hutan dan lahan di Pekanbaru, Riau, telah menjadi bencana bagi warga sekitar. Tidak ada seorang warga pun yang bisa berlindung dari gangguan kabut asap ini.

Saat ini, warga Riau sangat mengharapkan kehadiran nyata dari pemerintah pusat di Jakarta. Warga membutuhkan udara bersih untuk hidup dan rasa nyaman keluar rumah dari gangguan kabut asap yang sudah sangat membahayakan.

Melalui video berdurasi 3.39 menit, sekelompok pemuda di Riau yang terdiri dari komunitas bloger, jejaring sosial, komunitas warga, dan Akademi Berbagi Pekanbaru, menunjukkan bahaya kabut asap bagi warga.

Dalam video itu, warga yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat melakukan aksi membentangkan poster bertuliskan harapan mereka terhadap pemerintah agar melakukan tindakan nyata menghentikan bencana kabut asap.

Dengan latar belakang asap pekat dan menggunakan masker pada wajahnya, warga Riau ingin menunjukkan betapa parahnya kabut asap yang menyelimuti lingkungan mereka. Pesan yang ingin disampaikan adalah warga Riau tidak diam.

Salah satu bentuk perlawanan warga itu adalah dengan menyampaikan video tersebut langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui akun Twitternya, hari ini pukul 17.00 WIB.

"Kami ingin 'memaksa' Jokowi untuk memberikan perhatian, karena selama ini tidak ada tindakan. Kondisi hari ini di atas 1.000 PSI indeks udara kita. Masyarakat sudah tidak tahan," kata Rendra, salah seorang warga, Senin (14/9/2015).

Anggota Akademi Berbagi Pekanbaru ini menjelaskan, video itu dibuat dengan melibatkan beberapa komunitas dan pemilik akun-akun besar Twitter dan Akademi Berbagi, sebagai bentuk penyadaran terhadap pemerintah.

"Kami sudah melakukan tweetmob ke akun Jokowi. Kami berharap setelah aksi ini, Jokowi akan memberikan tanggapan. Kami butuh udara segar kambali," tandasnya.

Rendra mengaku, pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mereka pernah melakukan aksi serupa. Hasilnya, Presiden datang ke Pekanbaru dan melihat langsung kondisi di lapangan, dan menghentikan bencana asap itu.

Terpisah, salah seorang pembaca Sindonews dalam komentarnya memberikan saran dan masukan kepada pemerintah pusat di Jakarta tentang bencana kabut asap yang terjadi di Riau.

"Minta pertanggungjawaban dari pemprov dan Pemda Riau perihal kebakaran hutan yang terjadi, termasuk meminta pertanggungjawaban atas izin konsesi lahan yang diberikan oleh Pemda Riau," kata pemilik akun Marwan Budi ini.

Selanjutnya, dia meminta pemberikan sanksi tegas bagi para pejabat di Pemprov/Pemda Riau yang terbukti melakukan kesalahan dalam pemberian izin perluasan konsesi lahan dan usut rekening mereka.

"Termasuk juga di dalamnya yang tidak kompeten dan lambat dalam menangani dan menanggulangi asap," tegasnya.

Dia menambahkan, pemerintah harus bertindak tegas, kalau perlu tembak di tempat apabila ada oknum atau pelaku yang tertangkap tangan sedang membakar hutan.

"Tindak tegas aparat yang ketahuan mem-backing tindakan pembakaran hutan. Sita, dan bekukan aset atau lahan swasta ataupun lahan pribadi yang terbakar selama 25 tahun, kalau perlu jadi milik pemerintah (poin paling masuk akal)," katanya.

Lebih lanjut, dia juga meminta pemerintah segera mengambil alih penanganan kebakaran hutan, tanpa perlu izin dan pemberlakuan status darurat asap dari pemprov yang lambat penanganannya tersebut.

"Segera ganti Direktur PLN dan GM PLN wilayah Riau yang sengaja menambah penderitaan rakyat dengan melakukan pemadaman listrik bergilir di wilayah Riau yang kaya minyak ini. Sudah sesak napas karena asap, tambah pula dengan krisis listrik yang menyebabkan Riau gelap gulita," pungkasnya.