Normalisasi Banjirkanal Timur Harus Libatkan Warga

SEMARANG - Normalisasi Sungai Banjirkanal Timur harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh berbagai aspek, mulai dari keterlibatan warga hingga kerja sama dengan kabupaten lain di sekitar Kota Semarang.

Ketua Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K) Semarang Prof Soedarto mengatakan pelibatan masyarakat harus sejak tahap perencanaan. Hal itu untuk menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap sungai. Dengan harapan, kelak akan ada komunitas-komunitas peduli sungai dari hulu sampai hilir.

Keberadaan komunitas dinilai bisa menjamin keberlanjutan fungsi sungai. “Kalau di Banjirkanal Barat (normalisasi) sudah selesai dan bagus, warga senang melihatnya. Hanya yang perlu dilengkapi di Banjirkanal Barat pengelolaan bersama stakeholder pascakonstruksi, itu tidak ada, padahal itu yang sangat penting. Kita sebaiknya tidak hanya piawai membangun tapi juga piawai memelihara, itu titik kritisnya,” kata dosen Universitas Diponegoro Semarang ini kemarin.

Berikutnya perlu koordinasi dengan instansi terkait seperti pelabuhan, industri, dan penggunapengguna lain di sepanjang Banjirkanal Timur. Berikutnya adalah pelibatan pemerintah daerah lain dalam proyek ini. Dalam hal ini, Kabupaten Semarang sebagai daerah hulu, Kota Semarang sebagai wilayah tengah, dan Kabupaten Demak di daerah hilir.

“Jadi, kalau misalnya kita bicara penyempitan sungai, di samping karena sampah, bantaran diduduki oleh PKL dan bangunan. Tetapi juga karena di hulunya ada sedimentasi dan erosi yang diakibatkan oleh pola tanam, alih fungsi lahan, penggundulan hutan,” ucap Soedarto. Normalisasi juga tidak boleh hanya dilakukan secara reaktif, tapi juga perlu proaktif.

Artinya, normalisasi harus dilakukan secara komprehensif, dari hulu hingga hilir. “Sungai itu seperti seorang ibu, begitu juga Banjirkanal Timur seperti seorang ibu, jasanya luar biasa. Sungai yang punya fungsi menampung dan mengalirkan air itu menjadi penyedia air baku, irigasi untuk pertanian, perikanan, untuk wisata, dan pembuangan.

Tetapi ketika air di sungai dalam kondisi tidak baik, kuantitasnya tidak ajeg, kualitasnya buruk, maka fungsi itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik,” paparnya. “Sungai kita itu sedang sakit, kalau sungai sakit, semua orang juga sakit karena tidak bisa dikontribusi oleh sumbangannya. Dengan demikian, sungai sangat urgen,” ucapnya.

Kepala Satuan Kerja (Satker) Pembangunan Bendugan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, Duki Malindo, mengatakan rencana normalisasi Banjirkanal Timur untuk menanggulangi banjir di Semarang Timur. Tugas ini akan dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota.

Normalisasi Banjirkanal Timur akan dilakukan lebih baik daripada Banjirkanal Barat, baik dari sisi pelaksanaan konstruksinya, sosial, dan lainnya. Pihaknya juga akan menampung aspirasi sebanyak-banyaknya dulu dari masyarakat.

“Banjirkanal Barat kalau dilihat dari pengelolaan sungai, itu adalah pilot project atau percontohan sungai dari Sabang sampai Merauke. Tapi dalam membangun kita memang mempunyai moto membangun harus lebih baik dari yang sudah baik, jadi poinnya di situ,” ucap Duki Malindo.

Pembagian wewenang itu dimaksudkan untuk melakukan optimalisasi dan sinergi antarinstansi. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat harus dibantu oleh pemerintah daerah agar memunculkan sinergi dan menuntaskan permasalahan sosial yang ada. “Dari sisi misalnya, sosialisasi (rencana normalisasi) dengan penduduk di sekitar bantaran, dengan instansi terkait, dan sebagainya itu akan cukup membantu,” tandasnya.

Menurutnya, normalisasi ini akan disiapkan desain konstruksinya pada 2017. Sebelumnya, pada 2016 akan dilakukan studi amdal dan larap oleh pemerintah provinsi dan kota. Pekerjaan konstruksi tidak bisa dilakukan sebelum ada studi itu. Untuk tahapan desain konstruksi, pihaknya sekarang sedang menggali apa saja masukan dari daerah.

M abduh