Intelijen Siapkan Peta Potensi Rawan Konflik

MEDAN - Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara dan Kodam I/ Bukit Barisan (BB) sepakat bahwa pemetaan potensi konflik menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di 23 kabupaten/ kota pada 9 Desember nanti menjadi sangat penting.

Kapolda Sumut Irjen Pol Ngadino mengatakan, saat ini pemetaan potensi konflik pilkada sedang dilakukan. Pemetaan dilakukan intelijen dengan cara pendekatan yang tepat. Hal ini juga menjadi bagian memaksimalkan kinerja intelijen. “Fungsi intelijen itu berbagai macam hal, termasuk deteksi dini dan pemetaan,” ujar mantan Wakabaharkam Polri tahun 2013 ini.

Hal ini dikatakan Irjen Pol Ngadino disela-sela pisah sambut Kapolda Sumut sebelumnya Irjen Pol Eko Hadi Sutedjo di Lapangan KS Tubun, Polda Sumut, Rabu (9/9). Menjelang pilkada serentak nanti, Polda Sumut sudah berkomitmen mengerahkan 2/3 jumlah kekuatan personelnya, selain memaksimalkan kinerja intelijen tadi.

Karena itu, dia meminta dukungan dan kerja sama yang baik dari masyarakat agar bisa melaksanakan amanah. Selain itu, menindaklanjuti arah kebijakan pimpinan Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di wilayah hukum Polda Sumut.

Sementara Irjen Pol Eko Hadi Sutedjo pada kesempatan itu mengatakan, Sumut merupakan salah satu barometer keamanan nasional saat ini. “Sumut ini memang salah satu barometer keamanan nasional. Dengan tingkat kriminalitas yang masih tinggi dan banyak konflik tanah yang terjadi sehingga perlu penanganan khusus,” katanya.

Hal sama juga dilakukan Kodam I/BB memetakan potensi kerawanan penyelenggaraan pilkada. Pangdam I/BB Mayjen TNI Lodewyk Pusung yang hadir pada upacara farewell parade Kapolda Sumut di Medan mengatakan, pihaknya sudah menginstruksikan seluruh satuan untuk pemetaan tersebut.

Atas dasar itu, Kodam I/BB akan membuat konsep mengenai rencana kontijensi jika konflik dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) tersebut benar-benar terjadi. Namun sesuai aturan, TNI hanya akan bergerak memberikan bantuan pengamanan jika mendapatkan permintaan dari Polri. “Prosedur tetapnya, TNI bergerak atas permintaan Polri,” katanya.

Dia menambahkan, pihaknya berharap kerja sama dan kekompakan yang dijalin antara Kodam I/BB dengan Polda Sumut bisa ditingkatkan. Kunci pengaman pilkada, kata Pangdam, adalah sinergi dan kerja sama yang sukses dilaksanakan pejabat sebelumnya.

“Saya sangat berharap itu ditingkatkan, kata mantan Pangdivif I Kostrad itu. Secara pribadi Pangdam mengaku telah berbicara langsung dengan Kapolda Sumut Irjen Pol Ngadino, mengenai memaksimalkan upaya pengamanan pilkada. “Saya sudah bisik-bisik dengan beliau, saya akan support , bantu beliau mengamankan pilkada ini,” katanya.

Sekadar diketahui, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pekan lalu sudah merilis Indeks Kerawanan Pemilu untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2015. Dalam rilis tersebut Sumatera Utara (Sumut) masuk lima besar daerah paling rawankonflik. Lima daerah dinyatakan memiliki tingkat kerawanan paling tinggi, yakni Maluku (2,74), Kalimantan Utara (2,74), Nusa Tenggara Timur (2,74), Papua (2,68), dan Sumut (2,66).

Pergantian Kapolda Riskan

Sementara pengamat kepolisian, Ikhwaluddin Simatupang mengatakan, pergantian Kapolda Sumut pada saat menjelang pelaksanaan pilkada serentak di 23 kabupaten/kota di Sumut sangat riskan.

Kapolda Sumut yang baru nanti akan mengulang kembali pekerjaan sudah dilakukan pejabat sebelumnya. Kapolda baru harus menginventarisasi lagi data-data dan potensi konflik yang mungkin akan terjadi pada masa mendatang.

“Ini sangat riskansebenarnya, artinya ada pergantian kepala pengamanan menjelang pelaksanaan pilkada. Apalagi sejarah menunjukkan ada potensi konflik itu pada saat pemungutan suara, setelah pemungutan suara, dan pada saat penetapan pemenang,” katanya.

Apalagi kapolda baru harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan beradaptasi dengan masyarakat Sumut. “Harus bisa beradaptasi dengan masyarakat Sumut yang majemuk. Jika tidak bisa gagal keamanan di Sumut ini,” katanya.

Frans marbun/ant