Pengamat Anggap Ahok Terlalu Cepat Lakukan Rotasi Jabatan
Sabtu, 05 September 2015 - 04:23 WIB
Pengamat Anggap Ahok Terlalu Cepat Lakukan Rotasi Jabatan
A
A
A
JAKARTA - Perombakan pejabat yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purama dinilai terlalu cepat. Padahal, idealnya Ahok butuh waktu enam bulan untuk mengetahui kinerja bawahannya itu.
Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga mengakui jika masih banyak PNS DKI yang belum mampu merubah budaya dengan mengharapkan penghasilan dari Tunjangan Kinerja dinamis (TKD) . Namun, bukan berarti perombakan dan waktu tiga bulan evaluasi dapat mengubah budaya tersebut.
Sebab, kata Nirwono, adaptasi sebuah kinerja pejabat itu minimal dapat dilakukan selama enam bulan. "Ini yang harus dievaluasi. Kalau begini terus sudah pasti hingga 2017 penyerapan dibawah 50 persen," ujarnya ketika dihubungi, Jumat (4/9/2015).
Sebelumnya, Nirwono menuturkan sedikitnya ada tiga yang harus dibenahi DKI agar penyerapan anggaran semakin baik ditahun berikutnya.
Pertama, ketidaksiapan SKPD menghadapi e-budgeting. Kebutuhan SKPD, dan yang tercantum tidak sama. Artinya tidak ada kordinasi yang matang. Kedua, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sengaja menunda dan hingga akhirnya batal.
Menurutnya, PPK merasa dengan kondisi sekarang dia tidak dapat dukungan dari pimpinan. Banyak dari mereka yang mengeluhkan apabila dilakukan, mereka akan terkena ketentuan hukum. Ketiga, tidak adanya upaya memperbaiki komunikasi antara Gubernur dengan DPRD.
"Ini harus menjadi intropeksi. Pembangunan lebih banyak pihak ketiga. Ini bukan prestasi. Saya kira rendahnya penyerapan akan terjadi sampai 2017. Paling tinggi 45 persen," ungkapnya.
Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga mengakui jika masih banyak PNS DKI yang belum mampu merubah budaya dengan mengharapkan penghasilan dari Tunjangan Kinerja dinamis (TKD) . Namun, bukan berarti perombakan dan waktu tiga bulan evaluasi dapat mengubah budaya tersebut.
Sebab, kata Nirwono, adaptasi sebuah kinerja pejabat itu minimal dapat dilakukan selama enam bulan. "Ini yang harus dievaluasi. Kalau begini terus sudah pasti hingga 2017 penyerapan dibawah 50 persen," ujarnya ketika dihubungi, Jumat (4/9/2015).
Sebelumnya, Nirwono menuturkan sedikitnya ada tiga yang harus dibenahi DKI agar penyerapan anggaran semakin baik ditahun berikutnya.
Pertama, ketidaksiapan SKPD menghadapi e-budgeting. Kebutuhan SKPD, dan yang tercantum tidak sama. Artinya tidak ada kordinasi yang matang. Kedua, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sengaja menunda dan hingga akhirnya batal.
Menurutnya, PPK merasa dengan kondisi sekarang dia tidak dapat dukungan dari pimpinan. Banyak dari mereka yang mengeluhkan apabila dilakukan, mereka akan terkena ketentuan hukum. Ketiga, tidak adanya upaya memperbaiki komunikasi antara Gubernur dengan DPRD.
"Ini harus menjadi intropeksi. Pembangunan lebih banyak pihak ketiga. Ini bukan prestasi. Saya kira rendahnya penyerapan akan terjadi sampai 2017. Paling tinggi 45 persen," ungkapnya.
(ysw)
