Netralitas Polri Harga Mati di Pilkada Serentak
Kamis, 27 Agustus 2015 - 14:30 WIB
Netralitas Polri Harga Mati di Pilkada Serentak
A
A
A
KENDAL - Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Nur Ali menegaskan bahwa netralitas Polri dalam pilkada serentak 2015 adalah harga mati.
Bagi anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran pemilu akan diperiksa Propam dan akan disanksi sesuai besar-kecilnya pelanggaran.
"Dipastikan netral, karena netralitas Polri adalah harga mati," ujar Nur Ali usai pengecekan kesiapan pengamanan pemilihan bupati (Pilbup) Kendal 2015 di Mapolres Kendal, Kamis (27/8/2015).
Pihaknya sudah melakukan persiapan untuk menjamin netralitas Polri tersebut. Salah satunya dengan memastikan kerja Propam yang akan mendalami jika ada pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh anggota.
"Nanti akan didalami oleh Propam. Dari hasil penyelidikan baru diketahui sanksi apa yang akan diterimakan anggota yang melanggar," paparnya.
Selain itu, dalam memberikan pengamanan Pilkada serentak 2015 di Jawa Tengah, pihaknya menerjunkan 14.074 personil. Sedikitnya ada 21 kota/kabupaten di Jawa Tengah yang menggelar pesta demokrasi serentak tahun ini.
"Masing-masing Polres sudah melakukan pemetaan wilayah yang rawan konflik. Jadi, Polda hanya membackup," lanjutnya.
Terkait tindakan antisipasi terjadinya pengerahan massa dalam demonstrasi, Nur Ali menambahkan, pihaknya akan bekerja sesuai Protap.
"Semua sudah disiapkan, termasuk teknis antisipasi dan lain sebagainya sesuai dengan Protap," imbuhnya.
Sementara, Kapolres Kendal, AKBP Widi Atmoko menyampaikan bahwa pihaknya mengerahkan sedikitnya 520 personil untuk memberikan pengamanan Pemilihan Bupati (Pilbup) Kendal 2015.
Delapan diantaranya mengawal pasangan calon bupati-wakil bupati selama 24 jam penuh.
Pengamanan dilakukan mulai penetapan pasangan calon hingga pelantikan bupati nanti. Hal itu dilakukan guna keamanan sekalgus kesuksesan Pilbup tahun ini.
"Ada delapan personel yang kami tempatkan untuk mengawal dua pasangan. Masing-masing pasangan mendapatkan empat personel polisi yang sifatnya melekat," pungkasnya.
Bagi anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran pemilu akan diperiksa Propam dan akan disanksi sesuai besar-kecilnya pelanggaran.
"Dipastikan netral, karena netralitas Polri adalah harga mati," ujar Nur Ali usai pengecekan kesiapan pengamanan pemilihan bupati (Pilbup) Kendal 2015 di Mapolres Kendal, Kamis (27/8/2015).
Pihaknya sudah melakukan persiapan untuk menjamin netralitas Polri tersebut. Salah satunya dengan memastikan kerja Propam yang akan mendalami jika ada pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh anggota.
"Nanti akan didalami oleh Propam. Dari hasil penyelidikan baru diketahui sanksi apa yang akan diterimakan anggota yang melanggar," paparnya.
Selain itu, dalam memberikan pengamanan Pilkada serentak 2015 di Jawa Tengah, pihaknya menerjunkan 14.074 personil. Sedikitnya ada 21 kota/kabupaten di Jawa Tengah yang menggelar pesta demokrasi serentak tahun ini.
"Masing-masing Polres sudah melakukan pemetaan wilayah yang rawan konflik. Jadi, Polda hanya membackup," lanjutnya.
Terkait tindakan antisipasi terjadinya pengerahan massa dalam demonstrasi, Nur Ali menambahkan, pihaknya akan bekerja sesuai Protap.
"Semua sudah disiapkan, termasuk teknis antisipasi dan lain sebagainya sesuai dengan Protap," imbuhnya.
Sementara, Kapolres Kendal, AKBP Widi Atmoko menyampaikan bahwa pihaknya mengerahkan sedikitnya 520 personil untuk memberikan pengamanan Pemilihan Bupati (Pilbup) Kendal 2015.
Delapan diantaranya mengawal pasangan calon bupati-wakil bupati selama 24 jam penuh.
Pengamanan dilakukan mulai penetapan pasangan calon hingga pelantikan bupati nanti. Hal itu dilakukan guna keamanan sekalgus kesuksesan Pilbup tahun ini.
"Ada delapan personel yang kami tempatkan untuk mengawal dua pasangan. Masing-masing pasangan mendapatkan empat personel polisi yang sifatnya melekat," pungkasnya.
(nag)
