Puluhan Desa Di Subang Kumuh
Kamis, 27 Agustus 2015 - 09:42 WIB
Puluhan Desa Di Subang Kumuh
A
A
A
SUBANG - Puluhan desa/kelurahan yang tersebar di Kecamatan Jalancagak, Subang Kota, dan Pamanukan; Kabupaten Subang terkategori kumuh.
“Ada 23 desa/kelurahan yang ka - tegori kumuh, akibat kondisi lingkungan yang tidak me me nuhi standar kelayakan keseha tan,” ujar Deden Tardiyo, Fa si li ta tor Program Peningkatan Kualitas Permukiman Perkotaan (P2KP Kota), kepada KORAN SINDOusai sosialisasi perce pa tan penanganan kumuh, kema rin.
Kategori kumuh ini, tutur dia, didasarkan atas tujuh kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat, yakni kondisi bangunan (rumah), jalan lingkungan, ke terse diaan air minum, drainase (saluran air), sistem pengelolaan air limbah (SPAL), sampah, dan peng amanan kebakaran. Pihaknya menargetkan, program peningkatan kualitas permu kiman kumuh segera direalisasi awal Oktober mendatang, setelah sosialisasi dan pendataan (verifikasi) lapangan tuntas pada 30 September nanti.
“Saat ini kami masih lakukan sosiali sasi kepada seluruh pelaku pemberdayaan, mulai dari KSM (ke lompok sosial masyarakat), BKM (badan keswadayaan masya rakat), para kades dan lurah, serta stakeholder terkait,” ucapnya. Deden mengaku, belum tahu pasti anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk menangani 23 desa/kelurahan berkategori kumuh ini.
Namun, jika luas kawasan kumuh tersebut di ba - wah 5.000 hektare, maka pembiaya an program dibebankan kepada APBD Pemkab. “Kalau luasnya 5.000-15.000 hek tare, anggaran ditanggung provinsi. Adapun jika di atas 15.000 hektare, menjadi tanggungjawab pusat,” kata Deden. Kepala Bidang Permukiman dan Bangunan Dinas Tarkimsih Subang Feri Afiat menambahkan, P2KP Kota merupakan program yang ditujukan untuk memerbaiki sekaligus me ningkat kan kualitas hunian, lingkungan, dan sanitasi kawasan masya ra kat perkotaan.
“Peningkatan kualitas permukiman ini meliputi perbaikan rumah tidak layak huni, penyediaan akses sanitasi dan air minum yang memadai, perbaikan jalan dan drainase lingkungan, se rta sistem pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga. Anggarannya berasal dari pu sat,” pungkas Feri.
Usep Husaeni
“Ada 23 desa/kelurahan yang ka - tegori kumuh, akibat kondisi lingkungan yang tidak me me nuhi standar kelayakan keseha tan,” ujar Deden Tardiyo, Fa si li ta tor Program Peningkatan Kualitas Permukiman Perkotaan (P2KP Kota), kepada KORAN SINDOusai sosialisasi perce pa tan penanganan kumuh, kema rin.
Kategori kumuh ini, tutur dia, didasarkan atas tujuh kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat, yakni kondisi bangunan (rumah), jalan lingkungan, ke terse diaan air minum, drainase (saluran air), sistem pengelolaan air limbah (SPAL), sampah, dan peng amanan kebakaran. Pihaknya menargetkan, program peningkatan kualitas permu kiman kumuh segera direalisasi awal Oktober mendatang, setelah sosialisasi dan pendataan (verifikasi) lapangan tuntas pada 30 September nanti.
“Saat ini kami masih lakukan sosiali sasi kepada seluruh pelaku pemberdayaan, mulai dari KSM (ke lompok sosial masyarakat), BKM (badan keswadayaan masya rakat), para kades dan lurah, serta stakeholder terkait,” ucapnya. Deden mengaku, belum tahu pasti anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk menangani 23 desa/kelurahan berkategori kumuh ini.
Namun, jika luas kawasan kumuh tersebut di ba - wah 5.000 hektare, maka pembiaya an program dibebankan kepada APBD Pemkab. “Kalau luasnya 5.000-15.000 hek tare, anggaran ditanggung provinsi. Adapun jika di atas 15.000 hektare, menjadi tanggungjawab pusat,” kata Deden. Kepala Bidang Permukiman dan Bangunan Dinas Tarkimsih Subang Feri Afiat menambahkan, P2KP Kota merupakan program yang ditujukan untuk memerbaiki sekaligus me ningkat kan kualitas hunian, lingkungan, dan sanitasi kawasan masya ra kat perkotaan.
“Peningkatan kualitas permukiman ini meliputi perbaikan rumah tidak layak huni, penyediaan akses sanitasi dan air minum yang memadai, perbaikan jalan dan drainase lingkungan, se rta sistem pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga. Anggarannya berasal dari pu sat,” pungkas Feri.
Usep Husaeni
(bbg)
