Ahok: Bukit Duri dan Bidara Cina Segera Kita Bongkar
Rabu, 26 Agustus 2015 - 16:06 WIB
Ahok: Bukit Duri dan Bidara Cina Segera Kita Bongkar
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tengah mempelajari untuk segera membongkar rumah warga di bantaran Kali Ciliwung tepatnya di wilayah Bukit Duri, Jakarta Selatan dan Bidara Cina Jakarta Timur.
Pembongkaran ini terkait tindak lanjut normalisasi Kali Ciliwung. Di mana Pemprov DKI sudah membongkar 520 bidang tanah di Kampung Pulo, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Ahok mengaku, sudah membuka ruang sosialisasi dengan warga bantaran kali.
Ahok mencontohkan sosialisasi di Kampung Pulo, Kampung Melayu, Jakarta Timur yang meminta dibangunkan rumah susun (rusun) dengan wilayah tempat mereka tinggal di Kampung Pulo.
"Sekarang saya tanya ide siapa bangun Rusun Jatinegara? ide saya? enggak, waga Kampung Pulo yang minta," ujar Ahok di Jakarta Utara, Rabu (26/8/2015).
Ahok menuturkan, dirinya yang mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 190/2014 khusus untuk kerohiman bagi warga bantaran kali. Namun didalam Undang-Undang No/2012 menyatakan tanah negara yang didiami tidak diperbolehkan dibayarkan kerohiman, namun jika ada sertifikat, girik, atau tanah ulayat.
"Tapi Jakarta tidak ada tanah ulayat (tanah adat). Terus kita periksa suratnya, girik bukan, ternyata bukan. Suratnya ditulis jual beli bangunan di atas lahan negara," tukas Ahok.
Ahok menduga warga Bukit Duri dan Bidara Cina akan sama dengan warga Kampung Pulo yang tidak memiliki surat resmi seperti sertifikat maupun girik. "Tetap sama kalau dia ada suratnya tapi menurut teori kami tidak mungkin punya surat. Kita enggak bicara soal daerah mana ya ini soal mengembalikan Sungai Ciliwung yang dulu 15-20 meter sekarang tinggal 3 meter ini yang saya mau kembalikan," tukas Ahok.
Pembongkaran ini terkait tindak lanjut normalisasi Kali Ciliwung. Di mana Pemprov DKI sudah membongkar 520 bidang tanah di Kampung Pulo, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Ahok mengaku, sudah membuka ruang sosialisasi dengan warga bantaran kali.
Ahok mencontohkan sosialisasi di Kampung Pulo, Kampung Melayu, Jakarta Timur yang meminta dibangunkan rumah susun (rusun) dengan wilayah tempat mereka tinggal di Kampung Pulo.
"Sekarang saya tanya ide siapa bangun Rusun Jatinegara? ide saya? enggak, waga Kampung Pulo yang minta," ujar Ahok di Jakarta Utara, Rabu (26/8/2015).
Ahok menuturkan, dirinya yang mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 190/2014 khusus untuk kerohiman bagi warga bantaran kali. Namun didalam Undang-Undang No/2012 menyatakan tanah negara yang didiami tidak diperbolehkan dibayarkan kerohiman, namun jika ada sertifikat, girik, atau tanah ulayat.
"Tapi Jakarta tidak ada tanah ulayat (tanah adat). Terus kita periksa suratnya, girik bukan, ternyata bukan. Suratnya ditulis jual beli bangunan di atas lahan negara," tukas Ahok.
Ahok menduga warga Bukit Duri dan Bidara Cina akan sama dengan warga Kampung Pulo yang tidak memiliki surat resmi seperti sertifikat maupun girik. "Tetap sama kalau dia ada suratnya tapi menurut teori kami tidak mungkin punya surat. Kita enggak bicara soal daerah mana ya ini soal mengembalikan Sungai Ciliwung yang dulu 15-20 meter sekarang tinggal 3 meter ini yang saya mau kembalikan," tukas Ahok.
(whb)
