IDI Kecewa Pelayanan RS Provider BPJS
Rabu, 26 Agustus 2015 - 09:30 WIB
IDI Kecewa Pelayanan RS Provider BPJS
A
A
A
MEDAN - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Medan sangat kecewa pada rumah sakit provider yang masih belum memberikan pelayanan optimal kepada pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Ketua IDI Cabang Medan, Ramlan Sitompul, menuturkan, program BPJS Kesehatan dibuat untuk masyarakat agar mudah mendapatkan fasilitas dari rumah sakit, apakah dari perobatan maupun pelayanan. Jika dilihat dari aspek perobatan, harus dilakukan ketegasan tentang pelayanan dan farmasi. "Kalau dikomersialkan semua, kasihan masyarakat. Sebab, kesehatan itu tanggung jawab penuh dari pemerintah," ujar Ramlan, kemarin.
Ramlan meminta seluruh pihak, baik masyarakat ataupun organisasi lainnya, turut mengawasi dan mendorong tanggung jawab pemerintah dalam mengatasi permasalahan pasien BPJS Kesehatan yang masih banyak terjadi. "Yang perlu kita dorong adalah tanggung jawab pemerintah dalam wujud nyata. Kalau semuanya dikomersialisasikan, habis bangsa ini. Orang miskin jadi tidak bisa berobat," ucapnya.
Pemerintah, lanjut dia, harus melakukan terobosan-terobosan kreatif guna meningkatkan performa sektor kesehatan di semula lini. Mulai dari level primer, sekunder dan tersier. Upaya lain yang harus dilakukan adalah menata ulang sistem kesehatan nasional dan sistem jaminan kesehatan nasional agar benar-benar dijalankan sesuai tujuan utama berbangsa.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut, Afwan Lubis, mengatakan, selain sosialisasi kepada rumah sakit - rumah sakit berbagai upaya kini sedang dilakukan untuk pengawasan pelayanan kepada pasien BPJS Kesehatan ini.
Pemprov pun sedang merancang sistem informasi yang dapat memberikan informasi kepada pasien BPJS Kesehatan agar mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik. "Mudah-mudahan dengan adanya sistem informasi ini, layanan yang tidak baik kepada pasien tidak terdengar lagi, " tandasnya.
Buruh Demo
Terpisah, ratusan buruh dari berbagai elemen organisasi pekerja, berunjuk rasa di Kantor Gubsu. Dalam orasinya, massa buruh mengecam program-program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang tidak berpihak kepada kesejahteraan buruh.
Perwakilan buruh, Sukatmin, dalam orasinya mengatakan, program-program BPJS sangat merugikan kaum pekerja dan buruh. “Kami para pekerja dan buruh telah dipotong upahnya sebanyak 1%, tetapi fasilitas kesehatannya semakin menurun," kata Sukatmin.
Setelah beberapa lama berorasi di depan pintu gerbang Kantor Gubsu, perwakilan massa buruh kemudian diterima Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan, Pemprov Sumut, Ferlin H Nainggolan. Dalam pertemuan itu, para buruh menyampaikan sejumlah keluhan terkait program BPJS yang dinilai telah merugikan para kaum pekerja di Sumut.
“Sekarang klinik yang ditunjuk BPJS Kesehatan hanya bisa melayani sampai 23.00 WIB. Bahkan, ada yang hanya sampai pukul 17.00 WIB saja, sehingga orang yang sakit pada malam hari sering tidak dilayani,” kata Sukatmin.
Ferlin Nainggolan mengatakan akan menyampaikan aspirasi buruh kepada Plt gubsu. Lalu menyurati BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan agar datang ke Pemprov Sumut untuk menanyakan langsung segala persoalan yang disampaikan buruh.
Siti amelia/ Fakhrur rozi
Ketua IDI Cabang Medan, Ramlan Sitompul, menuturkan, program BPJS Kesehatan dibuat untuk masyarakat agar mudah mendapatkan fasilitas dari rumah sakit, apakah dari perobatan maupun pelayanan. Jika dilihat dari aspek perobatan, harus dilakukan ketegasan tentang pelayanan dan farmasi. "Kalau dikomersialkan semua, kasihan masyarakat. Sebab, kesehatan itu tanggung jawab penuh dari pemerintah," ujar Ramlan, kemarin.
Ramlan meminta seluruh pihak, baik masyarakat ataupun organisasi lainnya, turut mengawasi dan mendorong tanggung jawab pemerintah dalam mengatasi permasalahan pasien BPJS Kesehatan yang masih banyak terjadi. "Yang perlu kita dorong adalah tanggung jawab pemerintah dalam wujud nyata. Kalau semuanya dikomersialisasikan, habis bangsa ini. Orang miskin jadi tidak bisa berobat," ucapnya.
Pemerintah, lanjut dia, harus melakukan terobosan-terobosan kreatif guna meningkatkan performa sektor kesehatan di semula lini. Mulai dari level primer, sekunder dan tersier. Upaya lain yang harus dilakukan adalah menata ulang sistem kesehatan nasional dan sistem jaminan kesehatan nasional agar benar-benar dijalankan sesuai tujuan utama berbangsa.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut, Afwan Lubis, mengatakan, selain sosialisasi kepada rumah sakit - rumah sakit berbagai upaya kini sedang dilakukan untuk pengawasan pelayanan kepada pasien BPJS Kesehatan ini.
Pemprov pun sedang merancang sistem informasi yang dapat memberikan informasi kepada pasien BPJS Kesehatan agar mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik. "Mudah-mudahan dengan adanya sistem informasi ini, layanan yang tidak baik kepada pasien tidak terdengar lagi, " tandasnya.
Buruh Demo
Terpisah, ratusan buruh dari berbagai elemen organisasi pekerja, berunjuk rasa di Kantor Gubsu. Dalam orasinya, massa buruh mengecam program-program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang tidak berpihak kepada kesejahteraan buruh.
Perwakilan buruh, Sukatmin, dalam orasinya mengatakan, program-program BPJS sangat merugikan kaum pekerja dan buruh. “Kami para pekerja dan buruh telah dipotong upahnya sebanyak 1%, tetapi fasilitas kesehatannya semakin menurun," kata Sukatmin.
Setelah beberapa lama berorasi di depan pintu gerbang Kantor Gubsu, perwakilan massa buruh kemudian diterima Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan, Pemprov Sumut, Ferlin H Nainggolan. Dalam pertemuan itu, para buruh menyampaikan sejumlah keluhan terkait program BPJS yang dinilai telah merugikan para kaum pekerja di Sumut.
“Sekarang klinik yang ditunjuk BPJS Kesehatan hanya bisa melayani sampai 23.00 WIB. Bahkan, ada yang hanya sampai pukul 17.00 WIB saja, sehingga orang yang sakit pada malam hari sering tidak dilayani,” kata Sukatmin.
Ferlin Nainggolan mengatakan akan menyampaikan aspirasi buruh kepada Plt gubsu. Lalu menyurati BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan agar datang ke Pemprov Sumut untuk menanyakan langsung segala persoalan yang disampaikan buruh.
Siti amelia/ Fakhrur rozi
(ftr)
