Pemerintah Tak Perlu Minta Pengusaha Lepas Dolar
Rabu, 26 Agustus 2015 - 09:30 WIB
Pemerintah Tak Perlu Minta Pengusaha Lepas Dolar
A
A
A
MEDAN - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumatera Utara (Sumut) meminta pemerintah tidak perlu lagi meminta pengusaha melepas dolar ke pasar dalam rangka menstabilkan nilai rupiah.
Selama ini pengusaha dinilai sudah mengamankan nilai tukar rupiah dalam bentuk penyetoran dana hasil ekspor (DHE). “Jadi, jangan lagi perintahperintah kami dalam hal dolar. Kalaupun saat ini ada (dolar), pada umumnya hanya untuk simpanan atau cash flow. Tidak etislah pemerintah mengatur seperti itu,” kata Sekretaris Apindo Sumut Laksamana Adyaksa kepada KORAN SINDO MEDAN, Selasa (25/8).
Menurut dia, justru saat ini pemerintah harus mengeluarkan kebijakan aplikatif atau bisa memberikan dampak langsung dalam jangka pendek. Pemerintah semestinya bukan malah meminta pengusaha atau masyarakat melakukan sesuatu dengan dasar nasionalisme atau kepercayaan terhadap bangsa. “Buat saja kebijakan yang riil. Jangan lagi minta masyarakat untuk ini atau itu. Jika tidak ada kepercayaan, pasti sulit menaikkan nilai tukar rupiah kembali. Yang terpenting saat ini bagaimana menciptakan keyakinan dan kepercayaan masyarakat,” paparnya.
Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) Wilayah Sumut periode Januari-Maret 2015, besaran pungutan DHE dari daerah ini mencapai USD31,12 miliar. Dari total tersebut, 86% atau USD26,7 miliar berasal dari Pelabuhan Belawan dan sisanya dari semua pelabuhan lain di daerah ini. Dari total DHE tersebut, 69% disumbangkan lima komoditas utama, yakni crude palm oil (CPO), karet, produk kimia, kopi, ternak, dan produk turunannya.
Rinciannya, DHE terbesar berasal dari ekspor CPO, yakni USD10,51 miliar dari nilai ekspor USD10,75 miliar. Selanjutnya, DHE karet yakni USD5,1 miliar, produk kimia USD3,16 miliar, kopi USD1,26 miliar, dan ternak serta produk turunannya USD986 juta.
Ekonom Sumut, Wahyu Ario, menilai berbagai imbauan yang dikeluarkan pemerintah sebagai upaya intervensi pasar memang akan sulit terealisasi saat ini, mengingat rasa kepemilikan terhadap rupiah sedang menurun. Hal itu terjadi karena pemerintah tidak sanggup mempertahankan nilainya sehingga timbul ketidakpercayaan masyarakat.
“Dana cadangan yang kita miliki tidak besar, jadi sulit untuk intervensi pasar, sementara kebijakan lain tampaknya belum mampu meningkatkan kepercayaan investor. Kondisi sekarang memang serbasulit. Jadi, kalau berharap timbul kesadaran masyarakat, tidak akan berhasil,” paparnya.
Meski begitu, menurutnya, hendaknya timbul rasa nasionalisme dari berbagai kalangan saat kondisi seperti sekarang. Dengan begitu, kejadian krisis tidak terulang lagi. “Sekarang ini yang rawan adalah perbankan supaya tidak terulang seperti krisis dulu, hendaknya semua pihak mendukung dengan membangkitkan rasa nasionalisme,” katanya.
Jelia amelida
Selama ini pengusaha dinilai sudah mengamankan nilai tukar rupiah dalam bentuk penyetoran dana hasil ekspor (DHE). “Jadi, jangan lagi perintahperintah kami dalam hal dolar. Kalaupun saat ini ada (dolar), pada umumnya hanya untuk simpanan atau cash flow. Tidak etislah pemerintah mengatur seperti itu,” kata Sekretaris Apindo Sumut Laksamana Adyaksa kepada KORAN SINDO MEDAN, Selasa (25/8).
Menurut dia, justru saat ini pemerintah harus mengeluarkan kebijakan aplikatif atau bisa memberikan dampak langsung dalam jangka pendek. Pemerintah semestinya bukan malah meminta pengusaha atau masyarakat melakukan sesuatu dengan dasar nasionalisme atau kepercayaan terhadap bangsa. “Buat saja kebijakan yang riil. Jangan lagi minta masyarakat untuk ini atau itu. Jika tidak ada kepercayaan, pasti sulit menaikkan nilai tukar rupiah kembali. Yang terpenting saat ini bagaimana menciptakan keyakinan dan kepercayaan masyarakat,” paparnya.
Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) Wilayah Sumut periode Januari-Maret 2015, besaran pungutan DHE dari daerah ini mencapai USD31,12 miliar. Dari total tersebut, 86% atau USD26,7 miliar berasal dari Pelabuhan Belawan dan sisanya dari semua pelabuhan lain di daerah ini. Dari total DHE tersebut, 69% disumbangkan lima komoditas utama, yakni crude palm oil (CPO), karet, produk kimia, kopi, ternak, dan produk turunannya.
Rinciannya, DHE terbesar berasal dari ekspor CPO, yakni USD10,51 miliar dari nilai ekspor USD10,75 miliar. Selanjutnya, DHE karet yakni USD5,1 miliar, produk kimia USD3,16 miliar, kopi USD1,26 miliar, dan ternak serta produk turunannya USD986 juta.
Ekonom Sumut, Wahyu Ario, menilai berbagai imbauan yang dikeluarkan pemerintah sebagai upaya intervensi pasar memang akan sulit terealisasi saat ini, mengingat rasa kepemilikan terhadap rupiah sedang menurun. Hal itu terjadi karena pemerintah tidak sanggup mempertahankan nilainya sehingga timbul ketidakpercayaan masyarakat.
“Dana cadangan yang kita miliki tidak besar, jadi sulit untuk intervensi pasar, sementara kebijakan lain tampaknya belum mampu meningkatkan kepercayaan investor. Kondisi sekarang memang serbasulit. Jadi, kalau berharap timbul kesadaran masyarakat, tidak akan berhasil,” paparnya.
Meski begitu, menurutnya, hendaknya timbul rasa nasionalisme dari berbagai kalangan saat kondisi seperti sekarang. Dengan begitu, kejadian krisis tidak terulang lagi. “Sekarang ini yang rawan adalah perbankan supaya tidak terulang seperti krisis dulu, hendaknya semua pihak mendukung dengan membangkitkan rasa nasionalisme,” katanya.
Jelia amelida
(ftr)
