Pergi Sekolah Tidak Lagi Memutar

PALEMBANG - Program dari Pengembangan Kawasan Pemukiman (P2KP) dalam hal Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komu ni tas (PLPBK) di Kota Palembang kembali terlihat manfaatnya.

Di Palembang, keberhasilan pro gram ini teraplikasi di Kelurahan Pipa Reja, Kecamatan Kemuning. Program yang sudah berlangsung lebih dari dua tahun itu, salah satu man faat nya membuat anak-anak dikawasan itu sekarang tidak harus menempuh jarak yang jauh ketika bersekolah. Kordinator Lembaga Keswa dayaan Masyarakat (LKM) Harapan Bersama Hidayati mengatakan, sebelum tersentuh program dari kementerian ini, anak-anak kawasan di 38 RT kesulitan saat hendak menuju sekolahnya.

Karena saat itu, kata Hidayati, sebagian besar bangunan jalan di kawasan itu masih berupa jalan setapak dan hanya berkontruksi kayu. Penyebabnya karena kawasan tersebut mayoritas topografi rawa. Hal itu pula, yang membuat anak-anak harus berjalan jauh ketika pergi sekolah. “Dulu belum dibangun jalan, anak-anak jadi harus memutar.

Belum lagi saat hujan, rawa dipenuhi banjir, anak-anak di RT 31 dan sekitarnya harus berjalan jauh dan cukup berbahaya bagi anakanak,” katanya, kemarin. Mengetahui hal ini, Hida yati dengan dibantu suami berusaha mengajukan program yang sebelumnya bernama PNPM. Saat ini PNPM telah bertransformasi kembali bernama P2KP. Usulan program ke P2KP, akhirnya membuahkan hasil.

Dimana pihak P2KP mengucurkan anggaran bagi kelurahannya dengan melibatkan masyarakat untuk mengubah kawasan kumuh. “Sekitar ta hun 2013, Kelurahan Pipa Reja mendapatkan bantuanitu,” ungkapnya. Lalu dalam proses peren canaan, dikatakan Hidayati, dia banyak melibatkan unsur masyarakat. Sekitar 38 RT dilibatkan untuk mengetahui, meng indentifikasi, merumuskan dan merencanakan jenis pembangunan yangakandibangun.

Saat merencanakan, setiap minggunya dia melibatkan masyarakat untuk menemukan keinginan dan kebutuhan mengubah kawasan kumuh tersebut menjadi lebih sehat. Bahkan, tidak segan juga dengan rutin mendatangi ketua-ketua RT.“Barulah, dijadikan proposal program. Hampir sekitar satu tahun persiapan untuk mengajak masyarakat agar dapat berkontribusi lebih banyak pada lingkungannnya.

Kadang malam-kadangsiang, mendapati rumah warga,dan Ketua RT,” ujar pegawai RSMH Palembang itu. Barulah, sambung Hida yati, muncul pembangunan skala prioritas di RT 31, yakni membangun jalan setapak yang juga menjadi akses utama masyarakat terutamaanakse kolah.

Bangunan jalan mencapai panjang 400 meter dan lebar 2 meter, membuat anak-anak tidak lagi harus menempuh jarak jauh ke sekolah.“Sekarang, alham dulilah anak-anak tidak harus lewatrawa, tidak harus melewati jalan setapak atau jeramba yang berbahaya,” katanya. Selain jalan, warga juga membangun taman di kawa san pinggiran drainase sungai.

Hal ini mengubah kawasan lahan itu yang sebelumnya di penuhi semak belukar, menjadi kawasan yang bermanfaat bagi masyarakat. Bahkan, kata ibu tiga putri ini, pengerjaan bangunan di kawasan itu dilakukan pada malam hari. Mayoritas warga di kawasan itu merupakan buruh lepas, sehingga hanya memiliki waktu pada malam hari untuk berkumpul dan melaksanakan pembangunan.

“Yang saya terharu itu, warga mengerjakannnya malam hari. Siang hari mereka bekerja memenuhi kebutuhan, karena memang warga berpeng hasilan rendah. Baru setelah magrib hingga jam 2 malam, mereka membangun dengan sarana dan fasilitas yang ada. Ibu-ibu, membantu membuatkan makanan dan kopi,” ucapnya.

Dia menambahkan, program mengubah kawasan kumuh dengan sangat berpengaruh pada masyarakat. PLPBK yang menyentuh kawasan RT 31, mampu mengubah perilaku hidup dengan keter li - batan masyarakat. Menumbuhkan unsur keped ulian untuk memenuhi kebutuhan insfrastuktur di lingkungan mereka sendiri. “Progam di kelurahan kami ini, PLPBK.

Merupakan bantuan dari kementerian yang biasa masyarakat mengenalnya Rp 1miliar satu keluharan. Dengan manfaat dapat dirasakan langsung masyarakatnya,” ujar nya. Selain itu, kata Hidayati, program itu juga mampu meng gandeng seluruh unsur masyarakat agar lebih berpeng etahuan dan memiliki pema haman mengenai keles tarian lingkungan mereka tinggal.

Selain membangun insfrastruktur, masyarakat juga diajak lebih mandiri agar tidak lagi menjadi kawasan kumuh. “Pembangunannya memang harus berkelanjutan. Salah satunya, program telah mengubah masyarakat saat buang air besar. Dahulu, masih banyak yang langsung kesungai, akan tetapi sekarang melalui programnya sudah terdapat WC komunal,” ujarnya.

Syainume, 40, warga Kelurahan Pipa Reja mengatakan, program PLPBK sudah mengubah banyak perilaku masyarakat terutama untuk menjaga kesehatan lingkungan. Pembangunan insfastuktur, seperti jalan dan jembatan mendukung masyarakat untuk hidup lebih layak dan bersih. “Ingat sekali saat membangun itu, sampai tengah malam. Harapan ke depannya, pembangunansanitasiyanglebih luas lagi. Makin banyak warga menikmatiWClebihnya mandan banyak, ”ungkapnya.

Tinggal 59 Kelurahan Masih Kumuh

Dari 107 Kelurahan yang ada di Kota Palembang, sedikitnya m asih ada 59 titik kawasan kumuh yang tersebar di 16 Kecamatan di Palembang. “Kawasan yang paling mendominasi kawasan kumuh di Palembang adalah Seberang Ulu (SU). Yang meliputi Kecamatan Kertapati, SU I, SU II dan Plaju,” ungkap Koordinator P2 KP Palembang Ahmad Yudi, di sela-sela acara lokarya P2KP di kantor Wali Kota Palembang, kemarin.

Yudi mengatakan, untuk mengentaskan kawasan kumuh tersebut, sebenarnya sudah diprogramkan pemerintah pusat. Namun, untuk menyelesaikannya tidak bisa se - kaligus. Karena, dana yang di kucurkan pusat diberikan secara bertahap. “Kami targetkan, 2019 Palembang sudah bebas kawasan kumuh.

Artinya tidak ada lagi masyarakat yang tidak bisa menikmati air bersih, infras truktur jalan baik dan lainnya,” katanya. Dia menuturkan, saat ini pihaknya tengah menyusun perencanaannya, mudah-muda han tahun ini bisa segera dilaksanakan. Paling lamban tahun depan. Dia menambahkan, yang dibutuhkan di 59 kelurahan itu berbeda-beda. Mulai drainase, sambungan air bersih, dan lainnya.

“Kami akan mengerjakan sebuah pekerjaan, tergantung kebutuhan di masing-masing kelurahan, tentu melalui pro ses danproseduryangada,” ujarnya. Sementara itu, Asisten II Bidang Pembangunan Setda Palembang Hardayani meng atakan, untuk mewujudkan, ibu kota Sumsel ini tanpa pemukiman kumuh, tentu tidak bisa dilakukan Pemkot Palembang sendirian.

Semua pihak harus ikut membantu mewujudkan peningkatan kualitas pemu kiman. “Sudah menjadi cita-cita kita bersama mewujudkan, kota tanpa pemukiman kumuh, kita harapkan peran serta P2KP ini untuk mewujudkan itu,”ujarnya.

Tasmalinda/ sierra syailendra