Benahi Permukiman Butuh Peran Semua Pihak

MEDAN - Plh Wali Kota Medan, Syaiful Bahri Lubis, mengatakan, untuk meningkatkan kualitas permukiman dibutuhkan peran semua pihak, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Untuk itu, peran dunia usaha dan masyarakat harus dioptimalkan.

“Kerelawanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat juga menjadi sumber penting dalam penanganan kawasan kumuh,” ujar Plh wali kota saat membuka lokakarya sosialisasi Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP) di Karibia Boutique Hotel, Kompleks Centre Point, Jalan Timor, kemarin.

Kegiatan ini diikuti sekitar 100 peserta yang berasal dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Medan, perwakilan SKPD, badan kantor dan bagian terkait, camat atau PJOK kecamatan, tokoh masyarakat, serta undangan.

Dalam lokakarya yang berlangsung selama dua hari itu, para peserta akan melakukan diskusi guna mencari solusi penanganan kawasan kumuh di Kota Medan dengan melibatkan langsung masyarakat. Melalui lokakarya ini diharapkan dapat menjadi salah satu strategi percepatan penanganan kawasan kumuh dan membangun kolaborasi maupun kemitraan penanganan kawasan kumuh perkotaan, serta penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat di Kota Medan.

“Melalui lokakarya ini, lakukanlah yang terbaik. Timbulkan semangat untuk menjadikan Kota Medan lebih baik ke depannya. Selain itu, melatih masyarakat membangun dan mengembangkan lingkungannya masing-masing, seperti pembuatan parit maupun jalan setapak. Saya yakin jika masyarakat dilibatkan langsung, hasilnya bisa lebih maksimal dan masalah kawasan kumuh perlahan-lahan dapat diatasi,” ujar Syaiful.

Syaiful menjelaskan, P2KP sudah berjalan sejak 2006. Dulunya program ini bernama PNPM Mandiri Perkotaan. Program ini telah melahirkan berbagai pengalaman, berbagai kegiatan pada bidang lingkungan, sosial, dan ekonomi, dimana hasilnya sudah dirasakan masyarakat.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan program ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, melalui lokakarya ini, sekda Kota Medan ini berharap terbangun komitmen lebih tinggi bagi semua pihak dalam rangka menyukseskan P2KP ke depannya.

Komitmen tersebut dapat diwujudkan melalui fasilitas tahapan program yang akan berjalan. “Saya berharap kepada peserta untuk mengikuti lokakarya ini dengan baik, termasuk berbagai agenda dan materi yang disampaikan secara optimal. Jadi, hasil yang diperoleh sesuai yang diharapkan.

Di samping itu, para peserta juga dapat memberikan kontribusi dan pemikiran cerdas, terutama dalam penanganan kawasan kumuh. Jangan datang dan hanya duduk-duduk saja,” ucapnya. Selain membuka lokakarya, Plh wali kota juga menyerahkan secara simbolis bantuan langsung mandiri (BLM) kepada perwakilan Badan Keswa-dayaan Masyarakat (BKM). Dilanjutkan dengan penyerahan profil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP), serta meluncurkan website Pro Poor.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kota Medan, Gunawan Surya Lubis, selaku ketua panitia pelaksana lokakarya, menjelaskan, program P2KP di Kota Medan dimulai dengan wilayah pendampingan di 21 kecamatan, meliputi 149 kelurahan, dan dua kelurahan yang menolak, yaitu Kelurahan Gang Buntu dan Simpang Tanjung, karena tidak ada penerima manfaat program.

Guna mendukung peningkatan kapasitas dan kesiapan masyarakat, P2KP menitikberatkan pada proses pemberdayaan dan pembelajaran masyarakat agar mampu melakukan transformasi sosial dari masyarakat tidak berdaya menjadi masyarakat berdaya. Kemudian transformasi sosial dari masyarakat mandiri menjadi masyarakat madani. Selama ini, kata Gunawan, kegiatan PNPM-MP dikenal dengan tridaya lingkungan, sosial dan ekonomi.

Untuk kegiatan lingkungan, antaran lain pembuatan paving block , rabat beton, MCK, drainase, sumur bor bronjong, serta perbaikan rumah tidak layak huni. Sementara kegiatan ekonomi, antara lain pinjaman bergulir di semua kelurahan, sedang kegiatan sosial berupa santunan jompo, beasiswa dan pelatihanpelatihan keterampilan.

“Selanjutnya dengan transformasi PNPM Mandiri Perkotaan ke P2KP, Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat akan membantu Pemko Medan melakukan tahapan- tahapan penyusunan baseline 100-0-100 yang berisikan profil kawasan permukiman dan indikasi matriks kegiatan bagian dari proses penanganan kumuh perkotaan,” ungkap Gunawan.

Gunawan juga berharap kegiatan ini dapat dikoordi-nasikan dengan baik oleh seluruh pihak, terutama aparatur lingkungan, kelurahan dan kecamatan, maupun pihak-pihak lain. Selain itu, hasildari datayangdibuatbisa dilaksanakan dengan baik dan target yang direncanakan dapat tercapai.

Lia Anggia Nasution