Demi PKL, Sultan Izinkan Pekapalan Dirobohkan

Jum'at, 14 Agustus 2015 - 08:32 WIB
Demi PKL, Sultan Izinkan Pekapalan Dirobohkan
Demi PKL, Sultan Izinkan Pekapalan Dirobohkan
A A A
YOGYAKARTA - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X tidak keberatan pa gar Pekapalan di kawasan Alun-alun Utara (Altara) Yogyakarta dirobohkan.

Namun untuk merobohkan pagar pembatas antara Pekapalan dengan tro toar tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat. Perobohan Pekapalan ini me rupakan salah satu langkah mem fasilitasi pedagang, khusus nya lesehan yang belum terfasilitasi dalam kegiatan revitalisasi Keraton Yogyakarta. Ter utama yang berjualan di sekitar Altara. "Saya tidak keberatan pagar ini dirobohkan karena aslinya tidak ada," katanya saat launchingrevitalisasi Keraton Yogyakarta di sisi timur Altara, kemarin.

Sampai saat ini pedagang yang terfasilitasi dari kegiatan revitalisasi ini sebanyak 219 pe - dagang. Rinciannya, warung atau shelter semipermanen 129 unit serta gerobak PKL 90 unit. "Antara jumlah pedagang dan tempat kurang. Khususnya lesehan bisa dilakukan di sini, yang penting jangan lesehan di trotoar, sehingga tidak mengganggu pejalan kaki," tutur Sultan. Raja Keraton Yogyakarta ini mengungkapkan, alun-alun me rupakan bagian yang tidak ter pisahkan dengan Keraton Yog yakarta. Alun-alun merupakan ruang publik yang sebe - nar nya bukan untuk berjualan dan parkir.

"Tapi saya memberi to leransi yang ingin mencari nafkah dengan berjualan, meski ini (alun-alun) bukan fungsinya untuk jualan," ungkapnya. Sultan berharap toleransi yang diberikan kepada pedagang juga diimbangi dengan men jaga kebersihan. "Boleh me manfaatkan tempat ini berjualan. Harapan saya tempat ini di jaga kebersihannya," ucap sua mi GKR Hemas. Sultan menegaskan, kebersihan di sekitar alun-alun adalah prinsip yang harus dijunjung bersama. Alun-alun juga bisa menggambarkan kondisi Ke raton.

"Kalau alun-alun kumuh, saya juga dianggap kumuh. Padahal saya tidak kumuh. Jadi ini prinsip, Keraton h a rus bersih, bukan kekumuhan," ujarnya. Koordinator Revitalisasi Keraton Yogyakarta Didik Pur wadi mengatakan, kegiatan revitalisasi ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Gubernur DIY Nomor 186/KEP/2011 tentang Penetapan Kawasan Ca gar Budaya bersama lima kawasan lain yakni Pakualaman, Malioboro, Kotagede, Kota baru, dan Imogiri. Didik mengutarakan, revitalisasi Keraton Yogyakarta dimulai dari Altara sejak 2013 lalu.

"Tahun ini masih berjalan, salah satunya rehabilitasi Pekapalan di sisi barat Alun-alun Utara," sebutnya. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pem bangunan Setda DIY ini mengatakan, revitalisasi di Altara antara lain pembangunan sa rana dan prasarana fisik kawa san dan perbaikan bangunan cagar budaya. Selain itu, pengaturan pedagang, pengaturan lalu lintas, moda transportasi, dan fasilitas parkir dalam kawasan. "Inisiasi kelembagaan pengelola kawasan juga dilakukan," kata Didik.

Menurut Didik, sejak 2013 sampai launching kemarin, ang ga ran yang dikucurkan untuk revitalisasi sudah Rp22 miliar. Semua kegiatan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pe - rumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUP-ESDM) DIY. "Saat ini berlangsung rehabilitasi empat Pekapalan di sisi barat alun-alun (utara) yang ditangani oleh Dinas Kebudayaan DIY," katanya.

Sementara itu, Kepala DPUP-ESDM DIY Rani Sjam si - nar si mengatakan, anggaran Rp22 miliar tersebut digunakan untuk perbaikan empat unit Pekapalan di sisi timur, peng - gan tian pasir alun-alun, perbaikan drainase di bawah permukaan pasir, perbaikan trotoar sekitar Altara, pembangunan fasilitas parkir Ngabean dua lantai, serta pembangunan shelter semipermanen 129 unit dilengkapi air bersih dan saluran drainase serta gerobak portabel 90 unit.

Rani menambahkan, angga ran tersebut juga digunakan untuk pembangunan toilet underground serta satu unit toilet on ground bagi difabel di sisi barat. "Di samping itu guna pengadaan mobil road sweeper dua unit untuk kebersihan," katanya. Rani mengaku, belum bisa me mastikan kapan perobohan pagar seperti yang diungkapkan Sultan bisa dilakukan. "Tahun ini kami anggarkan Rp4,7 miliar, tapi belum termasuk untuk perobohan pagar. Kami lihat dulu anggarannya," katanya lagi.

Untuk pedagang yang belum terfasilitasi dalam kegiatan tersebut, selanjutnya akan ditangani oleh Pemkot Yogyakarta. Pe nanggung jawab langsung nya adalah Wali Kota Yogya kar ta. Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengatakan, pemkot mendukung sepenuhnya pe nataan kawasan Keraton yang diawali dengan penataan Altara. Dia beserta jajarannya siap menjaga dan menjadikan kawasan Altara sesuai peruntukannya.

Haryadi menjelaskan, untuk kapasitas lapak yang belum memenuhi semua PKL akan dicarikan solusinya. "Karena keter batasan lapak, belum bisa menampung semua. Nanti akan kami carikan jalan keluarnya," kata dia.

Ridwan anshori
(ars)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.5531 seconds (0.1#10.140)
pixels