Ahok Persilakan Warga Kampung Pulo ke Balai Kota
Selasa, 11 Agustus 2015 - 10:39 WIB
Ahok Persilakan Warga Kampung Pulo ke Balai Kota
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) mempersilakan warga Kampung Pulo jika ingin bertemu dengan dirinya. Mengenai uang ganti rugi yang diinginkan warga Kampung Pulo, Ahok mengaku tidak bisa diberikan sepenuhnya.
"Mau ketemu saya boleh saja. Sekarang terlalu banyak kelompok. Makanya saya mau bilang ke mereka (warga Kampung Pulo). Untuk soal pindahin orang tak ada UU yang mengatur," kata Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Selasa (11/8/2015).
Ahok juga mengatakan keinginan warga untuk mendapatkan penggantian dari proses relokasi tidak bisa diberikan sepenuhnya.
Sementara itu, tim Kuasa Hukum Ciliwung Merdeka Vera menduga Pemprov DKI Jakarta tak menggubris hak dan kewenangan warga Kampung Pulo terkait normalisasi kali Ciliwung.
Vera berpendapat pertemuan antara warga Kampung Pulo dengan Pemprov DKI pada tanggal 24 Juli dan 4 Agustus lalu terlihat adanya perbedaan persepsi Pemprov DKI terkait tanah adat warga Kampung Pulo.
"Pertemuan tanggal 24 Juli dan 4 Agustus membahas hak milik adat. Tapi, tim Ahok menyebut Pervonding (tanah adat) Indonesia sudah berakhir sejak berlakunya UU Agraria. Tapi, nawacita Jokowi justru ingin sertifikatkan tanah- tanah adat milik warga, nah program dua pemerintah ini tidak sejalan," kata Vera.
Vera menjelaskan, dari penjelasan yang Ahok sampaikan pada pertemuan yang lalu, sekitar 80 persen tanah negara dengan asumsi pervonding (tanah adat) di Kampung Pulo adalah tanah negara dengan asumsi Pervonding itu tidak berlaku.
Padahal, kata Vera masyarakat justru memiliki bukti lengkap dan sah sesuai dengan aturan perundang-undangan dan berhak mendapat ganti rugi atas rencana normalisasi itu.
PILIHAN:
Bus Scania Kebanggan Ahok Tersandung Masalah?
Soal Bentrok di Pasar Gembrong, Ahok Minta Polisi Turun Tangan
"Mau ketemu saya boleh saja. Sekarang terlalu banyak kelompok. Makanya saya mau bilang ke mereka (warga Kampung Pulo). Untuk soal pindahin orang tak ada UU yang mengatur," kata Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Selasa (11/8/2015).
Ahok juga mengatakan keinginan warga untuk mendapatkan penggantian dari proses relokasi tidak bisa diberikan sepenuhnya.
Sementara itu, tim Kuasa Hukum Ciliwung Merdeka Vera menduga Pemprov DKI Jakarta tak menggubris hak dan kewenangan warga Kampung Pulo terkait normalisasi kali Ciliwung.
Vera berpendapat pertemuan antara warga Kampung Pulo dengan Pemprov DKI pada tanggal 24 Juli dan 4 Agustus lalu terlihat adanya perbedaan persepsi Pemprov DKI terkait tanah adat warga Kampung Pulo.
"Pertemuan tanggal 24 Juli dan 4 Agustus membahas hak milik adat. Tapi, tim Ahok menyebut Pervonding (tanah adat) Indonesia sudah berakhir sejak berlakunya UU Agraria. Tapi, nawacita Jokowi justru ingin sertifikatkan tanah- tanah adat milik warga, nah program dua pemerintah ini tidak sejalan," kata Vera.
Vera menjelaskan, dari penjelasan yang Ahok sampaikan pada pertemuan yang lalu, sekitar 80 persen tanah negara dengan asumsi pervonding (tanah adat) di Kampung Pulo adalah tanah negara dengan asumsi Pervonding itu tidak berlaku.
Padahal, kata Vera masyarakat justru memiliki bukti lengkap dan sah sesuai dengan aturan perundang-undangan dan berhak mendapat ganti rugi atas rencana normalisasi itu.
PILIHAN:
Bus Scania Kebanggan Ahok Tersandung Masalah?
Soal Bentrok di Pasar Gembrong, Ahok Minta Polisi Turun Tangan
(ysw)
