Roda Pemerintahan Tidak Terganggu

BANDUNG - Bakal calon bupati Dadang M Naser mengaku mes ki kini disibukan karena maju dalam Pilkada serentak yang digelar 9 Desember mendatang namun tugasnya sebagai kepala daerah tak se di kit pun terganggu.

Orang nomor sa tu di Kabupaten Bandung itu ju ga menyatakan bila hingga kini roda pemerintahan yang di pimpinnya bersama Wakil Bu pati Deden R Rumaji masih ber jalan baik. Menurut dia, walaupun harus beberapa kali mondarman dir ke Kantor KPU menyele saikan berbagai persyaratan karena maju sebagai calon peta hana dari jalur independen tak pernah sedikitpun melupakan kewajibannya.

Bahkan, lan jut dia, ketika harus menguruskan sejumlah berkas kepihak penyelenggara pesta demokrasi itu dia selalu ber koordinasi dengan wakil bupati. “Kami berdua tetap bekerja ber sama-sama sesuai dengan fung si masing-masing,” tuturnya. Hubungan personal maupun secara institusi dengan wa kil bupati pun, diakui Dadang hingga kini masih harmonis tak ada istilah renggang sedikitpun seiring dengan penca lonannya kembali menjadi Bu pati Bandung untuk periode nan ti.

Dadang juga menegaskan akan bekerja maksimal demi masyarakat Kabupaten Ban dung sesuai dengan fungsi se bagai kepala daerah. “Saya kan memiliki tugas ber dasarkan payung hukum. Jadi intinya, semua tetap saya di jalankan dengan baik,” tuturnya.

Sementara itu, sebagai bakal calon incumbent dirinya bersama cawabup Gungun Gunawan resmi menyerahkan berkas dukungan yang sempat di anggap mengalami kekurangan. Sebanyak 147.000 dukungan yang berasal dari masyarakat diajukan timnya sebagai pengganti berkas yang sebelumnya.

“Dalam satu minggu dukungan yang berasal dari masyarakat akhirnya bisa kami dapatkan. Bahkan kini masih terus mengalir dan su dah melebihi dari target,” ujar dia. Ditempat yang sama, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bandung Ari Hariyanto menuturkan, sejauh ini pihaknya baru menerima satu laporan dari tim Agung Suryatriyana jelang Pilkada Desember mendatang.

Namun laporan itu dicabut kembali oleh tim bersangkutan sehari sesudah melapor pada instansinya. “Mereka lapor hari Jumat (31/7) tapi hari Minggu (2/8) dicabut kembali. Nah hari Seninnya kembali melapor tapi ti dak kami terima karena materi laporannya masih sama,” kata Ari.

Untuk mengawasi pilkada se rentak, tutur Ari, pihaknya memiliki anggaran sekitar Rp12 miliar. Jumlah tersebut di nilai mencukupi, hanya saja jumlah petugas belum ideal. DiPanwaskab terdapat 3 komisioner dan 10 staf, sedangkan di tingkat kecamatan 3 komisioner ditambah 3 tenaga teknis.

Untuk PPL di desa hanya ada 1 orang per desa. Makanya pi haknya akan sulit untuk mengawasi. “Tapi satu bulan sebelum ha ri pencoblosan, kami akan me rekrut pengawas TPS sesuai de ngan jumlah TPS. Selain itu ju ga masyarakat bisa me m be - ri kan pengawasan partisi patif,” katanya.

Dila nashear