Dana KJP untuk Karaoke, Ini Langkah Disdik DKI
Selasa, 04 Agustus 2015 - 05:17 WIB
Dana KJP untuk Karaoke, Ini Langkah Disdik DKI
A
A
A
JAKARTA - Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta mengaku kesulitan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) sistem nontunai. Disdik hanya bisa melakukan sosialisasi agar KJP bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhan pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Arie Budhiman mengaku hanya bisa melakukan sosialisasi kepada orang tua dan siswa untuk mencegah dana KJP dipakai bukan untuk membeli keperluan sekolah. Arie menuturkan, harus ada perubahan sistem yang bisa mengatur mengenai nontunai hanya kepada pembelian kebutuhan pendidikan seperti buku pelajaran, buku tulis, dan perlengkapan sekolah lainnya.
"Ini kan perubahan sistem, kalau masih ada yang kelakuan terdahulu ingin mengambil semua uang itu yang kita perbaiki. Misinya harus sampai untuk membantu anak-anak kurang mampu, harus dijaga supaya tepat sasaran, tepat guna, tidak terjadi duplikasi dan penyimpangan ini yang kita jaga," ujar Arie di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin 3 Agustus 2015 kemarin.
Mengenai pengawasan dari sekolah sendiri Arie mengaku sulit karena tidak mungkin guru di sekolah mengawasi anak didiknya melakukan penggunaan ATM KJP.
"Ya kalau dari sekolah ya tidak bisa lah guru intel segala anaknya kan penggunaannya kapan segala macam. Pengawasan paling efektif ya pengawasan nontunai," tukasnya.
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Arie Budhiman mengaku hanya bisa melakukan sosialisasi kepada orang tua dan siswa untuk mencegah dana KJP dipakai bukan untuk membeli keperluan sekolah. Arie menuturkan, harus ada perubahan sistem yang bisa mengatur mengenai nontunai hanya kepada pembelian kebutuhan pendidikan seperti buku pelajaran, buku tulis, dan perlengkapan sekolah lainnya.
"Ini kan perubahan sistem, kalau masih ada yang kelakuan terdahulu ingin mengambil semua uang itu yang kita perbaiki. Misinya harus sampai untuk membantu anak-anak kurang mampu, harus dijaga supaya tepat sasaran, tepat guna, tidak terjadi duplikasi dan penyimpangan ini yang kita jaga," ujar Arie di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin 3 Agustus 2015 kemarin.
Mengenai pengawasan dari sekolah sendiri Arie mengaku sulit karena tidak mungkin guru di sekolah mengawasi anak didiknya melakukan penggunaan ATM KJP.
"Ya kalau dari sekolah ya tidak bisa lah guru intel segala anaknya kan penggunaannya kapan segala macam. Pengawasan paling efektif ya pengawasan nontunai," tukasnya.
(whb)
