PAN Merasa Ditelikung Gerindra-PKS
PAN Merasa Ditelikung Gerindra-PKS
A
A
A
BANTUL - Partai Amanat Nasional (PAN) merasa ditelikung oleh anggota Koalisi Merah Putih atau KMP, yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Pilkada Bantul 2015.
Alasannya, mereka secara sepihak mengusung pasangan calon atau paslon bupati dan wakil bupati. Padahal ada kesepakatan menunda pilkada atau setidaknya memperpanjang masa pendaftaran paslon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketua DPD PAN Bantul Mahmud Ardi Widanta mengatakan, sebelumnya sudah ada kesepakatan akan menunda pemilihan kepala daerah (pilkada) di Bantul.
Namun setelah melihat dinamika politik yang ada, sebenarnya PAN bersama partai-partai lain sudah berencana mengusung calon lain. Mereka juga sepakat minimal menunda pendaftaran paslon diperpanjang. “Tetapi tampaknya Gerindra langsung mendaftar bersama PKB diikuti oleh PKS,” ujarnya.
PAN sebenarnya sudah mengantongi rekomendasi akan mengusung calon bupati dr Sagiran. Namun, masih menggodok siapa yang akan mendampinginya. Hanya sampai detik terakhir belum ada nama calon wakil bupati yang muncul, sehingga PAN, Partai Golkar, PPP, dan PBB, akhirnya tidak mendaftarkan calonnya. “Kami akan abstain dalam pilkada kali ini,” katanya.
Wajar PAN meradang karena di detik-detik terakhir masa pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati, beberapa anggota KMP mendaftarkan pasangan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Suharsono dengan Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa(PKB) Abdul Halim Muslih. Ketua DPC Partai Gerindra yang baru, Nur Subiyantoro mengungkapkan, pihaknya mengambil keputusan berdasarkan surat rekomendasi dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Gerindra yang menyatakan mengusung pasangan Suharsono- AbdulHalim.
Surat rekomendasi tersebut keluar Senin (27/7) pagi. “Surat rekomendasi itu datangnya bersamaan dengan surat keputusan pergantian pengurus dari Purwanto kepada saya (Nur Subiyantoro),” tuturnya seusai mengantarkan berkas pendaftaran ke KPU Bantul, kemarin. Dia juga memastikan surat rekomendasi dan keputusan pergantian dari kepengurusan asli dan ditandatangani Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto. Nur juga menjamin surat tersebut bisa dipertanggungjawabkan, karena untuk urusan yang besar seperti ini pihaknya tidak berani mainmain.
Jika ada yang meragukan, menurutnya kemungkinan besar karena ketidaktahuan dari fisik surat tersebut. Di KMP ada yang meragukan keaslian surat rekomendasi yang dikeluarkan Partai Gerindra, terutama tanda tangan. Alasannya, Prabowo sedang berada di luar negeri sehingga surat rekomendasi serta surat keputusan pergantian pengurus itu diragukan. Ada dua partai yang resmi mengusung pasangan Suharsono- Abdul Halim ini, yaitu Partai Gerindra dan PKB.
Dia juga mengklaim PKS dan Partai Demokrat juga mendukung pasangan ini, tetapi secara administrasi tidak tertera di KPU Bantul. “Surat rekomendasi PKS baru kami terima tadi siang jam 12.00 WIB dan secara administrasibelumsiap. Tadikamisudah konsultasi dengan KPU jika syaratnya menyusul, ternyata tidak bisa. Alhasil pasangan Suharsono dan Abdul Halim ini resmi diusung dua partai,” katanya.
Ditanya pengajuan ini mencederai KMP yang diberitakan ingin menunda pilkada di Bantul, dia membantah. Alasannya dinamika KMP memang seperti saat ini. Apa yang terjadi saat ini juga tidak hanya di Bantul, tapi juga ada di kabupaten lain seperti Sleman dan Gunungkidul. “Tidak ada mahar,” katanya. Terpisah, Ketua DPD PKS Bantul Jupriyanto mengatakan, pihaknya memutuskan mendukung pasangan Suharsono- Abdul Halim karena semangatnya ingin mengubah.
PKS menginginkan ada perubahan, terutama dalam tata kelola pemerintahan, yakni dalam menentukan personel yang duduk menjadi pimpinan instansi. “Kami sama-sama menginginkan perubahan,” ucapnya. Dia pun membantah apa yang dilakukan PKS disebut mengkhianati KMP. Karena dari awal memang mereka belum menentukan sikap terkait pasangan yang akan diusung. Keinginan besar KMP, kata Jupriyanto, memang ingin menunda pelaksanaan pilkada di Bantul.
Karena itu ada kesempatan lebih terbuka sehingga persaingan dengan calon petahana atau incumbent lebih fair alias adil. Hanya dalam hitungan politik yang dilakukan PKS mengatakan hal berbeda. Tak heran muncul keputusan mendukung Harsono dan Abdul Halim ini. Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Bantul Arif Widoyanto mengatakan, setelah menerima berkas tersebut pihaknya meresmikan pasangan tersebut sah diusung oleh dua partai, Gerindra dan PKB.
Kedua partai ini sah mengusung pasangan ini karena kursi yang diperoleh di DPRD setempat memenuhi syarat minimal 20%. “Gerindra enam kursi dan PKB ada empat kursi,” katanya. Pihaknya meneliti keabsahan dan keaslian berkas yang disampaikan. Termasuk surat dari DPP masing-masing partai pendukung. Pihaknya akan mengklarifikasikan melalui KPU pusat terkait keaslian dokumen tanda tangan atau lainnya. Karena berdasarkan ketentuan, surat persetujuan dari DPP masing-masing partai harus tanda tangan dan cap basah.
Terkait kepengurusan Partai Gerindra yang berganti dalam waktu mepet, pihaknya mengaku DPC yang diketuai Nur Subiyantoro sudah sama dengan yang terdaftar di KPU pusat. Pihaknya bahkan sudah mengunduh kepengurusan tersebut tanggal 5 Juli lalu. Suharsono menegaskan tidak ada mahar apa pun dalam pilkada ini. Dia membantah ada mahar yang kepada dirinya dan pasangannya. Pendaftaran dirinya murni karena ingin ada perubahan di Bantul.
“Kami bukan calon boneka dari calon lain. Kami bersungguh-sungguh ingin bertarung dalam pilkada kali ini,” katanya. Sikap berseberangan Partai Gerindra dengan PKS juga terjadi di Pilkada Sleman. Dua partai ini memutuskan berkoalisi dengan PDIP mengusung Yuni Satia Rahayu-Danang Wicaksono Sulistyo. Sementara anggota KMP yang lainnya, yaitu PAN, Golkar, dan PPP, menjagokan Sri Purnomo- Sri Muslimatun (SP-SM). Selain itu, pasangan itu juga disokong PKB, Demokrat, Hanura, dan NasDem, atau total ada delapan parpol.
Kemarin mereka mendaftarkan pasangannya ke KPU setempat. Ketua tim pasangan SP-SM, Sadar Narimo mengatakan, untuk koalisi ini sebenarnya ada sembilan partai, yakni PKS. Mereka ikut menandatangani kesepakatan koalisi, Senin (27/- 7). Namun saat menjelang pendaftaran, PKS menyatakan mencabut dukungan terhadap pasangan tersebut. “Kami mendapat kabar pagi tadi (kemarin), jika PKS tidak jadi ikut berkoalisi,” kata Sadar di sela-sela persiapan pendaftaran pasangan SP-SM di kantor DPD Golkar, Sleman, kemarin.
Menurut Sadar, batalnya PKS mengusung SP-SM karena rekomendasi DPP PKS dalam Pilkada Sleman bukan untuk SP-SM, melainkan untuk pasangan lain. Meski PKS batal ikut berkoalisi, tidak memengaruhi pendaftaran SP-SM. Sebab sesuai ketentuan, lima partai pengusung sudah memenuhi syarat, yakni lebih dari 20 kursi di DPRD atau 10 kursi. Jumlah kursi lima partai pendukung mencapai 21 kursi atau 42% kursi sehingga dari persyaratan tidak ada masalah.
“Setelah resmi mendaftarkan pasangan SP-SM di KPU, kami segera akan menyusun langkah dan strategi pemenangan,” ucapnya. Ketua DPD PKS Sleman Syafril Haeba mengakui membatalkan dukungan untuk SPSM. Sebab rekomendasi DPP bagi pasangan Yuni-Danang sehingga meski sudah menandatangani kesepakatan koalisi, bukan berarti sebagai pegangan akhir.
Ketua KPU Sleman Ahmad Shidqi mengatakan pihaknya tidak bisa menerima rekomendasi PKS tersebut. Sebab sesuai Peraturan KPU No 9/2015 Pasal 40 ayat 1, dilarang menerima dukungan selain yang mengusung pasangan saat mendaftar saehingga meski ada rekomendasi tetap tidak bisa menerimanya.
Injury time
Sikap Gerindra yang berseberangan terjadi pula di Pilkada Gunungkidul. Mereka mengusung pasangan Subardi TSWahyu Purwanto. Surat rekomendasi baru turun pada menit-menit akhir hari pendaftaran.
Hingga kemarin pagi, raut muka Subardi TS masih tegang. Penantian atas rekomendasi yang ditandatangani Prabowo Subianto selaku ketua umum menjadi ganjalan. Bahkan, ketika arak-arakan becak dan andong yang digunakannya menuju kantor KPU berangkat dari Kantor DPC Partai Gerindra, SK rekomendasi belum juga dipegangnya. Salah satu tim sukses Subardi, Iwan Busro Hasan, membenarkan hal tersebut. Hanya dia sangat yakin beberapa saat lagi rekomendasi bakal dipegangnya.
“Ini masih di perjalanan, tenang saja, biar rombongan memutar kota nanti kan pas,” ucapnya. Benar saja, selang beberapa jam dua petinggi Gerindra DIY, yaitu Sinarbiyat Nurjamat serta Sekjen Darma Setiawan, tiba di kantor Gerindra.
Setelah berbincang sejenak, keduanya menunjukkan SK rekomendasi dari DPP Gerindra yang ditandatangani langsung Prabowo Subianto dan Sekjen Saiful Muzani tertanggal 22 Juli 2015. Parpol lain yang mengusung pasangan ini PKS, Demokrat, serta PKB.
Erfanto linangkung/ priyo setyawan/ suharjono
Alasannya, mereka secara sepihak mengusung pasangan calon atau paslon bupati dan wakil bupati. Padahal ada kesepakatan menunda pilkada atau setidaknya memperpanjang masa pendaftaran paslon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketua DPD PAN Bantul Mahmud Ardi Widanta mengatakan, sebelumnya sudah ada kesepakatan akan menunda pemilihan kepala daerah (pilkada) di Bantul.
Namun setelah melihat dinamika politik yang ada, sebenarnya PAN bersama partai-partai lain sudah berencana mengusung calon lain. Mereka juga sepakat minimal menunda pendaftaran paslon diperpanjang. “Tetapi tampaknya Gerindra langsung mendaftar bersama PKB diikuti oleh PKS,” ujarnya.
PAN sebenarnya sudah mengantongi rekomendasi akan mengusung calon bupati dr Sagiran. Namun, masih menggodok siapa yang akan mendampinginya. Hanya sampai detik terakhir belum ada nama calon wakil bupati yang muncul, sehingga PAN, Partai Golkar, PPP, dan PBB, akhirnya tidak mendaftarkan calonnya. “Kami akan abstain dalam pilkada kali ini,” katanya.
Wajar PAN meradang karena di detik-detik terakhir masa pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati, beberapa anggota KMP mendaftarkan pasangan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Suharsono dengan Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa(PKB) Abdul Halim Muslih. Ketua DPC Partai Gerindra yang baru, Nur Subiyantoro mengungkapkan, pihaknya mengambil keputusan berdasarkan surat rekomendasi dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Gerindra yang menyatakan mengusung pasangan Suharsono- AbdulHalim.
Surat rekomendasi tersebut keluar Senin (27/7) pagi. “Surat rekomendasi itu datangnya bersamaan dengan surat keputusan pergantian pengurus dari Purwanto kepada saya (Nur Subiyantoro),” tuturnya seusai mengantarkan berkas pendaftaran ke KPU Bantul, kemarin. Dia juga memastikan surat rekomendasi dan keputusan pergantian dari kepengurusan asli dan ditandatangani Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto. Nur juga menjamin surat tersebut bisa dipertanggungjawabkan, karena untuk urusan yang besar seperti ini pihaknya tidak berani mainmain.
Jika ada yang meragukan, menurutnya kemungkinan besar karena ketidaktahuan dari fisik surat tersebut. Di KMP ada yang meragukan keaslian surat rekomendasi yang dikeluarkan Partai Gerindra, terutama tanda tangan. Alasannya, Prabowo sedang berada di luar negeri sehingga surat rekomendasi serta surat keputusan pergantian pengurus itu diragukan. Ada dua partai yang resmi mengusung pasangan Suharsono- Abdul Halim ini, yaitu Partai Gerindra dan PKB.
Dia juga mengklaim PKS dan Partai Demokrat juga mendukung pasangan ini, tetapi secara administrasi tidak tertera di KPU Bantul. “Surat rekomendasi PKS baru kami terima tadi siang jam 12.00 WIB dan secara administrasibelumsiap. Tadikamisudah konsultasi dengan KPU jika syaratnya menyusul, ternyata tidak bisa. Alhasil pasangan Suharsono dan Abdul Halim ini resmi diusung dua partai,” katanya.
Ditanya pengajuan ini mencederai KMP yang diberitakan ingin menunda pilkada di Bantul, dia membantah. Alasannya dinamika KMP memang seperti saat ini. Apa yang terjadi saat ini juga tidak hanya di Bantul, tapi juga ada di kabupaten lain seperti Sleman dan Gunungkidul. “Tidak ada mahar,” katanya. Terpisah, Ketua DPD PKS Bantul Jupriyanto mengatakan, pihaknya memutuskan mendukung pasangan Suharsono- Abdul Halim karena semangatnya ingin mengubah.
PKS menginginkan ada perubahan, terutama dalam tata kelola pemerintahan, yakni dalam menentukan personel yang duduk menjadi pimpinan instansi. “Kami sama-sama menginginkan perubahan,” ucapnya. Dia pun membantah apa yang dilakukan PKS disebut mengkhianati KMP. Karena dari awal memang mereka belum menentukan sikap terkait pasangan yang akan diusung. Keinginan besar KMP, kata Jupriyanto, memang ingin menunda pelaksanaan pilkada di Bantul.
Karena itu ada kesempatan lebih terbuka sehingga persaingan dengan calon petahana atau incumbent lebih fair alias adil. Hanya dalam hitungan politik yang dilakukan PKS mengatakan hal berbeda. Tak heran muncul keputusan mendukung Harsono dan Abdul Halim ini. Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Bantul Arif Widoyanto mengatakan, setelah menerima berkas tersebut pihaknya meresmikan pasangan tersebut sah diusung oleh dua partai, Gerindra dan PKB.
Kedua partai ini sah mengusung pasangan ini karena kursi yang diperoleh di DPRD setempat memenuhi syarat minimal 20%. “Gerindra enam kursi dan PKB ada empat kursi,” katanya. Pihaknya meneliti keabsahan dan keaslian berkas yang disampaikan. Termasuk surat dari DPP masing-masing partai pendukung. Pihaknya akan mengklarifikasikan melalui KPU pusat terkait keaslian dokumen tanda tangan atau lainnya. Karena berdasarkan ketentuan, surat persetujuan dari DPP masing-masing partai harus tanda tangan dan cap basah.
Terkait kepengurusan Partai Gerindra yang berganti dalam waktu mepet, pihaknya mengaku DPC yang diketuai Nur Subiyantoro sudah sama dengan yang terdaftar di KPU pusat. Pihaknya bahkan sudah mengunduh kepengurusan tersebut tanggal 5 Juli lalu. Suharsono menegaskan tidak ada mahar apa pun dalam pilkada ini. Dia membantah ada mahar yang kepada dirinya dan pasangannya. Pendaftaran dirinya murni karena ingin ada perubahan di Bantul.
“Kami bukan calon boneka dari calon lain. Kami bersungguh-sungguh ingin bertarung dalam pilkada kali ini,” katanya. Sikap berseberangan Partai Gerindra dengan PKS juga terjadi di Pilkada Sleman. Dua partai ini memutuskan berkoalisi dengan PDIP mengusung Yuni Satia Rahayu-Danang Wicaksono Sulistyo. Sementara anggota KMP yang lainnya, yaitu PAN, Golkar, dan PPP, menjagokan Sri Purnomo- Sri Muslimatun (SP-SM). Selain itu, pasangan itu juga disokong PKB, Demokrat, Hanura, dan NasDem, atau total ada delapan parpol.
Kemarin mereka mendaftarkan pasangannya ke KPU setempat. Ketua tim pasangan SP-SM, Sadar Narimo mengatakan, untuk koalisi ini sebenarnya ada sembilan partai, yakni PKS. Mereka ikut menandatangani kesepakatan koalisi, Senin (27/- 7). Namun saat menjelang pendaftaran, PKS menyatakan mencabut dukungan terhadap pasangan tersebut. “Kami mendapat kabar pagi tadi (kemarin), jika PKS tidak jadi ikut berkoalisi,” kata Sadar di sela-sela persiapan pendaftaran pasangan SP-SM di kantor DPD Golkar, Sleman, kemarin.
Menurut Sadar, batalnya PKS mengusung SP-SM karena rekomendasi DPP PKS dalam Pilkada Sleman bukan untuk SP-SM, melainkan untuk pasangan lain. Meski PKS batal ikut berkoalisi, tidak memengaruhi pendaftaran SP-SM. Sebab sesuai ketentuan, lima partai pengusung sudah memenuhi syarat, yakni lebih dari 20 kursi di DPRD atau 10 kursi. Jumlah kursi lima partai pendukung mencapai 21 kursi atau 42% kursi sehingga dari persyaratan tidak ada masalah.
“Setelah resmi mendaftarkan pasangan SP-SM di KPU, kami segera akan menyusun langkah dan strategi pemenangan,” ucapnya. Ketua DPD PKS Sleman Syafril Haeba mengakui membatalkan dukungan untuk SPSM. Sebab rekomendasi DPP bagi pasangan Yuni-Danang sehingga meski sudah menandatangani kesepakatan koalisi, bukan berarti sebagai pegangan akhir.
Ketua KPU Sleman Ahmad Shidqi mengatakan pihaknya tidak bisa menerima rekomendasi PKS tersebut. Sebab sesuai Peraturan KPU No 9/2015 Pasal 40 ayat 1, dilarang menerima dukungan selain yang mengusung pasangan saat mendaftar saehingga meski ada rekomendasi tetap tidak bisa menerimanya.
Injury time
Sikap Gerindra yang berseberangan terjadi pula di Pilkada Gunungkidul. Mereka mengusung pasangan Subardi TSWahyu Purwanto. Surat rekomendasi baru turun pada menit-menit akhir hari pendaftaran.
Hingga kemarin pagi, raut muka Subardi TS masih tegang. Penantian atas rekomendasi yang ditandatangani Prabowo Subianto selaku ketua umum menjadi ganjalan. Bahkan, ketika arak-arakan becak dan andong yang digunakannya menuju kantor KPU berangkat dari Kantor DPC Partai Gerindra, SK rekomendasi belum juga dipegangnya. Salah satu tim sukses Subardi, Iwan Busro Hasan, membenarkan hal tersebut. Hanya dia sangat yakin beberapa saat lagi rekomendasi bakal dipegangnya.
“Ini masih di perjalanan, tenang saja, biar rombongan memutar kota nanti kan pas,” ucapnya. Benar saja, selang beberapa jam dua petinggi Gerindra DIY, yaitu Sinarbiyat Nurjamat serta Sekjen Darma Setiawan, tiba di kantor Gerindra.
Setelah berbincang sejenak, keduanya menunjukkan SK rekomendasi dari DPP Gerindra yang ditandatangani langsung Prabowo Subianto dan Sekjen Saiful Muzani tertanggal 22 Juli 2015. Parpol lain yang mengusung pasangan ini PKS, Demokrat, serta PKB.
Erfanto linangkung/ priyo setyawan/ suharjono
(ars)
Explore More