Maruarar Sirait: Pemerintah Harus Tindak Pelaku Insiden Tolikara
Selasa, 21 Juli 2015 - 01:29 WIB
Maruarar Sirait: Pemerintah Harus Tindak Pelaku Insiden Tolikara
A
A
A
MAJALENGKA - Anggota DPR RI asal daerah pemilihan (Dapil) Majalengka-Sumedang-Subang, Maruarar Sirait, meminta pemerintah bersikap tegas dalam insiden Tolikara saat Hari Raya Idul Fitri 1436 H, Jumat 17 Juli lalu. Pemerintah harus mengambil tindakan hukum terhadap para pelaku.
Menurut politikus PDIP ini, negara harus hadir dalam menyelesaikan persoalan tersebut guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi setiap pemeluk agama dalam melaksanakan ibadahnya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing.
"Kejadian ini telah mengusik kita semua. Para pelakunya harus mendapatkan sanksi hukum dan negara tidak boleh melakukan pembiaran atas kasus ini," kata Maruarar usai menggelar silaturahmi Lebaran 2015 dan Reses Maruarar Sirait, bersama ratusan masyarakat dan puluhan kepala desa, di Desa Ligung Lor Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka, Senin (20/7/2015).
Kebebasan dalam beragama itu, lanjut Maruarar, telah diatur di dalam UUD 1945 dan Pancasila, dan seharusnya ditegakan dan diamalkan dengan sungguh-sungguh.
Tidak boleh ada warga negara Indonesia yang tidak bisa beribadah di tempat ibadahnya.
"Saya sangat menyesalkan kejadian ini, dan kalau bisa itu tidak boleh terulang kembali di Indonesia, yang mengedepankan sikap pluralisme, pancasila, dan kebhinekaan," kata Anggota Komisi XI DPR RI ini.
PILIHAN:
Usut Tuntas Dalang di Balik Insiden Tolikara
Jokowi Minta Maaf pada Umat Islam Atas Insiden Tolikara
Menurut politikus PDIP ini, negara harus hadir dalam menyelesaikan persoalan tersebut guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi setiap pemeluk agama dalam melaksanakan ibadahnya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing.
"Kejadian ini telah mengusik kita semua. Para pelakunya harus mendapatkan sanksi hukum dan negara tidak boleh melakukan pembiaran atas kasus ini," kata Maruarar usai menggelar silaturahmi Lebaran 2015 dan Reses Maruarar Sirait, bersama ratusan masyarakat dan puluhan kepala desa, di Desa Ligung Lor Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka, Senin (20/7/2015).
Kebebasan dalam beragama itu, lanjut Maruarar, telah diatur di dalam UUD 1945 dan Pancasila, dan seharusnya ditegakan dan diamalkan dengan sungguh-sungguh.
Tidak boleh ada warga negara Indonesia yang tidak bisa beribadah di tempat ibadahnya.
"Saya sangat menyesalkan kejadian ini, dan kalau bisa itu tidak boleh terulang kembali di Indonesia, yang mengedepankan sikap pluralisme, pancasila, dan kebhinekaan," kata Anggota Komisi XI DPR RI ini.
PILIHAN:
Usut Tuntas Dalang di Balik Insiden Tolikara
Jokowi Minta Maaf pada Umat Islam Atas Insiden Tolikara
(hyk)
