DPRD: BPK Itu Ada Sejak Ahok Belum Jadi Gubernur
Jum'at, 10 Juli 2015 - 03:35 WIB
DPRD: BPK Itu Ada Sejak Ahok Belum Jadi Gubernur
A
A
A
JAKARTA - DPRD DKI Jakarta mengkritisi ucapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang tak terima dengan penilaian BPK terkait laporan keuangan tahun anggaran 2014.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi menuturkan, pernyataan Ahok yang tidak terima dengan rekomendasi BPK kepada DKI dengan opini Wajar Dengan Pengendalian (WDP) untuk anggaran 2014 seharusnya tidak dilakukan. "Seharusnya kita tidak menyalahkan BPK. Penilaian dari BPK itu merupakan koreksi buat kita. Kapan kita mau besar kalau dikoreksi sama lembaga resmi saja malah berbalik melawan," tutur Sanusi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis 9 Juli 2015 kemarin.
Sanusi melanjutkan, BPK adalah lembaga yang berdiri sebelum Ahok menjabat sebagai Gubernur. Sanusi yakin BPK sudah memiliki standarisasi dalam profesionalismenya.
"Ini jadi koreksi aja buat pemerintah daerah, kita harus perbaiki dong secara manajerial skill. Tapi sekali lagi kalau pelaksanaan keuangan daerah sudah memenuhi standar akuntabilitas, standar sistem akuntansi pemerintahan, kemudian transparansi, pengawasan yang kuat, tidak akan terjadi itu WDP. Kalaupun WDP ya catatannya kecil lah. Bukan sebanyak itu. Kan itu catatannya banyak," ucapnya.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi menuturkan, pernyataan Ahok yang tidak terima dengan rekomendasi BPK kepada DKI dengan opini Wajar Dengan Pengendalian (WDP) untuk anggaran 2014 seharusnya tidak dilakukan. "Seharusnya kita tidak menyalahkan BPK. Penilaian dari BPK itu merupakan koreksi buat kita. Kapan kita mau besar kalau dikoreksi sama lembaga resmi saja malah berbalik melawan," tutur Sanusi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis 9 Juli 2015 kemarin.
Sanusi melanjutkan, BPK adalah lembaga yang berdiri sebelum Ahok menjabat sebagai Gubernur. Sanusi yakin BPK sudah memiliki standarisasi dalam profesionalismenya.
"Ini jadi koreksi aja buat pemerintah daerah, kita harus perbaiki dong secara manajerial skill. Tapi sekali lagi kalau pelaksanaan keuangan daerah sudah memenuhi standar akuntabilitas, standar sistem akuntansi pemerintahan, kemudian transparansi, pengawasan yang kuat, tidak akan terjadi itu WDP. Kalaupun WDP ya catatannya kecil lah. Bukan sebanyak itu. Kan itu catatannya banyak," ucapnya.
(whb)
