Pengelolaan Makin Kacau
A
A
A
PALEMBANG - Puluhan pedagang kaki lima (PKL) Pasar 16 Ilir yang tergabung dalam Paguyuban Pasar Kota Palembang melakukan aksi unjuk rasa, kemarin.
Gedung Dewan Perwakilan Rak yat Daerah (DPRD) Kota Pa - lembang menjadi tujuan utama aksi para PKL. Pengunjuk rasa mendesak agar anggota DPRD Palembang merekomendasikan ke Pemkot Palembang, untuk meng hentikan pengelolaan pasar tra di sio - nal yang dilakukan pihak ketiga selama ini.
Koor dinator Aksi (Korak) Arifin Kalender mengatakan, ratusan pedagang di Pasar 16 Ilir sudah menyatakan sikap, me nolak pengelolaan pasar yang selama ini dikelola PT Gan - da Tahta Prima (GTP). “Kami minta, anggota DPRD Palembang terhormat agar bisa menyampaikan tun tu - tan kami kepada pihak Pemkot Pa lembang. Agar PT GTP segera dilakukan evaluasi terkait kerja sama pengelolaan Pasar 16 Ilir,” ungkapnya saat memimpin aksi unjuk rasa di halaman Kantor DPRD Palembang.
Arifin menambahkan, pi - hak nya juga meminta agar DPRD Palembang bisa me mas - ti kan agar pengelolaan semua pa sar tradisional di Palembang dikelola PD Pasar Palembang Jaya. “Kalau mereka (PD Pasar) tidak sanggup, lebih baik mun - dur saja. PD Pasar itu per pan - jangan tangan dari Pemkot Palembang, kenapa pasar harus dikelola pihak ketiga,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II Syahril Eddy me nga - takan, pihaknya akan menampung dahulu aspirasi pedagang Pasar 16 Ilir. Pihaknya juga akan segera memanggil PT GTP dan PD Pasar Palembang Jaya untuk mengonfirmasi kebenarannya. “Kami akan kaji dahulu, tidak mungkin langsung di akomoda - si,” katanya.
Anggota Komisi II lainnya M Hidayat mengatakan, seharusnya Pemkot Palembang me - mang gil dan melibatkan DPRD Pa lembang dalam melakukan kerja sama atau BOT. “Kalau semua pasar harus dikelola pihak ketiga. Apa tugas PD Pasar. Menurut kami, BOT tidak bagus, artinya harus dikelola Pemkot Palembang sen di - ri,” ujarnya.
Sierra syailendra
Gedung Dewan Perwakilan Rak yat Daerah (DPRD) Kota Pa - lembang menjadi tujuan utama aksi para PKL. Pengunjuk rasa mendesak agar anggota DPRD Palembang merekomendasikan ke Pemkot Palembang, untuk meng hentikan pengelolaan pasar tra di sio - nal yang dilakukan pihak ketiga selama ini.
Koor dinator Aksi (Korak) Arifin Kalender mengatakan, ratusan pedagang di Pasar 16 Ilir sudah menyatakan sikap, me nolak pengelolaan pasar yang selama ini dikelola PT Gan - da Tahta Prima (GTP). “Kami minta, anggota DPRD Palembang terhormat agar bisa menyampaikan tun tu - tan kami kepada pihak Pemkot Pa lembang. Agar PT GTP segera dilakukan evaluasi terkait kerja sama pengelolaan Pasar 16 Ilir,” ungkapnya saat memimpin aksi unjuk rasa di halaman Kantor DPRD Palembang.
Arifin menambahkan, pi - hak nya juga meminta agar DPRD Palembang bisa me mas - ti kan agar pengelolaan semua pa sar tradisional di Palembang dikelola PD Pasar Palembang Jaya. “Kalau mereka (PD Pasar) tidak sanggup, lebih baik mun - dur saja. PD Pasar itu per pan - jangan tangan dari Pemkot Palembang, kenapa pasar harus dikelola pihak ketiga,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II Syahril Eddy me nga - takan, pihaknya akan menampung dahulu aspirasi pedagang Pasar 16 Ilir. Pihaknya juga akan segera memanggil PT GTP dan PD Pasar Palembang Jaya untuk mengonfirmasi kebenarannya. “Kami akan kaji dahulu, tidak mungkin langsung di akomoda - si,” katanya.
Anggota Komisi II lainnya M Hidayat mengatakan, seharusnya Pemkot Palembang me - mang gil dan melibatkan DPRD Pa lembang dalam melakukan kerja sama atau BOT. “Kalau semua pasar harus dikelola pihak ketiga. Apa tugas PD Pasar. Menurut kami, BOT tidak bagus, artinya harus dikelola Pemkot Palembang sen di - ri,” ujarnya.
Sierra syailendra
(ftr)