Banyak PNS Gosok Batu Akik, Ahok Janji Berikan Hukuman
Jum'at, 26 Juni 2015 - 20:23 WIB
Banyak PNS Gosok Batu Akik, Ahok Janji Berikan Hukuman
A
A
A
JAKARTA - Demam batu akik di masyarakat ternyata membuat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) geram. Pasalnya, sejumlah PNS lebih memilih menggosok batu akik saat jam kerja.
Ahok pun mengancam menindak PNS yang kedapatan sibuk menggosok batu akik daripada melayani masyarakat. "Saya kira, tidak pantas uang rakyat buat bayar PNS yang cuma gosok-gosok batu akik saja di kantor. Itu enggak pantas," kata Ahok saat melakukan Safari Ramadan di Duren Sawit, Jumat (26/6/2015).
Ironisnya, lanjut Ahok masih ada PNS yang bekerja hanya ongkang-ongkang kaki mendapatkan gaji yang sesuai sementara yang benar-benar bekerja gajinya tidak sesuai.
"Kita akan mulai tahun ini. PNS yang tidak jelas akan kita cabut tunjangan kinerja daerahnya, PNS itu hanya dapat gaji pokok saja. Jadi kalau yang mau melayani, dia lebih banyak membantu masyarakat miskin," tambahnya.
Ahok juga berpesan, agar masyarakat melaporkan camat dan lurah di DKI yang tidak melayani warganya. "Kalau lurah dan camat enggak mau urus, lapor ke Wali Kota atau saya. kita akan staf-kan. Kita anggarkan Rp19 triliun buat bayar gaji pegawai, masa enggak bisa urus Jakarta," ucapnya.
Ahok pun mengancam menindak PNS yang kedapatan sibuk menggosok batu akik daripada melayani masyarakat. "Saya kira, tidak pantas uang rakyat buat bayar PNS yang cuma gosok-gosok batu akik saja di kantor. Itu enggak pantas," kata Ahok saat melakukan Safari Ramadan di Duren Sawit, Jumat (26/6/2015).
Ironisnya, lanjut Ahok masih ada PNS yang bekerja hanya ongkang-ongkang kaki mendapatkan gaji yang sesuai sementara yang benar-benar bekerja gajinya tidak sesuai.
"Kita akan mulai tahun ini. PNS yang tidak jelas akan kita cabut tunjangan kinerja daerahnya, PNS itu hanya dapat gaji pokok saja. Jadi kalau yang mau melayani, dia lebih banyak membantu masyarakat miskin," tambahnya.
Ahok juga berpesan, agar masyarakat melaporkan camat dan lurah di DKI yang tidak melayani warganya. "Kalau lurah dan camat enggak mau urus, lapor ke Wali Kota atau saya. kita akan staf-kan. Kita anggarkan Rp19 triliun buat bayar gaji pegawai, masa enggak bisa urus Jakarta," ucapnya.
(whb)
