Ratusan Desa di Jabar Rawan Pangan
Senin, 22 Juni 2015 - 10:21 WIB
Ratusan Desa di Jabar Rawan Pangan
A
A
A
BANDUNG - Pemprov Jawa Barat akan melakukan aksi multipihak untuk menangani ratusan desa berpotensi rawan pangan. Dari 5.240 desa yang ada di Jabar, 813 di antaranya merupakan desa miskin dengan kategori berpotensi tinggi ra wan pangan.
Seusai rapat koordinasi pe nanganan desa berpotensi rawan pangan bersama Asisten Bidang Perekonomian dan Pem bangunan Setda Provinsi Jabar Yerry Yanuar, Kepala Badan Ketahanan Pangan Daer ah (BKPD) Jabar Dewi Sartika, serta para Kepala Organisasi Perang kat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jabar, Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar mengatakan, untuk menangani 813 desa tersebut, pihaknya akan melaksanakan aksi multipihak yang melibatkan hampir seluruh OPD yang ada di Pemprov Jabar.
“Kita akan mem - buat rencana aksi multipihak khu susnya untuk desa yang potensi rawan pangan. Dari data 2011 kita ada 813 desa yang potensi rawan pangan, kita akan pilah yang mana punya po tensi rawan pangannya tinggi,” ungkap Deddy seusai rapat koordinasi di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (18/6) Rencana ini tidak hanya akan melibatkan OPD terkait saja, seperti Dinas Perternakan, Di nas Pertanian, dan Dinas Kesehatan, namun juga akan melibatkan OPD lain seperti Dinas Pendidikan dan lembaga desa terkait.
Karena menurut Deddy, timbulnya potensi tersebut bisa disebabkan oleh pengetahuan gizi yang kurang dari masya rakat. “Jangan-jangan ini karena fak tor pendidikan. Jadi, mungkin secara ekonomi cukup tapi pengetahuan tentang gizi yang kurang. Bisa jadi karena sebuah gaya hidup yang masuk ke desadesa, artinya dengan adanya parabola di desa-desa sekarang lebih baik ganti casing (ponsel) daripada susu. Ada gaya hidup yang masuk ke desa-desa yang barangkali ditentukan oleh tingkat pendidikan masya rakat,” paparnya.
“Saya kira ini cukup besar kalau bicara kemiskinan, dari OPD terkaitnya hampir 50% lebih yang terkait dengan hal ini untuk bagaimana kita keroyok rame-rame (bekerja sama), saya kira indikator tentang desa potensi rawan pangan ini bisa selesai dengan cepat. Minimal dalam tiga tahun ini bisa se lesai,” tambah Deddy. Selain itu, Deddy pun mengungkapkan aksi multipihak ini di lakukan untuk mencegah hi langnya generasi (lost gene ration) yang ada di desa-desa berpotensi rawan pangan tersebut, sebagai akibat dari kekurangan gizi dan kemampuan dalam ber - pikir.
Sementara itu, daerah di Jabar yang memiliki desa miskin kategori tinggi yaitu Kota Tasikmalaya. Dari 69 desa/ ke lurahan yang ada di Kota Tasikmalaya, 32 di antaranya merupakan desa/kelurahan mis kin tinggi. Dan untuk daerah kabupaten, Kabupaten Bandung Ba rat memiliki desa miskin kategori tinggi terbanyak. Dari 165 desa/kelurahan, 42 di antaranya merupakan desa/ kelurahan miskin tinggi.
Namun, Kepala BKPD Dewi Sartika mengatakan daerah yang memiliki desa miskin dengan kategori tinggi tersebut sudah diberikan intervensi atau bantuan. “Walaupun secara persentase tinggi (kedua dae rah tersebut) sekarang sudah ada intervensi,” kata Dewi seraya menambahkan sebuah desa disebut desa miskin apabila penduduknya miskinnya lebih 18%.
Hingga 2015 ini, lanjut Dewi, dari 813 desa miskin tinggi (DMT) sudah diintervensi sebanyak 312 desa atau 38nya melalui desa mandiri pangan, lumbung pangan masyarakat, lingkungan bebas rawan pangan, lembaga akses pangan masyarakat, dan lembaga distribusi pangan masyarakat.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan desa miskin tinggi dan mengakibatkan berpotensi rawan pangan seperti ting kat pendapatan ekonomi, akses untuk mendapatkan pangan kecil, serta tidak tersedianya sarana pasar.
Yugi prasetyo
Seusai rapat koordinasi pe nanganan desa berpotensi rawan pangan bersama Asisten Bidang Perekonomian dan Pem bangunan Setda Provinsi Jabar Yerry Yanuar, Kepala Badan Ketahanan Pangan Daer ah (BKPD) Jabar Dewi Sartika, serta para Kepala Organisasi Perang kat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jabar, Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar mengatakan, untuk menangani 813 desa tersebut, pihaknya akan melaksanakan aksi multipihak yang melibatkan hampir seluruh OPD yang ada di Pemprov Jabar.
“Kita akan mem - buat rencana aksi multipihak khu susnya untuk desa yang potensi rawan pangan. Dari data 2011 kita ada 813 desa yang potensi rawan pangan, kita akan pilah yang mana punya po tensi rawan pangannya tinggi,” ungkap Deddy seusai rapat koordinasi di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (18/6) Rencana ini tidak hanya akan melibatkan OPD terkait saja, seperti Dinas Perternakan, Di nas Pertanian, dan Dinas Kesehatan, namun juga akan melibatkan OPD lain seperti Dinas Pendidikan dan lembaga desa terkait.
Karena menurut Deddy, timbulnya potensi tersebut bisa disebabkan oleh pengetahuan gizi yang kurang dari masya rakat. “Jangan-jangan ini karena fak tor pendidikan. Jadi, mungkin secara ekonomi cukup tapi pengetahuan tentang gizi yang kurang. Bisa jadi karena sebuah gaya hidup yang masuk ke desadesa, artinya dengan adanya parabola di desa-desa sekarang lebih baik ganti casing (ponsel) daripada susu. Ada gaya hidup yang masuk ke desa-desa yang barangkali ditentukan oleh tingkat pendidikan masya rakat,” paparnya.
“Saya kira ini cukup besar kalau bicara kemiskinan, dari OPD terkaitnya hampir 50% lebih yang terkait dengan hal ini untuk bagaimana kita keroyok rame-rame (bekerja sama), saya kira indikator tentang desa potensi rawan pangan ini bisa selesai dengan cepat. Minimal dalam tiga tahun ini bisa se lesai,” tambah Deddy. Selain itu, Deddy pun mengungkapkan aksi multipihak ini di lakukan untuk mencegah hi langnya generasi (lost gene ration) yang ada di desa-desa berpotensi rawan pangan tersebut, sebagai akibat dari kekurangan gizi dan kemampuan dalam ber - pikir.
Sementara itu, daerah di Jabar yang memiliki desa miskin kategori tinggi yaitu Kota Tasikmalaya. Dari 69 desa/ ke lurahan yang ada di Kota Tasikmalaya, 32 di antaranya merupakan desa/kelurahan mis kin tinggi. Dan untuk daerah kabupaten, Kabupaten Bandung Ba rat memiliki desa miskin kategori tinggi terbanyak. Dari 165 desa/kelurahan, 42 di antaranya merupakan desa/ kelurahan miskin tinggi.
Namun, Kepala BKPD Dewi Sartika mengatakan daerah yang memiliki desa miskin dengan kategori tinggi tersebut sudah diberikan intervensi atau bantuan. “Walaupun secara persentase tinggi (kedua dae rah tersebut) sekarang sudah ada intervensi,” kata Dewi seraya menambahkan sebuah desa disebut desa miskin apabila penduduknya miskinnya lebih 18%.
Hingga 2015 ini, lanjut Dewi, dari 813 desa miskin tinggi (DMT) sudah diintervensi sebanyak 312 desa atau 38nya melalui desa mandiri pangan, lumbung pangan masyarakat, lingkungan bebas rawan pangan, lembaga akses pangan masyarakat, dan lembaga distribusi pangan masyarakat.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan desa miskin tinggi dan mengakibatkan berpotensi rawan pangan seperti ting kat pendapatan ekonomi, akses untuk mendapatkan pangan kecil, serta tidak tersedianya sarana pasar.
Yugi prasetyo
(ftr)
