Akreditasi PAUD Masih Rendah
Sabtu, 20 Juni 2015 - 11:21 WIB
Akreditasi PAUD Masih Rendah
A
A
A
PALEMBANG - Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF), Perdana Afif Luthfy mengatakan pemetaan kualitas pendidikan dari lembaga PNF mendesak saat ini.
“Sumsel termasuk provinsi yang grafik akreditasinya tidak tinggi dibandingkan PAUD di Jawa. Tapi kami akui, secara nasional memang jumlah PAUD yang terakreditasi baru 5% dari 200.000 unit yang ada di Indonesia,” ungkapnya usai mengisi sosialisasi akreditasi PAUD di aula Disdikpora Palembang kemarin. Oleh karena itu, pemerintah secara intens memberikan sosialisasi dan lokakarya akreditasi kepada pengelola PAUD di 16 provinsi.
Khusus Provinsi Sumsel dipusatkan di Kota Pa lembang karena diketahui populasi PNF-nya lebih banyak dibandingkan kab/kota lain. Menurutnya, masyarakat perlu me mahami banyaknya keun tungan dengan dimilikinya sta tus akreditasi. “Dengan akre d itasi satuan lembaga PAUD, kami bisa melihat kualitas PAUD di daerah sehingga bisa menjadi pemetaan bagi Ke mendikbud untuk pembinaan ke depan,” ujarnya.
Menurut dia, kendala rendah nya akreditasi karena pengembangan pendidikan PAUD masih terfokus pada peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK), sementara pembinaan dan penjaminan mutu pendidik an di daerah belum menjadi konsentrasi pemerintah. Diakuinya, antusias pengelola PAUD di Sumsel dalam mengajukan akreditasi sudah tinggi.
Hanya saja, kuota yang disiapkan pemerintah masih belum mencukupi. “Ini juga menjadi kendala, kuota anggaran yang disiapkan pemerintah terbatas. Tahun lalu hanya untuk 1.000 unit, tahun ini 5.000, dan tahun depan 20.000. Jika konsisten setiap tahun kuota bisa 20 - .0000, 5-10 tahun ke depan seluruh PAUD bisa t erak - reditasi,” sebutnya.
Dalam kesempatan ter sebut, Ketua Himpaudi Pa lembang, Murnia mengakui, di wilayah Palembang masih banyak PAUD yang belum terakreditasi. Pihaknya terus mengupayakan peningkatan kualitas sum ber daya manusia dan penunjang lainnya agar PAUD ke depan bisa lebih maju. Selain itu, akan diupayakan pula melakukan berbagai kegiatan baik berupa seminar atau pelatihan untuk memperkaya peng eta huan sumber daya manusia yang berkecimpung didunia PAUD.
Tidak bisa dipungkiri, kata Murnia, dana menjadi salah satu kendala dalam peng embangan PAUD. Meski demikian, pihaknya tetap akan berusaha mengembangkan PAUD. “Kami tentu tetap berharap ada peran aktif dan partisipasi pemerintah daerah. Terutama mengenai fasilitas dan pendanaan,” katanya.
yulia savitri
“Sumsel termasuk provinsi yang grafik akreditasinya tidak tinggi dibandingkan PAUD di Jawa. Tapi kami akui, secara nasional memang jumlah PAUD yang terakreditasi baru 5% dari 200.000 unit yang ada di Indonesia,” ungkapnya usai mengisi sosialisasi akreditasi PAUD di aula Disdikpora Palembang kemarin. Oleh karena itu, pemerintah secara intens memberikan sosialisasi dan lokakarya akreditasi kepada pengelola PAUD di 16 provinsi.
Khusus Provinsi Sumsel dipusatkan di Kota Pa lembang karena diketahui populasi PNF-nya lebih banyak dibandingkan kab/kota lain. Menurutnya, masyarakat perlu me mahami banyaknya keun tungan dengan dimilikinya sta tus akreditasi. “Dengan akre d itasi satuan lembaga PAUD, kami bisa melihat kualitas PAUD di daerah sehingga bisa menjadi pemetaan bagi Ke mendikbud untuk pembinaan ke depan,” ujarnya.
Menurut dia, kendala rendah nya akreditasi karena pengembangan pendidikan PAUD masih terfokus pada peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK), sementara pembinaan dan penjaminan mutu pendidik an di daerah belum menjadi konsentrasi pemerintah. Diakuinya, antusias pengelola PAUD di Sumsel dalam mengajukan akreditasi sudah tinggi.
Hanya saja, kuota yang disiapkan pemerintah masih belum mencukupi. “Ini juga menjadi kendala, kuota anggaran yang disiapkan pemerintah terbatas. Tahun lalu hanya untuk 1.000 unit, tahun ini 5.000, dan tahun depan 20.000. Jika konsisten setiap tahun kuota bisa 20 - .0000, 5-10 tahun ke depan seluruh PAUD bisa t erak - reditasi,” sebutnya.
Dalam kesempatan ter sebut, Ketua Himpaudi Pa lembang, Murnia mengakui, di wilayah Palembang masih banyak PAUD yang belum terakreditasi. Pihaknya terus mengupayakan peningkatan kualitas sum ber daya manusia dan penunjang lainnya agar PAUD ke depan bisa lebih maju. Selain itu, akan diupayakan pula melakukan berbagai kegiatan baik berupa seminar atau pelatihan untuk memperkaya peng eta huan sumber daya manusia yang berkecimpung didunia PAUD.
Tidak bisa dipungkiri, kata Murnia, dana menjadi salah satu kendala dalam peng embangan PAUD. Meski demikian, pihaknya tetap akan berusaha mengembangkan PAUD. “Kami tentu tetap berharap ada peran aktif dan partisipasi pemerintah daerah. Terutama mengenai fasilitas dan pendanaan,” katanya.
yulia savitri
(ftr)
