Gaji Mandek, Dewan Segel Kantor

BATURAJA - Puluhan anggota DPRD OKU berunjuk rasa dengan menyegel kantor mereka sebagai bentuk protes terhadap manajemen Bank SumselBabel (BSB) cabang setempat yang dituding telah membohongi dan menyepelekan mereka.

“Kami merasa direndahkan oleh mana jemen Bank SumselBabel,” cetus Yudi, anggota DPRD OKU dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Taman Kota Baturaja, kemarin. Yudi menuturkan, sebagian besar wakil rakyat di daerah itu saat per tama kali dilantik telah mengam bil pinjaman uang ke Bank SumselBabel cabang OKU dengan kisaran Rp500 juta ke atas. Sesuai aturan, kata dia, anggota DPRD OKU di wajibkan mencicil pin jam an dengan cara di potong gaji.

Namun, berhubung selama enam bu lan belum menerima gaji, akhirnya para elite politik di Bumi Sebimbing Sekundang meminta kelonggaran kepada manajemen BUMD terna ma itu.

“Ha silnya beberapa waktu lalu kami berha sil melakukan pertemuan dan berdialog langsung dengan manajemen Bank SumselBabel cabang OKU. Mereka sepakat memenuhi permintaan kami agar jadwal pemotongan gaji waktunya diundur, tetapi jumlah uang yang dipo tong ditambah. Misalnya, saya terhitung Janua ri 2015 dan seterusnya, seharusnya di potong Rp7 juta/bulan. Namun, jadwalnya diundur menjadi Juli 2015 dan jumlah potongan yang kurang ter sebut diakumulasikan pada bulan berikutnya sehingga angsurannya bertambah Rp1 juta/bulan,” paparnya.

Namun demikian, kata dia, tibatiba kesepakatan itu dibatalkan sepihak tanpa ada pemberitahuan dari mana jemen Bank SumselBabel cabang OKU. “Jadi buat apa perte muan terse but. Ini jelas pelecehan bagi kami,” katanya.

Di lokasi yang sama, anggota DPRD OKU Ikhsan dari Fraksi Nasdem meminta Pemkab OKU menarik semua penyer taan modal di Bank SumselBabel wilayah setempat. “Kami benar-benar tersinggung oleh sikap manajemen Bank SumselBabel cabang OKU. Bahkan, kalau perlu kami akan mengkaji apakah masalah ini ada unsur pidana atau tidak. Jika ada, maka kami akan melaporkan mereka ke polisi,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Pimpinan BSB Cabang Baturaja, Sobirin saat dikonfirmasi mengatakan bahwa belum dicairkannya gaji anggota DPRD karena ada beberapa debitur (dari kalangan anggota Dewan) enggan dipotong untuk membayar pinjaman. “Boleh dikatakan mereka tidak mau dipotong atau ingin teri ma utuh. Karena ada di antara mereka (anggota Dewan) yang memin jam ke bank (debitur), dan sumber pemotongannya melalui gaji, ya harus kami potong,” ujarnya.

Namun, jelas Sobirin, belum ada kata sepakat perihal itu. Pihak nya tidak bisa memutuskan apakah gaji itu langsung dibayar tan pa dipotong atau tidak. “Saya sen diri tidak bisa memutuskan ka rena tidak punya kewenangan. Sa ya masih menunggu keputusan pusat. Jadi belum dapat disimpulkan,” ujarnya.

Dia menegaskan, dana (gaji) itu akan dikeluarkan apabila pro sedurnya terpenuhi. “Tidak bisa dicam puradukkan. DPRD ada aturan sendiri, kami juga ada atur an sen diri. Nah, sepertinya belum sinkron masalah aturan itu,” jelas dia. Dia mengungkapkan, tercatat 23 orang anggota Dewan menjadi de bitur di BSB cabang OKU konvensional, sedangkan syariah, kata dia, tidak tahu berapa jumlah nya.

“Nah, debitur-debitur itulah yang enggan gajinya dipotong dan meminta ditunda dulu. Karena mereka beralasan ada hal hal yang mereka ingin selesaikan. Ma kanya, mereka ingin terima utuh. Tapi di sisi kami, kan ada aturan. Makanya, kami ingin langsung dipotong,” tuturnya.

Dia menegaskan, pihaknya bu kan menahan gaji anggota Dewan. “Kami sudah santun, bahwa potongan utang diambil dari gaji. Karena pinjaman anggota Dewan ini kategorinya sama dengan pegawai, sebab sumbernya gaji. Jadi kami potong dari sana (gaji) dan me mang seharusnya kami berhak melakukan itu,” jelasnya lagi.

Mengenai berapa jumlah utang masing-masing anggota Dewan, Sobirin mengaku lupa. Pada intinya, tambah Sobirin, pihaknya akan langsung mencairkan gaji anggota Dewan kalau mereka maudipotong sesuai aturan. “Dengan ketentuan, semua debitur tadi sepakat dipotong. Sebab, kalau hanya satu atau dua orang yang mau dipotong, sedang kan debitur lain menolak, ya tidak bisa juga. Sebab kami ada pertang gung ja waban dan bakal kena sanksi. Karena uang itu tinggal di bayarkan, sekarang tinggal pema haman atur an masing-masing dua lembaga ini saja,” pungkasnya.

Sementara, pantauan KORAN SINDO PALEMBANG di lapangan, aksi menyegel kantor sempat membuat heoh seluruh staf Sekretariat DPRD OKU. Pasalnya, saat lagi asyik bekerja mereka secara tiba-tiba diminta keluar kantor oleh para wakil rakyat tersebut. “Baru kali ini Dewan berdemo, biasanya mereka yang menyambut para pendemo,” kata Ida, staf Sekretariat DPRD OKU.

Ibrahim arsyad