Korban Erupsi Kecewa pada Bupati
Kamis, 28 Mei 2015 - 12:01 WIB
Korban Erupsi Kecewa pada Bupati
A
A
A
KARO - Korban erupsi Sinabung yang menetap di hunian sementara kecewa dengan kepemimpinan Bupati Karo Terkelin Brahmana karena tetap menggelar Pesta Budaya Mejuah-juah.
Padahal para korban erupsi hidup kekurangan dan kondisinya memprihatinkan. “Hampir setahun kami menetap di hunian sementara ini dengan kondisi serba kekurangan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja kami sudah kesulitan, bagaimana mau memikirkan pesta itu,” ujar Mulijen Tarigan, seorang korban erupsi Sinabung asal Desa Gurukinayan, Rabu (27/5).
Diketahui, korban erupsi Sinabung menetap di hunian sementara di sepanjang Jalan Desa Berastepu, Kecamatan Simpang Empat-Desa Gurukinayan, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo. Kondisi tempat tinggal mereka tidak bisa dibilang baik dan tanpa fasilitas memadai. Mulijen mengatakan, saat ini untuk membeli beras para korban erupsi bekerja sebagai buruh di perladangan orang lain dengan upah sekitar Rp60- 80.000 per hari.
Namun, pekerjaan itu dilakukan kalau ada yang membutuhkan jasa buruh. “Setelah pemerintah menyetop pemberian jatah hidup berupa beras 400 gram per hari per jiwa, kehidupan jadi semakin sulit. Belum lagi untuk kebutuhan anak sekolah kami,” ujarnya. Mulijen mengakui, pe-merintah memberi biaya sewa rumah sebesar Rp1.800.000 selama 6 bulan dan sewa lahan Rp2 juta selama 1 tahun.
Namun, dana itu tidak cukup untuk menyewa rumah dan lahan di luar desa mereka sebelumnya. “Itulah sebabnya, kami mendirikan hunian sementara karena biayanya lebih murah. Kami juga masih dapat memanfaatkan sisa hasil pertanian sebelum diterjang erupsi,” kata Mulijen diamini sejumlah warga lainnya.
Dia menambahkan, sampai saat ini mereka juga belum mendapat informasi mengenai relokasi tahap II. Relokasi tersebut untuk warga Desa Gurukinayan, Berastepu, Gamber, Kuta Tonggal, dan Dusun Gamber, yang belum mendapat giliran. “Untuk tahap pertama saja sudah hampir setahun belum selesai.
Bagaimana nanti tahap kedua, empat desa dan satu dusun tersebut warganya mencapai 3.000 jiwa. Kemungkinan bisa sampai 3-5 tahun lagi kami baru direlokasi,”ujarnya dengan nada pasrah. Sementara Anggota DPRD Karo Lusia Sukatendel mengatakan, saat ini anggota DPRD Provinsi Sumut, DPD, DPR, dan sejumlah masyarakat Karo di Jakarta, terus mendorong pemerintah pusat menetapkan erupsi Sinabung menjadi bencana nasional.
“Mengapa pada saat mereka memperjuangkan nasib korban erupsi Sinabung, di sini malah digelar pesta. Kan bisa diundur, dilihat waktunya yang tepat. Kalau begini mereka yang berjuang untuk menetapkan Sinabung jadi bencana nasional akan merasa upayanya tidak dihargai,” kata Lusia.
Pemerhati Tanah Karo Bukti Ginting Babo yang ditemui di Kota Berastagi menilai, penyelenggaraan Pesta Mejuah-juah yang terkesan dipaksakan di tengah bencana Sinabung sangat tidak tepat. “Dilihat dari dukungan sarana dan prasarana juga sangat tidak memadai untuk menggelar kegiatan ini,” ujarnya.
Riza pinem
Padahal para korban erupsi hidup kekurangan dan kondisinya memprihatinkan. “Hampir setahun kami menetap di hunian sementara ini dengan kondisi serba kekurangan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja kami sudah kesulitan, bagaimana mau memikirkan pesta itu,” ujar Mulijen Tarigan, seorang korban erupsi Sinabung asal Desa Gurukinayan, Rabu (27/5).
Diketahui, korban erupsi Sinabung menetap di hunian sementara di sepanjang Jalan Desa Berastepu, Kecamatan Simpang Empat-Desa Gurukinayan, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo. Kondisi tempat tinggal mereka tidak bisa dibilang baik dan tanpa fasilitas memadai. Mulijen mengatakan, saat ini untuk membeli beras para korban erupsi bekerja sebagai buruh di perladangan orang lain dengan upah sekitar Rp60- 80.000 per hari.
Namun, pekerjaan itu dilakukan kalau ada yang membutuhkan jasa buruh. “Setelah pemerintah menyetop pemberian jatah hidup berupa beras 400 gram per hari per jiwa, kehidupan jadi semakin sulit. Belum lagi untuk kebutuhan anak sekolah kami,” ujarnya. Mulijen mengakui, pe-merintah memberi biaya sewa rumah sebesar Rp1.800.000 selama 6 bulan dan sewa lahan Rp2 juta selama 1 tahun.
Namun, dana itu tidak cukup untuk menyewa rumah dan lahan di luar desa mereka sebelumnya. “Itulah sebabnya, kami mendirikan hunian sementara karena biayanya lebih murah. Kami juga masih dapat memanfaatkan sisa hasil pertanian sebelum diterjang erupsi,” kata Mulijen diamini sejumlah warga lainnya.
Dia menambahkan, sampai saat ini mereka juga belum mendapat informasi mengenai relokasi tahap II. Relokasi tersebut untuk warga Desa Gurukinayan, Berastepu, Gamber, Kuta Tonggal, dan Dusun Gamber, yang belum mendapat giliran. “Untuk tahap pertama saja sudah hampir setahun belum selesai.
Bagaimana nanti tahap kedua, empat desa dan satu dusun tersebut warganya mencapai 3.000 jiwa. Kemungkinan bisa sampai 3-5 tahun lagi kami baru direlokasi,”ujarnya dengan nada pasrah. Sementara Anggota DPRD Karo Lusia Sukatendel mengatakan, saat ini anggota DPRD Provinsi Sumut, DPD, DPR, dan sejumlah masyarakat Karo di Jakarta, terus mendorong pemerintah pusat menetapkan erupsi Sinabung menjadi bencana nasional.
“Mengapa pada saat mereka memperjuangkan nasib korban erupsi Sinabung, di sini malah digelar pesta. Kan bisa diundur, dilihat waktunya yang tepat. Kalau begini mereka yang berjuang untuk menetapkan Sinabung jadi bencana nasional akan merasa upayanya tidak dihargai,” kata Lusia.
Pemerhati Tanah Karo Bukti Ginting Babo yang ditemui di Kota Berastagi menilai, penyelenggaraan Pesta Mejuah-juah yang terkesan dipaksakan di tengah bencana Sinabung sangat tidak tepat. “Dilihat dari dukungan sarana dan prasarana juga sangat tidak memadai untuk menggelar kegiatan ini,” ujarnya.
Riza pinem
(bbg)
