Harapan Warga Kota Bandung Turun

BANDUNG - Tingkat keyakinan atau harapan masyarakat terhadap kepemimpinan Ridwan Kamil dan Oded M Danial turun. Sebagian warga tidak yakin pasangan ini mampu menyelesaikan berbagai persoalan.

Kesimpulan tersebut di da sarkan pada hasil survei yang dilaku kan Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran (Unpad) beker jasama dengan eLSD (Lingkar Studi Informasi dan Demok rasi). Survei tersebut mengha silkan kesimpulan adanya penurunan keyakinan warga terha dap kepemimpinan RK-Oded sebesar sekitar 27% dibanding survei September 2013 lalu.

Pada 2013 lalu, sekitar 87% warga Kota Bandung merasa yakin dengan kepemimpinan RK-Oded dapat membawa perubahan lebih baik. Sementara hasil survei 2015 ini, hanya 60% warga Kota Bandung merasa yakin atas kepemimpinan Ridwan Kamil Oded dapat membawa Kota Bandung ke arah lebih baik. Sedangkan 36,8% memandang kepe mi mpin an keduanya biasa saja, dan 5,2% menganggap kurang yak in.

“Hal ini pun berpengaruh pa da harapan masyarakat Kota Ban dung terhadap RKOded. Pada 2013 lalu, ha rapanya warga cukup tinggi sekitar 93,6%, namun pada 2015 ha nya sekitar 67,33%. Ada penurunan harapan sekitar 25,77 %. Selanjutnya sekitar 20,17 % menyatakan biasa saja dan 6,83 % pesismistis, dan 5,17 % menyatakan tidak yakin,” ungkap peneliti dari eLSD Dedi Barnadi di sela-sela pemaparan hasil survei di Hotel Amarosa, Jalan Aceh, Kota Bandung, kemarin.

Survei ini dilakukan pada warga kota Bandung yang telah berusia 17 tahun atau lebih, atau telah menikah. Metode sam pling yang digunakan yakni mul tistage random sampling. Jum lah responden sebanyak 415 orang. Berdasarkan jumlah sam ple ini diperkirakan margin of error (+/-) 5,1% dengan tingkat kepercayaan 95%. Res pondens yang terpilih di wa wan carai lewat tatap muka oleh pewawancara dengan menggunakan kue sioner.

Sedangkan untuk da ta collecting dilakukan 12 April 2015 – 17 April 2015. Menurut dia, turunnya keper cayaan dan harapan warga ber dampak pada kepercayaan war ga Kota Bandung pada ke pemimpinan RK-Oded dalam tiga ta hun ke depan. Dari hasil survei, masyarakat menilai soal apa kah RK-Oded mampu melak sanakan janjinya. Sebesar 69,81 % warga Kota Bandung ma sih percaya dan 26,90 % merasa kurang percaya dan 3,29 % ti dak percaya.

Dia menyebutkan, per so alan sampah selalu menjadi sorot an berbagai pihak dan seakan tidak pernah berhenti. Pada survei yang dilakukan Septem ber 2013, kepercayaan warga Kota Bandung atas Ridwan Kamil sangat tinggi sekitar 67,9 % dapat membenahi masalah sam pah di Kota Bandung dan sisa nya sebesar 32,1 % kurang percaya.

Dan pada survei 2015 Se besar 56,67% warga Kota Bandung yang menilai penanggu langan persoalan sampah pada kepemimpinan RK-Oded me nyatakan baik dan 22,50% menyatakan kurang baik, 5,83% menyatakan tidak baik. “Hal ini dipengaruhi pelaksanaan peraturan tentang denda bagi pembuang sampah sembarangan, yang sebesar 69,17% War ga Kota Bandung menilai pe laksanannya tidak berjalan baik dan 30,83 % menyatakan sudah baik,” paparnya.

Menurut Ketua PSPK Un pad Muradi,ga ya kepemim pinan RK cen de rung mengutamakan ma sya ra kat di kelas menengah. Akan te tapi, bukan berarti harapan pa da kepemimpinan RK-Oded ha bis begitu saja. Menurutnyan masih ada waktu tiga tahun lagi untuk memperbaiki gaya ke pemim pinan mereka. Dia menyebutkan, RK harus bisa memberikan skala prioritas pada kebutuhan publik.

Salah satunya yakni membuat skala prioritas program pem bangun an dan infrastruktur yang ber basis pada kebutuhan masya rakat. “Dari hasil survei pun diketahui bahwa masyarakat sangat berharap RK mampu muntaskan masalah sampah, ke macet an, dan banjir. tapi hingga saat ini belum terlihat hasil nyata atas masalah tersebut,” jelasnya.

Terlebih, RK sering membangun fasilitas publik dengan sumber dana CSR. Hal ini kata Mu radi harusnya bisa di manfaat kan secara proporsional sesuai kebutuhan masyarakat um um, bukan hanya sekedar ke inginan komunitas. Soal birokrasi, menurut Muradi, RK sangat menghindari soal birokrasi dan lebih banyak me nyerahkan hal tersebut pada wakil nya, Oded.

Hal ini dinilai buruk, karena seorang pemimpin di negara demokrasi seperti In donesia, harus bisa mengendalikan birokrasinya sendiri, bu kan menghindarinya.

Anne rufaidah