Sintap, Layanan Publik di Kabupaten Nunukan

KABUPATEN Nunukan merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Utara (Kaltara), mempunyai luas wilayah 14.493 km² dan berpenduduk sebanyak 140.842 jiwa (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010). Kabupaten yang saat ini dipimpin oleh Drs. H. Basri mempunyai motto "Penekindidebaya" yang artinya "Membangun Daerah".

Kabupaten Nunukan yang berbatasan dengan negara Malaysia ini, mempunyai Sumber Daya Alam (SDA) yang memadai dan tidak kalah dengan daerah lain, mulai dari hasil tambang, pertanian/perkebunan, kelautan/perikanan. Untuk mengelola wilayah yang cukup luas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Bupati Nunukan Drs. H. Basri, M.Si mengatakan perlunya meningkatkan pelayanan publik untuk menyongsong era globalisasi.

Terkait dengan pelayanan publik yang ada di Kabupaten Nunukan, Bupati yang dulunya merupakan anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) ini mendirikan Sintap (Sistem Layanan Satu Atap) untuk memudahkan pengurusan perizinan bagi masyarakat Nunukan. Keberadaan Sintap untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melayani masyarakat.

Agar pelayanan publik dapat dirasakan oleh masyarakat, kemampuan aparat dalam pelayanan sopan santun menjadi syarat mutlak untuk menjaga citra instansi. “Sehingga masyarakat merasakan kepuasan pada pelayanan, misalnya saat mengurus perizinan IMB atau membuat KTP/KK," ujar Drs. H. Basri, M.Si.

Setiap orang menginginkan pelayanan sesuai dengan harapan. Secara umum masyarakat menginginkan adanya pelayanan yang mudah dan cepat dari pemerintah, sebab masyarakat mempunyai hak yang sama di dalam untuk mendapatkan pelayanan.

Menyadari hal itu, Basri selaku bupati yang baru menjabat satu periode ini menginginkan adanya pelayanan yang bersahabat dan profesional. “Agar pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan publik mampu melayani keperluan masyarakat,” pungkasnya.

Bupati Nunukan saat ini, mempunyai perhatian yang besar pada sektor pendidikan dan kesehatan. Menyadari arti penting pendidikan sebagai pondasi untuk membangun peradaban atau masyarakat yang maju, maka diperlukan pemerataan atau tingginya pendidikan bagi generasi bangsa. “Bagi siswa yang berprestasi, Kabupaten Nunukan memberikan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Bahkan hampir setiap tahun membuka kesempatan beasiswa,” ucapnya saat ditemui di Jakarta.

Selain itu, Basri yang memilih pensiun dini dari TNI dan menjabat sebagai kepala daerah itu juga mempunyai perhatian yang besar pada bidang kesehatan. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, peribahasa ini yang menjadi prinsip pria kelahiran Makassar ini. “Agar masyarakat sehat dan tidak mendapatkan kesulitan dalam pelayanan kesehatan, akan dibangun Rumah Sakit Pratama untuk melayani kesehatan masyarakat,” tegasnya.

Menurut Basri, pelayanan publik yang ada di Kabupaten Nunukan setiap tahunnya mengalami perubahan yang lebih baik dengan dorongan masyarakat untuk mewujudkan "Penekindidebaya" di daerah perbatasan.

Wujudkan Pembangunan Daerah
Untuk mewujudkan pembangunan di daerah perbatasan memerlukan kerja keras dan dukungan dari masyarakat setempat. Mengacu pada arah kebijakan pembangunan dalam RPJM 2010-2014 adalah memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, dan memperkuat daya saing perekonomian.

Daerah yang notabenenya jauh dari jangkauan pemerintah pusat, harus bekerja keras melakukan percepatan pembangunan daerah dengan meningkatkan pengembangan perekonomian daerah. Dan, kualitas sumber daya manusia harus didukung oleh kelembagaan serta ketersediaan infrastruktur perekonomian dan pelayanan publik.

Sementara strategi pembangunan daerah terluar dalam rancangan RPJM 2010-2014 adalah: Pengembangan ekonomi lokal; Penguatan kelembagaan masyarakat dan Pemda dalam pengelolaan sumberdaya lokal; Peningkatan aksesibilitas dari daerah tertinggal ke sentra-sentra produksi di pusat pertumbuhan; Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau; Peningkatan status gizi masyarakat; Peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas; Peningkatan keterampilan angkatan kerja; dan Peningkatan ketersediaan infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi.

Kabupaten Nunukan merupakan daerah perbatasan negara yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan laut lepas, sehingga memerlukan pembangunan yang cepat. Untuk menyambut masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, Kabupaten Nunukan menyiapkan masyarakatnya dengan pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan.

“Sementara, untuk ekonomi lokal akan menggerakan masyarakat untuk lebih kreatif akan memperkuat pengelolaan sumber daya lokal seperti perkebunan, pertanian dan ekonomi kreatif sebagai kekuatan ekonomi, agar Kabupaten Nunukan menjadi daerah yang mengasilkan barang yang dicari oleh Negara tetangga seperti Malaysia,” ucap Basri.

Selanjutnya, Basri menambahkan di tingkat lokal Kabupaten Nunukan menghadapi permasalahan mahalnya harga barang dan jasa, keterbatasan prasarana dan sarana pelayanan publik (infrastruktur), rendahnya kualitas SDM dan penyebaran penduduk yang tidak merata. “Saat ini, sudah sekitar 50% hingga 70% infrastruktur yang sudah dibangun, dengan mahalnya material namun kami akan terus berusaha untuk merealisasikan program kami untuk kesejahteraaan masyarakat di Kabupaten Nunukan,” tambahnya.

Sementara pada tingkat nasional, permasalahan daerah perbatasan adalah berupa kebijakan pemerintah pusat yang kurang berpihak kepada pembangunan daerah perbatasan; Tapal batas negara; Penyelundupan tenaga kerja Indonesia (TKI); Masih kurangnya personil, anggaran, prasarana dan sarana, serta kesejahteraan; Terjadinya perdagangan lintas batas illegal; Kurangnya akses dan media komunikasi serta informasi dalam negeri; Terjadinya proses pemudaran (degradasi) wawasan kebangsaan; Illegal logging dan illegal fishing oleh negara tetangga; serta belum optimalnya koordinasi lintas sektoral dan lintas wilayah dalam penanganan wilayah perbatasan.

“Saya selaku Kepala Daerah, sangat mendukung kebijakan dari Menteri Kelautan dan Perikanan yang akan menumpas illegal fishing yang dilakukan oleh negara asing. Kekayaan laut yang dimiliki Kabupaten Nunukan sangat banyak namun yang menikmati orang asing, masyarakat yang ada di daerah ini hanya menjadi ABK (Anak Buah Kapal) atau buruh yang hanya digaji harian,” tegas Basri.

Lebih lanjut, Basri mengungkapkan dalam waktu dekat, di Kabupaten Nunukan akan dibangun tempat pelelangan ikan agar dapat meningkatkan pendapatan daerah dari hasil kekayaan laut. Sehingga, nantinya orang asing akan membeli ikan laut datang ke Nunukan.

Untuk mewujudkan pembangunan di daerah perbatasan perlu memperhatikan pertumbuhan ekonomi pada sentra-sentra kawasan perbatasan yang potensial. Misalnya melalui basis ekonomi kerakyatan yang didukung dengan infrastruktur yang memadai. Selain itu, mampu menciptakan stabilitas politik yang kondusif dan konstruktif guna mendukung pelaksanaan pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan.

Dengan berbekal kekayaan SDA yang memadai dan minimnya SDM yang dimiliki, Bupati Nunukan optimis di akhir masa jabatannya dapat mengajak masyarakatnya untuk lebih aktif dan mendukung pembangunan yang menjadi motto “Membangun Daerah”.

Kebijakan pembangunan daerah perbatasan dapat mempercepat penuntasan ketertinggalan kabupaten/kota di perbatasan dengan memfokuskan pada pengembangan ekonomi wilayah kabupaten/kota untuk dapat menjadi produsen hulu/hilir bagi negara tetangga. Selain itu dapat mendorong optimalisasi potensi-potensi kabupaten/kota agar memiliki nilai tambah menjadi market negara tetangga, misalnya di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata dan lain-lainnya.

Potensi Kabupaten Nunukan
Secara Geografis, Kabupaten Nunukan memiliki potensi SDA yang memadai dan menjadi bekal untuk kemajuan daerahnya. “Kekayaan alam seperti tambang emas (tahun 2014 menghasilkan 3,6 ton), perkebunan sawit yang luasnya 200 ribu hektar dengan 6 perusahaan sawit, tambang batubara, migas dan masih banyak potensi SDA yang belum tereksploitasi,” ungkap Bupati Nunukan.

Pada 2013 sektor pertanian menyumbang Nilai Tambah Bruto (NTB) sebersar Rp1.330 miliar. Nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor pertanian dari dua subsektor utama yaitu subsektor tanaman perkebunan dan subsektor tanaman bahan makanan.

Sektor pertanian mampu memberikan kontribusi sebesar 22, 83 persen terhadap pembentukan PDRB, kontribusi ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 21,98 persen. Pada 2009 hingga 2012 terus mengalami penurunan seiring dengan semakin besarnya kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap pembentukan PDRB Nunukan.

Namun pada 2013 sektor pertanian mengalami peningkatan dikarenakan sektor pertambangan dan pengalian mengalami penurunan. Sementara pada 2009 hingga 2013 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB stabil di kisaran 21 hingga 25 persen.

Secara keseluruhan NTB sektor pertanian atas dasar harga konstan sektor pertanian sebesar 7,21 persen. Secara umum sektor pertanian laju pertumbuhannya cukup besar pada tahun 2013 dibanding dengan laju pertumbuhan sektor-sektor lain. Jika dibandingkan dengan tahun 2012, laju pertumbuhan mengalami kenaikan 5,33 persen menjadi 7,21 persen pada 2013.

Pertumbuhan sektor pertanian pada 2013 karena ditunjang oleh pertumbuhan subsektor perikanan,kehutanan dan peternakan. Sementara, subsektor tanaman bahan makanan mengalami pertumbuhan sebesar 1,46 persen. Subektor ini mengalami kenaikan disebabkan sebagian besar dari tanaman holtikultura dan palawija. Pada subsektor kehutanan mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 11,64 persen.

Dari segi alamnya, Kabupaten Nunukan mempunyai iklim tropis penuh sehingga berpotensi hujan sepanjang tahun tidak seperti wilayah lain yang menghadapi dua musim, hujan dan kemarau. Kondisi alam seperti ini sangat baik untuk tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dengan subur.

Mengacu pada data tahun 2013 mengalami pertumbuhan di sektor pertanian, maka Basri selaku Bupati Nunukan hingga akhir tahun ini semakin optimis dapat meningkatkan pendapatan daerah. “Sehingga akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Nunukan," ucapnya.

Testimoni
1. Baharuddin Hamzah – Direktur PT. Satria Jaya Usaha.

“Perijinan Satu Atap yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan sangat membantu kami para pengusaha dalam menenukan schedule investasi yang akan kami lakukan. Semakin cepat perijinan yang kami ajukan selesai, maka tingkat efisiensi yang dapat kami lakukan juga semakin besar. Sejak pengurusan ijin dilakukan melalui satu pintu, terbukti tidak lagi membutuhkan waktu lama.”



2. Iswansah, Direktur CV Rezky

“Kami pengusaha lokal sangat terbantu dengan adanya pelayanan perijinan satu pintu yang diterapkan oleh Pemda Kabupaten Nunukan di bawah kepemimpinan Drs. H. Basri, M.Si selaku Bupati melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BKPMPT). Sehingga perijinan yang kami butuhkan dalam proses pengurusannya tidak berbelit-belit, tidak bolak balik, cepat dan bebas pungli. Sehingga dapat kami pergunakan untuk menjalankan kegiatan usaha demikian juga untuk mendapatkan pendanaan dari pihak perbankan sebagai persyaratan.“