Kinerja PNS DKI Melempem, Pembangunan Jakarta Mandek
Rabu, 13 Mei 2015 - 00:33 WIB
Kinerja PNS DKI Melempem, Pembangunan Jakarta Mandek
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah pembangunan fisik di DKI Jakarta tahun ini terpaksa dialokasikan untuk tahun anggaran 2016. Selain keterbatasan waktu, kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) pun menjadi penyebab batalnya pembangunan fisik pada tahun ini.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budihartono mengatakan, melihat progres lelang kegiatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD), terpaksa beberapa anggaran dialihkan untuk tahun 2016 mendatang.
Menurutnya, hal itu dilakukan lantaran keterbatasan waktu dan lambatnya kinerja PNS dalam melakukan proses lelang.
"Seharusnya tanpa menunggu anggaran cair, SKPD sudah bisa mengusulkan kegiatannya pada Januari lalu dengan menyebutkan klausul dalam kontrak, kalau lelang tunggu APBD cair. Jadi jangan tunggu cair baru mengusulkan," kata Heru Budihartono di Balai Kota Jakarta, Selasa 12 Mei 2015.
Heru menjelaskan, untuk sejumlah kegiatan yang belum diusulkan dan tidak dilelang akan dimasukan kembali ke dalam anggaran perubahan. Sementara untuk pembangunan fisik seperti pembangunan rumah susun, Gelanggang Olah Raga (GOR), renovasi kantor kecamatan, Under Pass, Fly over tidak sebidang perlintasan kereta api seperti di Cipinang Lontar, Bintaro, dan Jalan Panjang dan pembangunan fisik lainnya terpaksa akan dipindahkan ke dalam tahun anggaran 2016.
Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu optimis, ribuan kegiatan yang sudah diusulkan dalam kegiatan lelang akan rampung dalam waktu dekat.
"Kan sekarang unit lelang dimasing-masing wilayah sudah ada, ditambah di Jati Baru. Jadi jumlahnya tujuh kelompok kerja lelang. Kalau masing-masing tangani lima kegiatan satu hari, saya rasa ribuan kegiatan yang sudah masuk lelang bisa dirampungkan hingga akhir bulan ini," ungkapnya.
Untuk memastikan penyerapan anggaran dan kegiatan terlaksana dengan baik, Heru akan mengevaluasi kinerja PNS. Bahkan, saat ini pihaknya meminta seluruh SKPD/UKPD membuat surat pernyataan secara mutlak yang menyatakan pertanggungjawabanya dalam penggunaan anggaran.
Heru memastikan, pada tahun ini Pemprov DKI akan banyak kehilangan pejabat eselon II, III dan IV. Khsususnya pejabat yang belum mengusulkan kegiatan lelang, dan sengaja memperlambat kegiatan lelangnya.
Ketika ditanya apakah salah satu pejabatnya berada di lingkungan Dinas Perhubungan (Dishub), Heru tidak memungkirinya.
"Untuk eselon II, salah satunya di sana. Tapi ada juga yang eselon III dan IV, bahkan ada juga yang tidak mau membuat surat pernyataan mutlak. Saya saja tandatangan pernyataan mutlak kepada pemerintah pusat untuk pembangunan MRT, masa untuk kegiatan mereka tidak mau," ungkapnya.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budihartono mengatakan, melihat progres lelang kegiatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD), terpaksa beberapa anggaran dialihkan untuk tahun 2016 mendatang.
Menurutnya, hal itu dilakukan lantaran keterbatasan waktu dan lambatnya kinerja PNS dalam melakukan proses lelang.
"Seharusnya tanpa menunggu anggaran cair, SKPD sudah bisa mengusulkan kegiatannya pada Januari lalu dengan menyebutkan klausul dalam kontrak, kalau lelang tunggu APBD cair. Jadi jangan tunggu cair baru mengusulkan," kata Heru Budihartono di Balai Kota Jakarta, Selasa 12 Mei 2015.
Heru menjelaskan, untuk sejumlah kegiatan yang belum diusulkan dan tidak dilelang akan dimasukan kembali ke dalam anggaran perubahan. Sementara untuk pembangunan fisik seperti pembangunan rumah susun, Gelanggang Olah Raga (GOR), renovasi kantor kecamatan, Under Pass, Fly over tidak sebidang perlintasan kereta api seperti di Cipinang Lontar, Bintaro, dan Jalan Panjang dan pembangunan fisik lainnya terpaksa akan dipindahkan ke dalam tahun anggaran 2016.
Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu optimis, ribuan kegiatan yang sudah diusulkan dalam kegiatan lelang akan rampung dalam waktu dekat.
"Kan sekarang unit lelang dimasing-masing wilayah sudah ada, ditambah di Jati Baru. Jadi jumlahnya tujuh kelompok kerja lelang. Kalau masing-masing tangani lima kegiatan satu hari, saya rasa ribuan kegiatan yang sudah masuk lelang bisa dirampungkan hingga akhir bulan ini," ungkapnya.
Untuk memastikan penyerapan anggaran dan kegiatan terlaksana dengan baik, Heru akan mengevaluasi kinerja PNS. Bahkan, saat ini pihaknya meminta seluruh SKPD/UKPD membuat surat pernyataan secara mutlak yang menyatakan pertanggungjawabanya dalam penggunaan anggaran.
Heru memastikan, pada tahun ini Pemprov DKI akan banyak kehilangan pejabat eselon II, III dan IV. Khsususnya pejabat yang belum mengusulkan kegiatan lelang, dan sengaja memperlambat kegiatan lelangnya.
Ketika ditanya apakah salah satu pejabatnya berada di lingkungan Dinas Perhubungan (Dishub), Heru tidak memungkirinya.
"Untuk eselon II, salah satunya di sana. Tapi ada juga yang eselon III dan IV, bahkan ada juga yang tidak mau membuat surat pernyataan mutlak. Saya saja tandatangan pernyataan mutlak kepada pemerintah pusat untuk pembangunan MRT, masa untuk kegiatan mereka tidak mau," ungkapnya.
(mhd)
