Jokowi: 9 April, Kartu Prakerja akan Direalisasikan
Selasa, 07 April 2020 - 12:40 WIB
Ilustrasi/SINDOnews/dok
A
A
A
Presiden Jokowi menyatakan pemerintah segera merealiasikan program jaring pengaman sosial. Salah satunya adalah kartu prakerja yang akan dilaksanakan pada pekan ini.
“Kartu prakerja yang akan dimulai tanggal 9 April ini,” katanya saat membuka rapat terbatas terkait Efektivitas Penyaluran Program Jaring Pengaman Sosial, Selasa (7/4/2020).
Dia mengatakan anggaran untuk kartu prakerja dinaikan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun. Hal ini merupakan langkah pemerintah mengatasi dampak adanya penyebaran virus Corona (COVID-19).
“Penerima manfaatnya 5,6 juta orang. Terutama yang terkena PHK, pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak COVID-19,” ungkapnya.
Sebelumnya Jokowi menyebut penerima kartu prakerja akan menerima manfaat sebesar Rp650.000 sampai Rp1 juta selama 4 bulan ke depan.
Seperti diketahui, pemerintah telah mengalokasikan Rp110 triliun untuk anggaran jaring pengaman sosial.
Selain kartu prakerja, anggaran tersebut digunakan juga untuk menaikan besaran dan jumlah penerima manfaat PKH dan kartu sembako.
Termasuk pemberian bantuan sosial khusus di wilayah di Jabodetabek, serta penggratisan dan diskon tarif listrik.
“Kartu prakerja yang akan dimulai tanggal 9 April ini,” katanya saat membuka rapat terbatas terkait Efektivitas Penyaluran Program Jaring Pengaman Sosial, Selasa (7/4/2020).
Dia mengatakan anggaran untuk kartu prakerja dinaikan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun. Hal ini merupakan langkah pemerintah mengatasi dampak adanya penyebaran virus Corona (COVID-19).
“Penerima manfaatnya 5,6 juta orang. Terutama yang terkena PHK, pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak COVID-19,” ungkapnya.
Sebelumnya Jokowi menyebut penerima kartu prakerja akan menerima manfaat sebesar Rp650.000 sampai Rp1 juta selama 4 bulan ke depan.
Seperti diketahui, pemerintah telah mengalokasikan Rp110 triliun untuk anggaran jaring pengaman sosial.
Selain kartu prakerja, anggaran tersebut digunakan juga untuk menaikan besaran dan jumlah penerima manfaat PKH dan kartu sembako.
Termasuk pemberian bantuan sosial khusus di wilayah di Jabodetabek, serta penggratisan dan diskon tarif listrik.
(boy)
