Haedar Nashir: Ramadhan Momentum Membangun Ummat dan Bangsa

Sabtu, 18 Mei 2019 - 17:07 WIB
Haedar Nashir: Ramadhan Momentum Membangun Ummat dan Bangsa
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir mengisi Kajian Ramadhan tahun 1440 Hijriyah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur, di Hall Dome Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Foto/Ist.
A A A
MALANG - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir menyebut, di usia kemerdekaan Indonesia yang sudah 73 tahun, perlu ada progres yang terus-menerus.

Hal ini disampaikan Haedar dalam kesempatan mengisi Kajian Ramadhan tahun 1440 Hijriyah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, di Hall Dome Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Sabtu (18/5/2019) siang.

Selain itu, di tengah polariasi kehidupan bangsa Indonesia usai pelaksanaan Pemilu, Haedar menyatakan, Muhammadiyah mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu dan semua pihak untuk mengedepankan asas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (Luberjurdil) dalam proses penghitungan, sampai pada tahap pengumuman. Serta, berdiri tegak di atas konstitusi dan hukum yang berlaku.

Sudah menjadi sikap resmi Muhammadiyah yang berlaku di Tanah Air, pada 18 April yang lalu, Muhammadiyah mengajak seluruh warga negara dan bangsa untuk berpijak di atas hukum dan konstitusi.

"Harus menerima apa yang diputuskan KPU. Bagi yang tidak puas, bahkan jika ada kesalahan dan kecurangan, bawalah ke ranah hukum agar semuanya transparan. Tentu kita harus kawal juga," ungkapnya.

Pemilu itu jangan sampai membuat kita retak sebagai bangsa. Karena persatuan selama ini menjadi kekuatan. Sumbangan ummat Islam untuk bangsa ini besar. Yakni menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang Bhineka Tunggal Ika.

Tidak ada negeri muslim yang memberi toleransi yang begitu baik. "Artinya, ummat Islam itu menjadi penyangga persatuan Indonesia. Maka, jangan dirusak," ujarnya.

Haedar Nashir: Ramadhan Momentum Membangun Ummat dan Bangsa


Sejak Indonesia mengamandemen Undang-undang Dasar tahun 1945, ada satu ayat yang ditambahkan, yang dulu tidak ada di UUD 45 asli. Yakni, "Indonesia negara hukum".

"Kepada mereka yang dulu terlibat dalam amandemen, mohon dibaca kembali. Bahwa Indonesia, negara hukum. Artinya, menyelesaikan segala masalah lewat hukum. Penegak hukum juga harus adil dan menegakkan hukum sebaik-baiknya," ujarnya.

Ketika kita menjujung politik nilai, kata Haedar, kita akan berhadapan dengan politik yang pragmatis-oportunistik. Dalam bahasa lain yakni politik Jahiliyah, atau politik ketertinggalan dan keterbelakangan secara nilai.

"Kita ingin mengajak seluruh bangsa Indonesia dan ummat Islam untuk memanfaatkan momentum Ramadhan ini untuk membangun ummat terbaik dan bangsa unggulan," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur, Saad Ibrahim menyampaikan dalam sambutannya, di tengah dinamika kehidupan kebangsaan ini, PWM Jawa Timur menangkap momentum dengan mengangkat tema Kajian Ramadhan tahun ini, yakni "Mewujudkan Khairu Ummah". Agenda tahunan ini dihadiri Pimpinan Daerah Muhammadiyah se-Jawa Timur.

Di sisi lain Rektor UMM, Fauzan menyebut, dalam Kajian Ramadhan ini, melalui tema "Mewujudkan Kairu Ummah", dijadikan sebagai ajang konsolidasi Peryarikatan Muhammadiyah.

Lebih jauh lagi, Fauzan menyatakan dalam sambutannya, diselennggarakannya pengajian ini dalam rangka memperkuat Muhammadiyah menjadi aktor yang lebih mencerahkan di daerahnya.
(eyt)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 3.9350 seconds (0.1#10.140)