Suharso Monoarfa Dikukuhkan sebagai Plt Ketua Umum PPP

BOGOR - Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) III Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi mengukuhkan Suharso Monoarfa sebagai Plt Ketua Umum PPP periode 2016-2021. Mukernas III yang digelar di Hotel Seruni, Puncak, Bogor, Rabu (20/3/2019) malam itu dihadiri 48 pengurus harian dan lebih dari 20 ketua lembaga, departemen dan badan otonom serta 33 dari 34 DPW PPP se-Indonesia.

"Seluruh Wakil Ketua Umum PPP sempat mengambil hak atau kesempatan untuk menjadi Plt Ketua Umum. Padahal sudah saya sampaikan kepada Mbah Moen sebagai Ketua MPP. Saya hanya seseorang yang memenuhi permintaan fatwa," papar Suharso saat ditanya terkait delapan waketum PPP yang menarik diri untuk menjadi plt Waketum.

Semua yang ada di aturan dalam AD/ART itu diikuti. Menurutnya, posisinya sebagai Plt Ketua Umum itu bukan sebagai orang yang menawarkan diri. "Memang ini haknya ada di Wakil Ketua Umum, tapi saya ini ibarat orang yang dilamar, bukan posisi orang yang menawarkan diri, no way itu," jelasnya.

Pihaknya tak menampik jika dalam agenda Mukernas III PPP yang digelar di Bogor ini muncul usulan Muktamar Luar Biasa. "Itu tergantung mereka (peserta Mukernas)," katanya.

Menurutnya, Mukernas ini adalah pengambilan keputusan tertinggi setelah Muktamar bisa saja ada penetapan dari Plt jadi ketum definitif. "Ini kan misalnya hanya untuk memenuhi partai politik peserta pemilu yang sedang bertarung 17 April nanti. Lalu nanti kalau ada soal administrasi dan sebagainya siapa yang akan bertanggung jawab, kan begitu," ujarnya.

Ia mengaku menerima lamaran sebagai Plt Ketua Umum, tapi bukan sebagai Ketua Umum. "Itu saya sampaikan pada teman-teman semua. Sehingga posisi Plt Ketua Umum ini sampai kapan itu tergantung saya dan saya ini sebagai fasilitator saja agar partai ini bergerak dan eksis memenuhi syarat lepas dari ambang batas parliament threshold," jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan Mukernas ini sangat istimewa dan khusus berbeda dengan agenda serupa sebelum-sebelumnya. "Mukernas kita putuskan setelah pengurus harian bertemu dengan perwakilan DPW se-Indonesia," katanya.

Terkait adanya penolakan dari luar yang menghendaki atau mengevaluasi penetapan Suharso Monoarfa sebagai Plt Ketua Umum, dia mengatakan sah-sah saja ada suara-suara seperti itu. "Yang jelas Mukernas ini sudah sesuai aturan, kalau adanya penolakan seperti itu wajar di alam demokrasi seperti ini."